© SUMBA TIMUR DALAM ANGKA

Gallery Foto
  • Bimtek TIK 2017_1
  • Bimtek TIK 2017_2
  • Bimtek TIK 2017_1
  • Stuba di Pemkot Surabaya_1
  • Stuba di Pemkot Surabaya_2
  • Stuba di Pemkot Surabaya_3
  • Stuba di Pemkot Surabaya_4
  • Stuba di Pemkot Surabaya_5
  • Bimtek TIK Bagian PDE 2015_3
1 2 3 4
Login Form



Waingapu Dalam Angka 2013

WAINGAPU DALAM ANGKA 2013

"Waingapu Dalam Angka 2013 “ ini merupakan publikasi tahunan yang disusun oleh Koordinator Statistik Kecamatan Kota Waingapu dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur. Publikasi ini berisi himpunan data statistik dari berbagai bidang yang dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang keadaan Kecamatan Kota Waingapu baik mengenai geografi, iklim dan sosial ekonomi penduduk secara menyeluruh.

 

Selengkapnya...

 

Sejarah

SEJARAH  SUMBA TIMUR

Pada Zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Pulau Sumbawa, Flores, Sumba, Timor dan Kepulauannya merupakan satu kesatuan wilayah administratif, yang waktu itu disebut Keresidenan Timor. Konstelasi Pemerintahan yang dianut Pemerintah Hindia Belanda sesuai dengan landasan politik yang bertujuan untuk menjamin kepentingan penjajah ialah tetap mengakui kedaulatan Swapraja dibawah pimpinan Raja-raja, yang seluruhnya berjumlah 48 Swapraja. Hal tersebut diatur dalam perjanjian politik yang dikenal dengan Korte Verklaring. Dengan demikian hubungan antara raja-raja dengan Pemerintahan Hindia Belanda seolah-olah berada dalam kedudukan yang sama. Namun dalam kenyataannya, politik ini jelas hanya menguntungkan Pemerintah Kolonial. Pemerintahan di Keresidenan Timor pada Zaman Hindia Belanda dipegang oleh seorang Pangreh Praja Belanda yang bergelar Residen dan dibantu oleh Asisten Residen. Dalam perkembangan selanjutnya keresidenan Timor dibagi dalam Afdeling-Afdeling Sumbawa, Flores, Sumba, Timor dan masing-masing Afdeling dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Dibawah Afdeling terdapat Onder Afdeling yang meliputi beberapa Swapraja yang dikepalai oleh seorang Controuler dengan dibantu oleh beberapa Bestuur Asisten Bangsa Indonesia.

