Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID 19
Kamis, 10 September 2020 01:35 | Ditulis oleh Admin Web | 
Waingapu - Mewakili Bupati Sumba Timur, Asisten Perkonomian dan Pembangunan (Asisten II) Kabupaten Sumba Timur, Umbu Maramba Memang, S.Pt didampingi Kapolres Sumba Timur, AKBP. Handrio Wicaksono, S.IK, Komandan Kodim 1601 Sumba Timur, Letkol Czi Dwi Joko Siswanto, S.E, MIPol, Plt Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sumba Timur, Melkianus Patimara, SH dan SatPol PP Sumba Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Penertiban Umum, Robi Praing, Mengikuti Rapat Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam PILKADA serentak Tahun 2020 pada Rabu, 02 September 2020 bertempat di ruang kerja Asisten II kabupaten Sumba Timur.
Rapat koordinasi secara telekonference ini dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (MenkopolHukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P, sekaligus yang memimpin Rakortas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, Kepala BIN yang diwakili oleh Deputi II Bidang Intelejen Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Abhan, S.H, M.H, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Kapolri, Jenderal Idham Azis, Panglima TNI yang diwakili oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, Jaksa Agung RI Dr. H. ST. Burhanuddin bersama bersama para Gubernur serta Bupati dan Wali kota.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, penyelenggaran Pilkada serentak harus disertai dengan penerapan protokol Kesehatan dan harus ada tindakan tegas oleh semua penyelenggara dalam rangka menjaga disiplin dengan menjatuhkan sanksi yang tegas bagi calon Kepala Daerah yang melanggar aturan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, dimana Bawaslu telah mengirimkan hampir 300 laporan pelanggaran Pilkada, terkait adanya kerumunan masa dan mengabaikan standar kesehatan saat berkampanye dan hal ini merupakan pelanggaran dan tidak sesuai dengan protokol Kesehatan.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menekankan fokus utama pemerintah adalah menjaga kesehatan masyarakat termasuk dalam kegiatan Pilkada, oleh karena itu para kontestan dan masyarakat diingatkan harus disiplin terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini Sesuai dengan instruksi Presiden, Joko Widodo bahwa fokus utama pekerjaan pemerintah saat ini adalah menjamin kesehatan dan memberikan pelayanan prima untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, penanganan terhadap Covid 19 harus diutamakan di dalam berbagai kegiatan, termasuk Pilkada. Oleh sebab itu, perkara Covid-19 di dalam penyelengaraan Pilkada serentak harus selalu disertai dengan protokol kesehatan untuk penanggulangannya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D mengatakan telah memberikan sanksi berupa teguran dan juga kemungkinan untuk mendiskualifikasi petahana yang tercatat melakukan pelanggaran, dimana beliau telah mengeluarkan 56 teguran kepada petahana yang ikut dan melakukan pengerumunan massa. Sementara yang di luar petahana karena bukan ASN, ketua Bawaslu dan jajarannya yang akan melakukan teguran. Kemudian selain teguran, kemungkinan akan ada aturan diskualifikasi jika pelanggaran dilakukan berulang-ulang.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap agar media massa dapat memberikan informasi yang mendinginkan atau cooling sistem dalam situasi kontestasi politik, dan jika ada kontestan yang taat pada peraturan KPU dan kalau kontestan itu Kepala Daerah maka Kemendagri akan memberikan Reward yan tentunya akan memberikan nilai yang posiitif bagi calon pemimpin yang akan berkontestasi.
