Waingapu - Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si bersama para pimpinan perangkat daerah  dan FORKOPIMDA KABUPATEN Sumba Timur menerima kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Menteri PPPA RI) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga dalam melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumba Timur bersama para Deputi dalam lingkup Kementerian PPPA RI di aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur Kamis 02 Juli 2020.

Kehadiran Menteri PPPA RI di Waingapu dalam rangka menyaksikan dan Menandatangani Nota Kesepahaman dan Deklarasi Gerakan bersama Pelindungan Perempuan dan Anak di Pulau Sumba antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Daerah sedaratan Sumba. Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Sedaratan Sumba dan wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi tersebut merupakan salah satu bentuk Kepedulian Pemerintah Pusat melalui Kementerian PPPA dalam menyikapi situasi akhir akhir ini yang terjadi di wilayah NTT khususnya di Pulau Sumba terkait kekerasan terhadap Perempuan dan anak.

Menurut Menteri Puspayoga, kasus tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, apakah kasus yang merampas hak dan merugikan perempuan tersebut benar merupakan bagian dari nilai budaya Sumba. Kehadiran Puspayoga untuk mendengarkan secara langsung dari tokoh-tokoh terkait, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, penyintas, pendamping, dan pemerintah daerah yang memahami nilai budaya Sumba untuk mencari solusi atau upaya terbaik untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan yang merugikan perempuan dan anak, termasuk kasus penculikan di Pulau Sumba yang saat ini tengah viral di media sosial.

Menteri Bintang Puspayoga menuturkan kasus penculikan merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelecehan terhadap adat perkawinan yang sakral dan mulia. Perlu ada langkah konkret untuk menghentikan agar hal serupa tidak terulang lagi. Strategi utama untuk melawan konstruksi sosial yang merugikan perempuan dan anak adalah dengan memahami dan mempelajari budaya setempat serta memberikan pemahaman mengenai hak-hak perempuan dan anak. Dengan lebih memahami budaya dan kearifan-kearifan lokal terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, strategi yang dibangun akan lebih tajam, terarah, dan berjangka Panjang, untuk itu dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang baik dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga masyarakat, akademisi, tokoh adat, dan tokoh agama di tingkat pusat maupun daerah.

Menteri Bintang Puspayoga berharap agar dari kesepakatan bersama dalam pertemuan tersebut dapat memperkuat komitmen perlindungan terhadap perempuan dan anak dari ancaman tindakan bawa lari serta menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai yang memuliakan perempuan dalam adat Sumba. Menteri Bintang juga meminta agar seluruh Kabupaten Sedaratan Sumba segera membentuk P2TP2A sebagai wujud komitmen pemerintah daerah.

 

Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga memberikan apresiasi yang tinggi dan dukungan dari seluruh bupati sedaratan sumba dan seluruh penggiat dan pemerhati hak-hak perempuan dan anak dipulau sumba dengan daya dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perubahan terhadap perlindungan hak perempuan dan anak serta untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam menyelesaikan budaya kawin tangkap dipulau sumba.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dalam sambutannya menyampaikan mengatakan kasus penculikan yang terkena degradasi dan tersebar melalui media sosial sehingga tersebar ke seluruh Indonesia bukan merupakan nilai budaya Sumba. Kami orang Sumba menyakini betul bahwa nenek moyang kami mewarisi nilai budaya yang memuliakan dan melindungi perempuan. Selanjutnya Josef Nae Soi mengatakan bahwa pertemuan merupakan usaha untuk mendudukkan kembali harkat dan martabat perempuan sumba dalam kehidupan budaya sumba. Nilai – nilai budaya yang ada dan diturunkan oleh nenek moyang tidak bisa dihapus tetapi harus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan jaman dalam kehidupan. Wakil gubernur NTT, Josef Nae Soi berharap melalui pertemuan ini akan menghasilkan kesepahaman bersama untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari tentang pelaksanaan nilai nilai budaya, kedudukan, hak dan martabat perempuan dan anak di Pulau Sumba.(dd)