  1. Konstelasi tersebut berlaku terus sampai dengan masa Pemerintahan Bala Tentara Jepang. Masa Pemerintahan pendudukan Jepang tidak berlangsung lama, kurang lebih 3 tahun, Kepulauan Indonesia Bagian Timur dipegang oleh Angkatan Laut Jepang (KAIGUN) yang berpusat di Makasar, yang menjalankan roda Pemerintahan Sipil ialah seorang yang bergelar Minsaifu, bekas Afdeling diubah menjadi Ken, Ken dibagi dalam Bunken adalah Swapraja.
  2. Pada waktu bala tentara Jepang menyerah kepada Sekutu tanggal 14 agustus 1945, Pemerintah Hindia Belanda turut membonceng masuk ke Indonesia yang dikenal dengan Pemerintahan NICA. Belanda kembali menguasai bekas Keresidenan Timor dan menjalankan politik pecah belahnya dengan maksud menghancurkan Republik Indonesia. Pada Tahun 1950 terbentuk Negara Indonesia Timur (NIT) dimana Swapraja-Swapraja yang ada dikonsolidir dengan membentuk federasi Raja-Raja.
  3. Dengan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1950 buatan Hindia Belanda, Federasi Swapraja diberi status daerah yang berhak menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri sehingga masing-masing Swapraja yang ada di Daerah Flores, Sumba, Timor dan Kepulauannya merupakan bagian dari daerah itu; namun dipihak lain berlaku pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, sehingga terjadi Dualisme pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
  4. Berdasarkan Undang-Undang ini, DPRD yang ada berjalan terus dengan ketentuan bahwa tugas legislatif sepenuhnya dipegang oleh Dewan Pemerintah Harian, sedangkan Dewan Raja-Raja dihapus karena tidak sesuai dengan aspirasi politik saat itu dimana bentuk Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan.
  5. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 dibentuk Provinsi Administrasi Sunda Kecil yang meliputi 6 (enam) Daerah termasuk Flores, Sumba, Timor dan Kepulauannya yang dengan Undang-Undang Darurat Nomor 9 tahun 1954 (Lembaran negara Tahun 1954 Nomor 66) Nama Sunda Kecil diganti dengan Nusa Tenggara.
  6. Guna mencegah kesimpangsiuran tafsiran dan pengertian mengenai Daerah Otonom, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pada Tahun 1958 dileluarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 115) yang membentuk 3 (tiga) Daerah Tingkat I dalam Wilayah Provinsi Administratif Nusa Tenggara termasuk Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang meliputi Daerah Flores, Sumba, Timor dan Kepulauannya. Pada waktu yang sama, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dibentuklah 12 (dua belas) Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur termasuk Daerah Tingkat II Sumba Timur, dengan demikian secara De Yure, Roda Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sumba Timur sudah ada pada waktu itu, sedangkan secara De Facto baru berlaku sejak tanggal 20 Desember 1958 yaitu sesudah dibubarkannya bekas daerah Flores, Sumba, Timor dan Kepulauannya sekaligus pada tanggal tersebut Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur : W. J. Lalamentik meresmikan 5 (lima) Kabupaten di Timor termasuk Alor, 2 (dua) Kabupaten di Sumba dan 5 (lima) Kabupaten lainnya di Flores.
  7. Mulai saat pembentukan tanggal 20 Desember 1958, bekas Kepala Daerah dari Daerah bentuk lama ditugaskan sebagai Pembantu Kepala Daerah dalam wadah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan segala urusan Rumah tangga daerah Swapraja yang tidak termasuk urusan Pemerintah Pusat, menjadi urusan Tingkat II yang bersangkutan. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 18/Des.15/2/23, Tanggal 15 Desember 1960, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1961 Anggaran Belanja Swapraja-Swapraja dibuat dan dimasukkan dalam Anggaran Belanja Daerah-Daerah Tingkat II yang meliputinya.
  8. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor Pem. 66/1/35, Tanggal 5 Juni 1962 dibentuk 64 Kecamatan di Provinsi NTT termasuk 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur, suatu indikasi kearah penghapusan Swapraja secara bertahap. Dengan demikian secara De Facto, 45 Swapraja yang ada di Provinsi NTT saat itu sudah dihapus, namun secara De Yure baru pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dimana 7 (tujuh) diantaranya ada di Kabupaten Sumba Timur yakni Swapraja : Kanatang-Kapunduk; Lewa-Kambera; Tabundung; Melolo; Rindi; Mangili; Waijilu dan Swapraja Masu-Karera. Dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Timur Nomor 26/DD/1/11, Tanggal 27 Juli 1962 dibentuk 99 Desa Gaya Baru di Kabupaten Sumba Timur dari penyatuan 310 buah kampung yang ada pada waktu itu. Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 11 tahun 1970 dibentuk Koordinator Pemerintahan Kota Waingapu, Perwakilan Kecamatan Pandawai-Haharu dan Perwakilan Kecamatan Paberiwai-Ngadu Ngala yang dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 Nomenklatur Perwakilan Kecamatan dirubah menjadi Kecamatan Pembantu.
  9. Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, pada Tahun 1981 dibentuk 5 (lima) Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur yakni 4 (empat) Kelurahan di Kopeta Waingapu dan 1 (satu) Kelurahan di Kecamatan Lewa dan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Kelurahan-Kelurahan persiapan di Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, telah disahkan pembentukan Kelurahan dimana antara lainnya 5 (lima) Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur, yakni Kelurahan : Lambanapu, Mauliru, Kawangu, Kaliuda dan Kelurahan Lumbukori.
  10. Selanjutnya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 385 Tahun 1998 tentang pengukuhan 316 desa/kelurahan persiapan dan eks unit pemukiman transmigrasi menjadi desa/kelurahan definitif di Provinsi Dati I NTT, dibentuk lagi 5 (lima) kelurahan di Kabupaten Sumba Timur yakni 3 (tiga) Kelurahan di Kecamatan Haharu serta di Kecamatan Tabundung dan Kecamatan Paberiwai masing-masing 1 (satu) Kelurahan.

