Waingapu - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Menteri PPPA RI) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumba Timur berkesempatan hadir dalam kegiatan rembuk stunting online yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur.

Turut hadir mendampingi Menteri PPPA RI, Wakil Gubernur Provinsi NTT, Drs. Josef Nai Soi, MM, Bupati Sumba Timur Drs. Gidion Mbilijora, M.Si, Wakil Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, Para Bupati Sedaratan Sumba bersama Forkopimda serta para Deputi lingkup Kementerian PPPA RI kamis (2/7/2020) Di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Menteri PPPA RI) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga Dalam sambutannya mengatakan bahwa Stunting di Nusa Tenggara Timur bukan hanya persoalan kesehatan dan kekurangan gizi tapi juga karena kesulitan mendapatkan akses fasilitas pelayanan kesehatan. Faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan serta pola asuh yang salah turut menyumbang tingginya angka prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu perlu dilakukan langkah konkrit untuk mempercepat angka penurunan stunting di Indonesia.

Menurut I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, Pemerintah telah menyusun strategi nasional dalam menurunkan angka stunting. Strateginya adalah dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar anak dalam 1000 HPK. Upaya yang dilakukan dengan pemberian obat atau makanan bagi Ibu hamil atau bayi berusia 0-23 bulan serta intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan disektor Kesehatan. Terdapat dua jenis intervensi yang harus dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting yaitu Strategi intervensi gizi spesifik dengan kelompok sasaran diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak 0-23 bulan, remaja putri dan wanita usia subur, serta anak usia  24-59 bulan dan strategi intervensi gizi sensitif dengan kelompok sasaran keluarga dan masyarakat umum. Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga dalam sambutannya menambahkan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak.

Menteri Bintang mengatakan, usaha yang dapat dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting yaitu dengan memberikan kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/penyakit. Selain itu, dibutuhkan juga peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan penyediaan air bersih beserta sarana sanitasi.

Menteri PPPA RI berharap Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dapat melakukan upaya pencegahan melalui berbagai kegiatan berupa pemberian vitamin kepada remaja putri, promosi eksklusif, promosi makanan pendamping ASI dan pemberian suplemen gizi mikro melakukan penyuluhan asupan gizi yang benar kepada ibu-ibu hamil yang kurang gizi agar dapat menurun angka stunting di Sumba Timur.

Bupati Sumba Timur, Gidion Mbiliyora dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2013 di Sumba Timur ada kurang lebih 2500 anak dimana 51,3 persen mengalami stunting. Sementara itu, angka stunting di Sumba Timur mengalami penurunan padan 2018 menjadi 39,1 persen dan 25 persen pada 2019. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menargetkan angka stunting di Sumba Timur bisa dibawah 20 persen pada 2020 Untuk itu, pada hari ini kita semua berkumpul disini untuk bersama-sama merumuskan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Hari ini hadir semua camat dan kepala desa di Sumba Timur terutama desa dengan angka stunting yang tinggi. Seperti yang diketahui, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih mencatatkan provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, NTT membutuhkan edukasi ekstra dan nutrisi sejak masa kehamilan. Pemerintah provinsi NTT telah melakukan berbagai intervensi program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Josef Nae soi menekankan selain kesehatan ada faktor lain yang juga menjadi penyebab terjadinya stunting yakni fenomena sosial-budaya. “Pernikahan usia dini, hamil di luar pernikahan sehingga kehamilannya disembunyikan karena malu, dan kehamilan yang tidak diketahui karena pengetahuan tentang fungsi reproduksi yang minim menjadi penyebabnya. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2018, proporsi gizi buruk dan gizi kurang pada balita sebesar 29,5 persen dan proporsi balita sangat pendek dan pendek sebesar 42,6 persen.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Menteri PPPA RI) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga pada kesempatan yang sama turut menyaksikan pemberian bantuan serbuk kelor kepada 133 ibu hamil KEK dan 203 balita dan bantuan PMT kepada 4668 balita dan 16.463 ibu hamil yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi kepada Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si.(dd)

Waingapu - Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, ST, MT mengikuti dan membuka secara resmi kegiatan Rembuk Stunting On Line (RSO) di Era New Normal Kabupaten Sumba Timur yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Sumba Timur dengan tema “Komitmen dan Konsistensi Penurunan Stunting yang Adaptif dan Responsif di Era Pandemi Covid-19” akhirnya dilaksanakan di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Kamis 2 Juli 2020. Hadir pada kegiatan ini, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Kepala Bidang pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Tenaga Ahli Stunting Provinsi Perwakilan Ditjen Bangda (Kemendagri), Para Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Sumba Timur, Pimpinan Instansi Vertikal, Para Camat, Kepala Desa dan Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Sumba Timur, Tenaga Ahli P3MD dan Para Pimpinan Media Cetak dan Elektronik.

Wakil Bupati, Umbu Lili Pekuwali, ST, MT, dalam sambutannya mewakili Bupati Sumba Timur menyampaikan kegiatan Rembuk Stunting secara On Line (Webbinar) di era new normal merupakan waktu yang tepat untuk mendeklarasikan komitmen dalam membangun semangat visi dan misi yang sama percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumba Timur.

