Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah, maka pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan prinsip-prinsip Good Governance and Clean Government. Salah satu asas dalam penyelenggaraan Good Governance sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme adalah azas akuntabilitas yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud pelaksanaan azas akuntabilitas adalah melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sebagai leading sector penerapan SAKIP dengan menetapkan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sumba Timur berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan fokus pada indikator kinerja utama dan juga mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tahun 2017melalui Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017.

Untuk membaca dan mengunduh Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 secara lengkap dapat di KLIK DI SINI