Memasuki Otonomi Daerah, sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dilakukan lagi penataan kewenangan dan kelembagaan antara lain pembentukan 7 (tujuh) kecamatan baru yang merupakan peningkatan status kecamatan pembantu dan pemekaran dari kecamatan-kecamatan yang sudah ada, masing-masing dengan Perda Kabupaten Sumba Timur Nomor 17 Tahun 2000 (Kecamatan Karera, Kahaungu Eti, Wulla Waijilu), Nomor 18 Tahun 2000 (Kecamatan Pinu Pahar), Nomor 26 Tahun 2000 (Kecamatan Rindi), Nomor 27 Tahun 2000 (Kecamatan Matawai La Pawu) dan Nomor 28 Tahun 2000 (Kecamatan Nggaha Ori Angu). Sejalan dengan itu pula dengan Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 131/146.1/19/1/KTB/2001 dikukuhkan 16 desa hasil pemekaran menjadi desa definitif. Kemudian melihat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di beberapa kelurahan maka melalui Perda Nomor 13 tahun 2002, sebanyak 5 (lima) kelurahan yakni Kelurahan Kaliuda, Billa, Kuta, Rambangaru dan Kananggar dirubah statusnya menjadi desa Dengan penetapan tersebut maka wilayah Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 15 kecamatan, 123 desa dan 16 kelurahan. Sampai dengan tahun 2007 telah dilakukan pemekaran kecamatan/kelurahan/desa menjadi 22 kecamatan, 16 kelurahan dan 140 desa, dengan Pimpinan Daerah sejak awal terbentuknya Kabupaten Sumba Timur.

 

Arti Logo

ARTI LAMBANG DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR


Lambang Daerah Kabupaten Sumba Timur berbentuk perisai bersisi lima yang mengandung arti sebagai berikut:
1.    Perisai berwarna merah putih melambangkan pandangan hidup dan perilaku yang luhur masyarakat Sumba Timur sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.
2.    Taming berbentuk bola bumi berwarna biru terletak di tengah perisai, melambangkan ketahanan daerah dan masyarakat Sumba Timur.
3.    Tombak yang terletak miring membagi dua perisai adalah kelengkapan taming, yang melambangkan perjuangan rakyat Sumba Timur dalam mencapai cita-cita.
4.    Bintang yang letaknya lebih tinggi dari menara rumah, melambangkan keyakinan dan pengakuan terhadap keagungan Tuhan Yang Maha Esa.
5.    Rumah adat yang ditopang tiang penyangga terletak ditengah-tengah perisai, melambangkan persatuan dan kesatuan yang utuh.
6.    Kuda jantan dalam posisi lari terletak ditengah-tengah perisai, melambangkan kekuatan dan keperkasaan masyarakat dalam mencapai cita-cita.
7.    Tiga belas butir padi, dua belas kelopak kapas dan angka 1958 terletak sejajar dengan lingkaran taming, melambangkan tanggal, bulan dan tahun terbentuknya daerah.
8.    Kata-kata Matawai Amahu Pada Njara Hamu yang terletak sejajar dengan lingkaran bawah bagian taming, melambangkan potensi dan sumber kemakmuran Sumba Timur.
9.    Kata-kata Sumba Timur yang terletak pada bagian atas perisai adalah sebutan nama Daerah.

 

Visi dan Misi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN SUMBA TIMUR 2016 - 2021

Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur periode tahun 2016 – 2021 tetap dilandaskan pada motto “ MEMBANGUN DAN MELAYANI RAKYAT DENGAN TULUS”, dengan Visi yang hendak  dicapai  adalah  “TERWUJUDNYA  MASYARAKAT SUMBA TIMUR YANG MAKIN PRODUKTIF, RESPONSIF, ADIL, KREATIF, TERPADU, INOVATIF DAN SEJAHTERA (PRAKTIS)”

VISI :

