“Dengan semangat demokrasi kita tingkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan publik menuju ke pemerintahan yang baik”, demikian tema yang diangkat pada Raker Pamong Praja, Rakor Kependudukan, dan Musrenbang Tingkat Kabupaten Sumba Timur Tahun 2014, yang dibuka secara resmi oleh Bupati Sumba Timur pada Kamis, 06 Maret 2014 di Gedung Umbu Tipuk Marisi. Acara pembukaan yang berlangsung dengan tenang, aman dan lancar tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Timur, Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, Forkopimda, Ketua TP-PKK, Sekretaris Daerah dan para asisten, para Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Unit Kerja, para pimpinan instansi vertikal, para Camat, para Danramil/Danposramil, Kapolsek, Kapolpos, para Lurah/Kepala Desa, dan tamu undangan lainnya.

Mengawali sambutannya, Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, MSi., menjelaskan tentang alasan penggabungan tiga kegiatan pemerintahan tingkat Kab. Sumba Timur tersebut yang memiliki makna dan nilai efisiensi dan efektifitas yang tinggi, salah satunya adalah agar para camat dan kepala desa/lurah dapat segera kembali ke wilayahnya guna mendukung pelaksanaan agenda nasional, yakni pelaksanaan PEMILU Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden. Lebih lanjut Bupati menjelaskan bahwa Raker Pamong Praja yang merupakan agenda tahunan merupakan wadah pertemuan untuk menyampaikan informasi, mendengarkan secara langsung kendala dan hambatan yang ada sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi penting dalam pelaksanaan semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.  
Bupati juga kembali mengingatkan pada seluruh jajaran pemerintahan dan undangan yang hadir bahwa sesungguhnya kita semua adalah pelayan masyarakat yang harus dijadikan dasar dan pilar niat dalam bekerja memberi pelayanan yang semakin baik dan berkualitas, serta membuahkan kepuasan masyarakat, dengan memberi perhatian yang serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
Lebih lanjut, selain masalah Pemilu Legislatif yang akan dihadapi pada 9 April dan Pemilu Presiden pada 9 Juli mendatang serta presentase tingkat partisipasi masyarakat Sumba Timur dalam penyelenggaraan pemilu yang selalu menurun, Bupati juga menjelaskan bahwa pada tahun 2014 ini akan dilaksanakan pengalihan PBB-P2 berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pengesahan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Untuk itu, secara khusus Bupati menghimbau para kepala desa beserta perangkatnya agar berhati-hati dalam pengelolaan keuangan. Selain ke 2 hal tersebut, Bupati juga menyampaikan tentang Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sehubungan   dengan rakor Kependudukan, Bupati juga menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Bupati mengharapkan agar peserta rakor kependudukan dapat mencermati dengan baik semua materi yang disampaikan sehingga dapat menyerasikan pelaksanaan kebijakan adminitrasi kependudukan, menyatukan pandangan dan kesatuan langkah semua pihak yang terlibat serta menyamakan persepsi antara Pemerintah Kabupaten dan pihak Kecamatan se-kabupaten Sumba Timur.

Mengakhiri sambutannya, bupati kembali menegaskan pada semua aparatur untuk benar-benar meningkatkan performa kinerja dan koordinasi antar lembaga pemerintahan dan senantiasa bersikap bijak dalam merespons berbagai problematika penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam kerangka otonomi di Kabupaten Sumba Timur.