Stunting merupakan kondisi dimana anak mengalami gagal tumbuh dan kembang dimana tinggi badan seorang anak jauh lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya sehingga berdampak pada perkembangan intelegensia anak. Penyebab utama terjadinya stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan ibu hingga 1000HPK yang akan terlihat setelah anak berusia dua tahun. Hal ini harus ditangani secara lebih awal sehingga tidak terjadi kasus lahirnya anak stunting baru sebab stunting adalah kejadian yang akan sulit dikendalikan jika sudah terjadi.

Selanjutnya beliau menyampaikan, tahun 2013 menurut Global Nutrition Report, Indonesia termasuk dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi dimana 37,2% Balita mengalami stunting atau 9 juta balita di Indonesia terkena stunting. Hasil Riskesdas 2013 dan Pemantauan Status Gizi (PSG) menunjukkan kabupaten Sumba Timur memiliki kejadian stunting sebanyak 40% dengan tingkat presentasi stunting 51,3% (21,5% sangat pendek dan 29,8% pendek) sehingga dari hasil Rakor Wapres 9 Agustus 2017 menetapkan Kabupaten Sumba Timur menjadi salah satu kabupaten intervensi stunting dari 100 kabupaten di Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus akibat stunting.

Pada tahun 2018, prosentase angka stunting di kabupaten Sumba Timur menjadi 39,3%, mengalami penurunan 12%. Di tahun 2019 pemerintah daerah telah melakukan 8 aksi kovergensi untuk mempercepat pengendalian dan penanganan stunting di Kabupaten Sumba Timur. Pelaksanaan 8 aksi konvergensi dilakukan melalui program kegiatan yang tertuang dalam RKPD, guna mendukung percepatan penurunan angka stunting yang dilakukan dengan memperhatikan indikator pembangunan yang menjadi prioritas.

Berdasarkan hasil pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat provinsi maka Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menempati urutan 15 dari 22 kabupaten dimana penilaian ini untuk mengetahui komitmen pemerintah daerah dalam memerangi stunting (Eradikasi Stunting). Pada tahun 2019 Kabupaten Sumba Timur memperoleh prevelensi angka stunting 25%, hal ini memberikan gambaran bahwa persoalan stunting merupakan persoalan yang serius dan perlu ditangani dengan berkolaborasi antara pemerintah dan pihak terkait karena persoalan stunting merupakan persoalan multidimensi dan lintas bangsa yang harus diselesaikan denga metode dan sistem yang berlaku.

Tahapan dan mekanisme aksi konvergensi Pemerintah Daerah melalui Bappeda sebagai leading sektor berkoordinasi dan bekerjasama dengan perangkat teknis terkait telah dilakukan dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi dan Ditjen Banda Kemendagri dihasilkan, 10 desa locus stunting tahun 2019  dan 30 desa sebagai lokasi prioritas stunting tahun 2020 dan memalui Rembuk Stunting Online ini akan berkomitmen menetapkan 25 locus prioritas stunting untuk perencanaan program kegiatan 2021 yang dihasilkan melalui aksi pertama yaitu analisis Situasi (ANSIT) yang akan ditetapkan dengan SK Bupati sehingga target utama untuk bisa menurunkan angka stunting dibawah 25% pada tahun 2021, yang merupakan tahun terakhir RPJMD 2016-2021.

Bappeda dan dinas teknis terkait melalui kegiatan ini dapat mensinkronisasikan program/kegiatan pada lokus pengendalaian dan penanganan stunting yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil , bayi dan baita, pemberian imunisasi dan vitamin, peningkatan kualitas hidup sehat melalui sanitasi yang layak, pemenuhan kebutuhan air bersih,pemanfaatan bantuan Program Keluarga Harapan serta pemberdayaan kader-kader Posyandu dan kader pembangunan masusia disetiap desa untuk memberikan informasi dan advokasi kepada masyarakat.

Melanjutkan sambutannya, Wakil Bupati Sumba Timur mengatakan, dengan keterbatasan anggaran APBD Kabupaten, agar alokasi dana desa dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam mengintervensi penurunan angka stunting sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga penggunaan dana desa dapat dilakukan secara proporsional desemua aspek pembangunan pedesaan khususnya berkaitan dengan peningkatan kualitas Sumber daya Manusia.

Diakhir sambutan, beliau menyampaikan bahwa dengan kegiatan Rembuk Stunting On Line telah memulai proses perencanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting dan hal ini dapat dilakukan dengan pikiran, hati dan tindakan nyata serta menyadari bahwa masih banyak anak-anak Sumba Timur yang kehidupanya masih jauh dari hidup yang layak dan dikategorikan stunting sehingga perlu program/kegiatan yang inklusif untuk intervensi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup orang banyak khususnya stunting.

Selanjutnya, dalam kegiatan rembuk stunting on line ini, dilakukan penandatanganan komitmen hasil kesepakatan rembuk stunting Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, ST, MT dan ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur Ali Oemar Fadaq dilanjutkan dengan perwakilan dari dua kecamatan dan dua puskemas serta pembacaan komitmen dari kepala desa dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting di tingkat desa dan mendukung pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan aksi - aksi konvergensi di tingkat desa dalam upaya penurunan stunting di kabupaten Sumba Timur.(dd)