  1. Produktif dalam arti bahwa setiap masyarakat dapat berkinerja tinggi  melalui  implementasi  peran,  fungsi  dan  kemampuannya yang ditunjang dengan fasilitas yang memadai dalam rangka mencapai hasil yang optimal dan berkualitas sehingga dapat menjalani kehidupan bermasyarakat secara aman, damai dan tentram di  Bumi Matawai Amahu Pada Njara Hamu.
  2. Responsif dalam arti bahwa upaya memajukan, memandirikan dan memperkuat kehidupan masyarakat dilandaskan pada kemampuan dalam memahami dan memanfaatkan peluang secara cermat, cepat, tepat  dan  optimal  menuju  kehidupan  masyarakat  yang  mandiri, maju dan sejahtera
  3. Adil, artinya  adanya  persamaan  hak  dan  kewajiban  dari  setiap masyarakat Sumba Timur baik di depan hukum maupun dalam memanfaatkan dan menikmati setiap pembangunan daerah beserta hasilnya secara berimbang, berkeadilan serta bertanggungjawab tanpa perbedaan (diskriminatif).
  4. Kreatif merupakan      kemampuan      dalam      memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki secara tepat agar dapat memanfaatkan setiap potensi daerah dan hasil pembangunan yang ada  sehingga  masyarakat  Sumba  Timur  dapat  bangkit  bersama daerah-daerah lain di Indonesia.
  5. Terpadu dalam  arti  bahwa proses  memajukan  masyarakat  dan kabupaten Sumba Timur, tetap dalam satu kesatuan yang utuh baik secara lokal, regional maupun nasional agar melalui keterpaduan tersebut  terlahir  program  dan  kegiatan  yang  benar-benar dibutuhkan  oleh  masyarakat  dan  pencapaiannya  menggunakan pola-pola kerja yang tepat sehingga menempatkan posisi Sumba Timur menjadi strategis dalam keterpaduan itu.
  6. Inovatif, yakni pemerintah dan masyarakat  senantiasa berupaya untuk menciptakan cara, metode dan strategi yang terbaik untuk memanfaat peluang dan kekuatannya serta untuk menghadapi berbagai  hambatan,  tantangan,  dan  masalah  guna merubah  atau memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan masyarakat ke arah yang lebih maju, mandiri dan kuat.
  7. Sejahtera, merupakan    suatu   keadaan    yang   mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

MISI PEMBANGUNAN DAERAH :

Pada masa pemerintahan baru Kabupaten Sumba Timur telah ditetapkan visi sebagai acauan untuk pelaksanaan pengembangan Daerah Kabupaten 5 (lima) tahun kedepan yaitu: “Terwujudnya  Masyarakat Sumba Timur Yang Makin Produktif, Responsif, Adil, Kreatif, Terpadu, Inovatif Dan Sejahtera (Praktis)”. Untuk mendukung tercapainya visi pembangunan daerah tersebut di butuhkan misi pembangunan sebagai acuan dalam penetapan kebijakan pembangunan Kabupaten Sumba Timur ke depan. Penetanpan misi Kabupaten Sumba Timur dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu: Tahap pertama adalah penyusunan rancangan misi yang belum final dan perlu dilakukan penyempurnaan. Sedangkan untuk tahap kedua adalah pemantapan rumusan misi dengan melakukan pembahasan misi melalui Focus Group Discussion (FGD) melibatkan kalang praktisi dan kalangan akademisi.  Rancangan misi yang di susun pada tahap awal terdiri dari 6 (enam) misi dengan jabaran sebagai berikut:

  1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Timur yang produktif dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dengan mengedepankan kehidupan pemerintahan yang demokratis,  pengembangan  sektor  pertanian  dan  pangan  lokal secara optimal, peningkatan perikanan dan kelautan secara efisien, mengembangkan ekonomi kreatif, teknologi tepat guna dan memanfaatkan semua potensi masyarakat dan daerah yang belum terkelola secara optimal.
  2. Mewujudkan sikap masyarakat yang mampu berpikir dan bertindak secara responsif dan “membumi” terhadap kekuatan, peluang, kekurangan dan hambatan yang dimiliki   yang dilakukan secara cepat,  tepat  dan  optimal  sehingga  mampu  meningkatkan  taraf hidup masyarakat.
  3. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, kesetaraan gender dan perlindungan anak,   sehingga masyarakat merasa terlayani, terlindungi dan terayomi hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan pembangunan secara bertanggungjawab.
  4. Mewujudkan masyarakat Sumba Timur yang mampu bekerjasama secara  terpadu  baik  secara  internal  maupun  ekternal  sehingga proses pembangunan tetap terlaksana secara terencana, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan yang didasarkan pada upaya-upaya  koordinatif,  integratif  dan  sinkronisatif  dengan menempatkan Sumba Timur pada posisi strategis di Pulau Sumba, regional NTT maupun Nasional.
  5. Mewujudkan masyarakat Sumba Timur yang mampu menciptakan sikap, cara, metode dan strategi baru atau mampu berinovasi secara baik  sehingga  lebih  produktif  dan  lebih ekonomis serta dapat mengembangkan ekonomi kreatif yang terbaik dalam membangun diri, keluarga, masyarakat   dan daerahnya menuju ke arah yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing tinggi.
  6. Mewujudkan   kehidupan   ekonomi,   sosial   budaya   masyarakat Sumba Timur agar lebih sejahtera dengan mengedepankan nilai- nilai sosial keagamaan, penegakkan hukum dan HAM, kesetaraan gender, perlindungan anak serta demokratis dalam pembangunan daerah.
 