Sebagai pimpinan rapat dan moderator pada rakortas ini, Menkopolhukam, Mahfud Md diakhir pelaksanaan kegiatan ini menarik kesimpulan, pertama bahwa perlu dilakukan sosailisasi dan koordinasi peraturan KPU No.10 Tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu No.5 Tahun 2020 yang dikaitkan dengan perpres No.6 Tahun 2020.
kedua, menyangkut penjatuhan sanksi maka ada yang sifatnya admnistratif dengan pendekatan persuasif sedangkan hukuman pidana yang merupakan pilihan terakhir ini tidak cukup terwadahi Undang - Undang No.10 tahun 2016 tetapi dapat menggunakan instrument Undang - Undang yang lain dan dapat menjadi pedoman pada waktu pelaksanaan penerapannya.
ketiga, KPU dan Bawaslu perlu segera mengumpulkan kontestan dan pimpinan parpol di daerah - daerah yang melaksanakan PILKADA sampai tingkat pusat bila perlu untuk menjelaskan peraturan menyangkut protokol Kesehatan dan segala konsekuensinya.
keempat, menyangkut pengamanan PILKADA dan Penegakan disiplin serta hukum, dikoordinasikan oleh Kapolda ditingkat Provinsi dan Kapolres ditingkat Kabupaten/Kota.
kelima, Pemerintah Pusat sedang memikirkan kemungkinan penjatuhan sanksi lain yaitu penjatuhan sanksi yaitu diskualifikasi yang akan didiskusikan lebih lanjut, dan yang kedua yang melanggar ,bagi tetapi terpilih dimana Mendagri akan menjatuhkan sanksi menjelang pelantikan,serta perlu dilakukan Langkah - langkah yang tegas dan sanksi yang tidak tegas serta perlu pengetatan pengaturan mekanisme baik itu pengaturan maupun penindakan.
Tugas utama pemerintah dalam kaitannya dengan pilkada serentak tahun 2020 adalah menjamin menjaga Kesehatan masyarakat dengan terus melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sesuai instrument peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara tegas.
Upacara Penurunan Bendera Merah Putih HUT RI KE-75 Kabupaten Sumba Timur 2020Selasa, 18 Agustus 2020 15:22 | Ditulis oleh Admin Web |
Waingapu - Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 Tingkat Kabupaten Sumba Timur berlangsung dihalaman Kantor Bupati Sumba Timur Senin Sore, 17 Agustus 2020 dan Bertindak Sebagai Inspektur Upacara adalah Wakil Bupati Sumba Timur (Umbu Lili Pekuwali, ST.MT)
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, petugas upacara detik-detik proklamasi tahun ini, maupun penurunan bendera pusaka hanya berjumlah tiga orang saja, Satu orang bertugas sebagai pembawa bendera, dan dua orang sebagai pengerek bendera di Upacara ini.
Hadir dalam Upacara tersebut, Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.SI, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq, Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, Pimpinan Pejabat TNI/Polri, Ketua Pengadilan Agama waingapu, Ketua TP.PKK Kabupaten Sumba Timur bersama Pengurus, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Ketua DWP bersama anggota dan Undangan Lainnya.
Upacara Peringatan HUT RI ke-75 Kabupaten Sumba TimurSelasa, 18 Agustus 2020 14:44 | Ditulis oleh Admin Web |
HUT RI KE-75
Waingapu - Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Timur digelar dihalaman kantor Bupati secara minimalis dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, senin 17 Agustus 2020. Dalam upacara Peringatan Detik- detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tersebut Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si ) bertindak sebagai Inspektur Upacara, Sementara Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Membacakan naskah Proklamasi.
Hadir dalam Upacara tersebut, Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, ST, MT, Ketua DPRD Kaupaten Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq, Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, Ketua Pengadilan Agama waingapu, Ketua TP.PKK Kabupaten Sumba Timur bersama Pengurus, Ketua Pimpinan Organisasi Perempuan, Pimpinan organisasi Perangkat Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Pimpinan Pejabat TNI/Polri, Camat, Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat & Undangan Lainnya.
peringatan HUT RI tahun ini berbeda dari tahun - tahun sebelumnya karena dalam situasi pandemi Covid-19, Selain jumlah peserta upacara yang lebih sedikit dari biasanya, seluruh undangan tampak mengenakan masker dan menjaga jarak. Sementara Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur lainnya mengikuti upacara peringatan HUT ke-75 RI secara virtual.
