Pertambangan dan Energi

Pertambangan

Sektor pertambangan memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung sektor-sektor lainnya seperti sektor industri. Beberapa kawasan dan kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Sumba Timur memiliki potensi jenis pertambangan yang hampir sama, dari jenis pertambangan dan penggalian sebagian besar didominasi oleh komoditas bernilai rendah yakni batu karang, sirtu, pasir, batu pecah, batu gelondongan,batu kapur, batu warna, tanah urug, batu gamping, pasir kali, pasir laut untuk kebutuhan konstruksi lokal, dan sebagian kecil menyimpan kekayaan pertambangan lainnya berupa Andesit, Granit, batu setengah permata, Feldspar, Tembaga, Granodiorit, Timah Hitam, Emas. Untuk saat ini baru Tambang Emas yang pernah di eksplorasi.  Peran sektor pertambangan di Kabupaten Sumba Timur masih belum menonjol hal ini terjadi karena data potensi hasil tambang masih terbatas. Hasil tambang masih terbatas pada hasil tambang galian golongan C yang penyebarannya cukup merata di wilayah Kabupaten Sumba Timur dan dikelola oleh masyarakat melalui pertambangan rakyat dan sedikit kegiatan usaha bahan galian golongan B yang dikelola oleh pengusaha lokal. Penggalian bahan galian golongan C yang dilakukan oleh masyarakat jika tidak terkoordinir secara baik dapat menimbulkan resiko yang cukup besar mengingat keterbatasan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan. Hal ini terbukti dengan begitu menyebarnya usaha pertambangan galian golongan C berupa batu dan pasir sungai/laut tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan keselamatan fasilitas-fasilitas umum yang berada pada daerah aliran sungai seperti jembatan, bendungan, gedung dan sebagainya.

POTENSI BAHAN TAMBANG MINERAL DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Sumber daya mineral sebagai salah satu sumber daya alam, merupakan sumber yang sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Dalam skala global, mineral – khususnya penghasil energi utama; bahkan berperan strategis dalam menentukan peta perpolitikan dunia. Sementara mineral dalam bentuk logam mulia juga memiliki posisi penting dalam perekonomian dunia. Berikut adalah tabel potensi bahan tambang mineral di Kabupaten Sumba Timur dari hasil penelitian tahun 2008.
Untuk mengetahui potensi tersebut selengkapnya dapat di download disini

Energi

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus berupaya untuk menggandeng investor agar sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan. Upaya tersebut telah berhasil dengan ditandatanganinya kerjasama dengan investor asing tahun 2009 yang difasilitasi oleh PT PLN dan akan membangun energi listrik tenaga matahari dengan kapasitas 3 MW. Sampai dengan tahun 2013 masih terdapat wilayah kecamatan khususnya ibukota kecamatan yang belum terlayani jaringan listrik PLN seperti Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Mahu, Kecamatan Kambata Mappambuhang. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik pada wilayah tersebut, maka pemerintah Kabupaten Sumba Timur menempuh kebijakan pengembangan Listrik Diesel Masuk Kampung yang dioperasionalkan oleh masyarakat, di samping itu terdapat PLTS.

Potensi alam berupa air terjun, sinar matahari serta tenaga angin sangat potensial untuk dikembangkan sebagai energi terbarukan dan sampai dengan saat ini potensi daerah tersebut diminati oleh investor untuk dikembangkan. Diharapkan pada tahun yang akan datang Sumba Timur bebas dari energi fosil dan memanfaatkan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik.

Berikut ini adalah data mengenai energi baru terbarukan yang digunakan sebagai sumber listrik di Kabupaten Sumba Timur.

Potensi alam berupa air terjun, sinar matahari serta tenaga angin sangat potensial untuk dikembangkan sebagai energi, akan tetapi sampai dengan saat ini potensi daerah tersebut dikembang. Di harapkan potensi ini akan dikembangkan mengingat Propinsi Nusa Tenggara Timur sudah ditetapkan oleh PLN sebagai daerah bebas listrik tenaga diesel mengingat potensi alam yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai energi listrik.

