Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagai persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah Desa, dan juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, maka Badan Pemeberdayaan Masyarakat kabupaten Sumba Timur mengadakan kegiatan Sosialisasi Pasar Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD), dan BUMDes.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 7 Agustus 2015 di aula BPM Kabupaten Sumba Timur dan dihadiri oleh para Camat dan Kepala Desa se-Sumba Timur. Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbiljora, M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa Pasar Desa, CPPD dan BUMDes merupakan kekayaan desa yang dapat difungsikan sebagai sarana untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dan meningkatkan pendapatan pemerintah desa. Sehingga perlu memberikan perlindungan dan mengoptimalkan pengelolaannya. Selain itu, peran pasar desa, CPPD dan BUMDes menempati posisi strategis dalam mendukung pengembangan produk-produk pertanian maupun hasil kegiatan industri kecil dan usaha lainnya. Dalam pemungutan retribusi Pasar desa masih dilakukan oleh dinas/instansi pemerintah kabupaten/kota dan sebagian hasil dari retribusi tersebut akan diserahkan kembali kepada pemerintah desa. CPPD dan BUMDes juga perlu dikembangkan karena selain untuk menghadapi masa paceklik, juga untuk menjaga stabilisasi harga pangan. CPPD bisa diupayakan dengan memanfaatkan lumbung desa yang dapat dikembangkan menjadi BUMDes karena BUMDes pangan tidak hanya menampung hasil panen sebagai cadangan pangan desa, tetapi juga untuk menunda penjualan (tunda jual) untuk mengatasi merosotnya harga pangan pada saat panen raya yang sangat merugikan petani.

Selanjutnya Bupati juga mengatakan bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa, maka diharapkan agar Badan Pemberdayaan Masyarakat  Kabupaten Sumba Timur untuk melakukan pendataan ulang jumlah pasar desa yang ada, yangmana berdasarkan data yang ada masih banyak desa yang belum memiliki pasar desa baik yang permanen maupun yang belum permanen.    Selain itu, dengan banyaknya dana yang mengalir ke desa, Bupati sangat mengharapkan agar para Camat dan Kepala Desa serta perangkatnya dapat memanfatkan dana-dana yang ada dengan baik, hati-hati dan bertanggungjawab demi pengembangan dan kemajuan desa.