Bupati Sumba Timur Drs. Gidion Mbilijora, M.Si dalam Upacara Peringatan HUT RI ke-75 Tahun dengan Tema " Indonesia Maju " dalam sambutannya mengatakan, Upacara peringatan Hari Kemerdekaan yang dilaksanakan hari ini berbeda dengan perayaan tahun - tahun sebelumnya karena situasi dan kondisi yang disebabkan oleh Corona Virus 19 (Covid 19)untuk itu kita dituntut tetap mematuhi protokol kesehatan dan waspada demi menjaga keselamatan bersama. Khusus Kabupaten Sumba Timur terdapat 12 orang yang positif Corona dan dapat disembuhkan. akibat merebaknya wabah ini, pelayanan pemerintahan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya dan sebagian besar agenda pembangunan harus ditunda pelaksanaannya akibat pengalihan pembiayaannya untuk penanganan Covid 19.
Selain Virus Corona, Sumba Timur juga menghadapi penyebaran Virus Babi yang menyerang ternak babi dan mengakibatkan kematian ribuan ekor babi, akibat kejadian ini maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya pemulihan ekonomi dan dilaksankaan secara bersamaan sebagai mata rantai kebijakan yang saling menguatkan. Kita tetap dituntut untuk tetap mematuhi protokol kesehatan demi menjaga keselamatan kita bersama dan terus berdoa agar dan berjuang bersama agar wabah ini berakhir. Ditengah situasi dan dengan berbagai masalah yang dihadapi Sumba Timur ini, masih ada prestasi yang dapat diukir dalam hal pengelolaan keuangan daerah dimana Kabupaten Sumba Timur masih bisa meraih Opini " Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, ini merupakan opini WTP yang ke 4 kali berturut turut kita peroleh dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai hasil pemeriksaan BPKP Prorinsi NTT.
“Maju pantang mundur” sebagaimana digelorakan oleh para pejuang dalam merebut kemerdekaan harus tetap menjadi spirit untuk membangun rasa percaya diri sebagai anak bangsa yang berdaulat. Sangat relevan dengan Tema yang diusung pada perayaan HUT ke 75 Kemerdekaan Indonesia tahun ini yakni: “Indonesia Maju”. Obsesi untuk mencapai kemajuan harus terinternalisasi dalam diri setiap pribadi karena dimana ada tekad dan kemauan akan terbuka peluang untuk menggapai apa yang menjadi harapan.
Kabupaten Sumba Timur akan menggelar perhelatan politik Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) di daerah ini sudah dimulai dan sedang memasuki tahapan persiapan dan pelaksanaannya pada Tanggal 9 Desember 2020 nanti. Agenda peralihan kepemimpinan daerah ini harus berjalan baik, lancar dan sukses. PEMILUKADA yang dilaksanakan nanti harus menjadi sebagai pesta demokrasi yang harus diikuti secara tenang, bebas dan gembira oleh seluruh masyarakat tanpa tekanan dari siapapun dengan cara menghargai perbedaan pilihan, kedewasaan berpolitik dalam merespons dinamika politik yang terjadi. Perbedaan pilihan adalah sesuatu yang wajar, perhelatan politik Pilkada sifatnya hanya sementara dan akan berakhir ketika menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati yang definitif. Suasana yang aman dan damai sangat di tentukan oleh bentuk komunikasi politik yang di bangun secara verbal, non verbal maupun melalui media terutama media sosial dengan penyebaran berita hoaxs yang memanncing provokatif serta fitnah yang harus dihindari karena akan memanasi suasana. “Berpolitik santun dan damai” harus menjadi jargon politik Sumba Timur yang berakar pada budaya sopan santun, kental dengan tata kramanya dan saling menghargai sebagai sesama.
Upacara peringatan HUT RI ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini merupakan upacara terakhir bagi Bupati dan Wakil Bupati periode ini. Terimakasih yang tulus kami sampaikan kepada para pemimpin terdahulu yang telah meletakan dasar bagi pemerintahan dan pembangunan di daerah ini dan seluruh masyarakat Sumba Timur yang telah mendukung dan telah bekerjasama dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Semoga Tuhan selalu melimpahkan berkatNYA bagi bangsa dan Daerah ini.
|