Berikut ini adalah data tentang banyaknya energi yang Dibangkitkan oleh PLN dan Penggunaannya Tahun 2010 – 2013.

Total jumlah pelanggan listrik pada tahun 2012 sebanyak sebanyak 19.191 Pelanggan, meningkat di bandingkan pada tahun 2011 sebanyak 15.966 pelanggan. Jumlah pelanggan listrik terbanyak adalah di Kecamatan Kota Waingapu dengan jumlah pelanggan 13.789 pelanggan, diikuti oleh Kecamatan Umalulu sebanyak  1.530 pelanggan dan Kecamatan Lewa sebanyak 929 pelanggan. Untuk jumlah pelanggan listrik terendah terdapat di kecamatan Paberiwai dengan jumlah pelanggan sebanyak 88 pelanggan dan tidak mempunyai pelanggan listrik terdapat di Kecamatan Lewa Tidahu dan Katala Hamu Lingu. Pada akhir Desember tahun 2013, tercatat hampir sebagian besar masyarakat pelanggan listrik di Kabupaten Sumba Timur telah memanfaatkan listrik prabayar. Berikut adalah data mengenai jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2008 - 2012.

Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam hal pemeliharaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus meningkatkan perlindungan lingkungan terhadap produksi  sampah/timbunan sampah yang ada. Produksi sampah/timbunan sampah yang paling banyak terdapat di Kecamatan Kota Waingapu dan kecamatan Kambera yang berupa sampah organik dan non organik dengan timbunan sampah 120 m3 perhari dan yang diangkut ke tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebanyak 40 m3 perhari. Dari data tersebut menunjukan bahwa timbunan sampah yang tidak terangkut setiap hari sebanyak 80 m3, keadaan ini perlu dicarikan solusi penyelesaiannya mengingat tidak adanya perimbangan antara produksi sampah per hari dengan kemampuan angkut. Sejak tahun 2012 telah dibangun TPA di Laindeha dengan dana APBN sebagai pusat penanganan sampah di Kawasan Perkotaan Kota Waingapu dan sekitarnya. Untuk menjawab model pengelolaan sampah tersebut, perlu dipikirkan adanya UPTD sehingga model pengelolaannya lebih efisien dan efektif.

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam pengembangan ke depan perlu pengelolaan sampah yang lebih baik, terutama pengelolaan TPA agar lebih efisien, efektif, da berwawasan lingkungan. Dari aspek lingkungan, yang perlu mendapat perhatian adalah masalah bau dan pencemaran. Berkaitan dengan kondisi lingkungan pemukiman, sampai saat ini cakupan layanan sanitasi di Sumba Timur baru mencapai 14 % dan masih jauh dari target, sementara Mdgis telah menargetkan bahwa tahun 2015 cakupan layanan air bersih maupun sanitasi harus mencapai 80 % untuk perkotaan dan 60 % untuk perdesaan.


Adanya gerakan Waingapu menuju Hijau dan Bersih atau Waingapu Go Green and Clean (WGC) mulai mengubah wajah Kota Waingapu secara umum. Penumpukan sampah sudah jarang ditemukan dengan adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat ditandai dengan adanya Aksi Jumat Bersih dan peletakan sampah pada karung di depan rumah yang kemudian diangkut oleh operator sepeda motor sampah Kelurahan untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Hal ini tentunya akan mengurangi tugas pemerintah sekaligus memberikan pemahaman bahwa penanganan masalah persampahan bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi sudah menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat penghuni kota Waingapu dan sekitarnya. Tentunya diharapkan agar gerakan Waingapu Go Green and Clean (WGC) akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya agar Kota Waingapu menjadi wilayah yang hijau dan bebas dari sampah serta menjadi teladan bagi kota-kota lainnya di Provinsi NTT.

Tata Ruang dan Pertanahan

Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Nasional, ruang wilayah Propinsi dan ruang wilayah Kabupaten, yang mencakup kawasan-kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Timur telah disusun pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010. Implementasi RTRW dapat ditujukan melalui komitmen dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan daerah lainnya, kajian pemberian rekomendasi pengendalian dan pemanfaatan ruang, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi seperti pemanfaatan ruang oleh PT. Ade Agro Industri, PT. Sinar Fajar dan penataan ruang kawasan pariwisata Pindu Hurani, Bangga Watu dan Praibakul. Untuk menjamin ketaatan RTRW, RDRTK Kawasan Perkotaan Kota Waingapu, Rencana Induk Kebakaran/RTBL, Rencana Strategis Penataan Ruang dan Penataan Bagian Wilayah Perkotaan maupun Master Plan Agropolitan dan Perencanaan Teknis Tata Ruang lainnya pada beberapa SKPD sangat diharapkan supaya semua program/kegiatan harus duduk dan mengacu pada tata ruang yang ada dengan arah pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2010.

Berdasarkan hasil analisis tentang struktur ruang wilayah, Kabupaten Sumba Timur terbagi menjadi beberapa tingkatan orde perkotaan. Tingkat orde perkotaan tersebut terbentuk oleh perkembangan dan pertumbuhan perkotaan itu sendiri, yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : kondisi fisiografis wilayah, kependukan, kelengkapan fasilitas, kelengkapan infrastruktur wilayah, interaksi social ekonomi antar kawasan dan aksesbilitas.

Seiring perkembangan wilayah perkotaan di Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan kajian perkotaannya pada saat sekarang maka yang akan datang direncanakan dengan mengacu pada tata ruang yang ada

Untuk mendukung terbentuknya struktur ruang yang ideal dalam mendukung perkembangan di wilayah Kabupaten Sumba Timur maka diwujudkan dengan penentuan pusat-pusat pengembangan dan wilayah pendukungnya berdasarkan orde/hierarkinya. Dalam lingkup wilayah kabupaten terdiri atas kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, maka perlu dikembangkan juga di kawasan perdesaan pada setiap kecamatan, sebagai upaya untuk mempercepat perkembangan wilayah perdesaan. Salah satu bentuk pengembangan wilayah perdesaan dapat di tempuh dengan penentuan desa-desa pusat pertumbuhan.

Sistem perkotaan secara umum terdiri atas PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), dan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). Berdasarkan kriteria di atas maka sistem perkotaan di Kabupaten Sumba Timur dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah nasional : Waingapu ditetapkan dalam lingkup PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), sehingga perkotaan yang berfungsi sebagai pusat Sistem Perwilayahan termasuk PKL-1 (primer), meliputi: Lewa, Karera, Haharu, dan Umalulu, kemudian perkotaan yang berfungsi sebagai wilayah pendukung termasuk PKL-2 (sekunder). berdasarkan kecenderungan perkembangan kegiatan ekonomi dan investasi yang ada diproyeksikan bahwa ada pergeseran dalam sistem perkotaan di Kabupaten Sumba Timur yaitu : Kecamatan Kota Waingapu diprediksikan menjadi PKN. Dengan sistem perwilayahan tersebut, perhatian terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada lokasi Mondu menjadi salah satu alternatif terciptanya sumber daya alam yang mendukung pembangunan pada berbagai sektor.

Sesuai dengan penetapan orde perkotaan/hierarki perkotaan untuk wilayah Kabupaten Sumba Timur, serta konsep dan strategi pengembangan wilayah pada bab sebelumnya, maka sistem perkotaan di Kabupaten Sumba Timur direncanakan menjadi   5 Sistem Perwilayahan yaitu : Sitem Perwilayahan Waingapu, Sistem Perwilayahan Lewa, Sistem Perwilayahan Karera, Sistem Perwilayahan Haharu, dan Sistem Perwilayahan Umalulu.

Pertanahan

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur,  Pada tahun 2013, Jumlah tanah yang bersertifikat hak milik sebanyak 1.546 buah, Hak Guna Usaha sebanyak 2 buah, Hak Pakai sebesar 46 Buah, sedangkan untuk untuk luas tanah yang bersertifikat  hak milik sebesar 907 Ha, Hak Guna Usaha sebesar 4.058 Ha dan hak pakai sebesar 49 Ha.