Kebijakan

PEMBANGUNAN JANGKA  MENENGAH KAB. SUMBA TIMUR 2011-2015

Arah pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumba Timur  telah ditetapkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RPJM Kabupaten Sumba Timur  Tahun 2011-2015 Visi dan misi pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 sebagai berikut :” TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA TIMUR YANG SEJAHTERA, MANDIRI, ADIL, RELIGIUS DAN TERDEPAN (SMART)”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan daerah tahun 2011-215:

Adapun pokok-pokok pikiran visi yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan adalah :

Sejahtera merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang dan berkeadilan yang ditunjang oleh stabilitas keamanan dan ketertiban yang kondusif sehingga masyarakat merasa nyaman dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mandiri tidak berarti menutup diri dari bantuan pihak lain akan tetapi dimaksudkan terciptanya kualitas sumber daya manusia Sumba Timur yang mampu melihat, berpikir, bertindak serta memanfaatkan setiap peluang dan tantangan yang ada secara bertanggungjawab dengan mengedepankan nilai-nilai etika moralitas untuk peningkatan kehidupan sosial ekonominya. Adil artinya adanya persamaan hak dan kewajiban dari setiap masyarakat Sumba Timur baik didepan hukum maupun dalam memanfaatkan dan menikmati setiap pembangunan daerah secara berimbang, berkeadilan serta bertanggungjawab tanpa perbedaan. Religius artinya bahwa dalam setiap tindakan pembangunan daerah selalu mengedepankan nilai sosial keagamaan sebagai suatu kekuatan yang perlu dikembangkan, dipertahankan dan ditingkatkan  untuk menghadapi pengaruh negatif perubahan global, sehingga kedepan akan melahirkan pembangunan daerah yang seimbang antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan spritual. Terdepan artinya dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kabupaten Sumba Timur menjadi Kabupaten di Pulau Sumba yang terdepan dalam melakukan inovasi dalam pemerintahan, pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, Hukum dan HAM, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kesetaraan Gender dan Berdaya saing.   

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Sumba Timur tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut:

  1. Mewujudkan kehidupan ekonomi, sosial sudaya masyarakat Sumba Timur  agar lebih sejahtera dengan mengedepankan  nilai-nilai sosial keagamaan, penegakan hukum dan HAM, kesetaraan gender, perlindungan anak serta demokratis dalam pembangunan daerah.
  2. Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam arti masyarakat telah mampu berpikir dan bertindak untuk memanfaatkan setiap potensi, peluang dan tantangan. Dengan kata lain masyarakat telah memiliki kemampuan untuk memanfaatkan semua sumberdaya yang ada secara adil dan bertanggungjawab untuk meningkatkan taraf hidupnya.
  3. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kehidupan ekonomi sosial budaya, politik, Hukum dan HAM, Kesetaraan gender, perlindungan anak sehingga masyarakat merasa terlindungi akan hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan pembangunan secara bertanggungjawab.
  4. Mewujudkan dan terpeliharanya nilai-nilai religius dalam pembangunan daerah. Dengan kata lain setiap pelaku pembangunan daerah dalam bertindak, mengedepankan nilai-nilai sosial agama yang ada dan hidup dalam masyarakat Sumba Timur.
  5. Mewujudkan Kabupaten Sumba Timur sebagai kabupaten yang terdepan di pulau Sumba dalam melahirkan pemerintahan bersih yang mengedepankan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan HAM, keamanan dan ketertiban masyarakat, kesetaraan gender dan perlindungan anak serta berdaya saing.      
 

Kondisi Geografi

Aspek Geografi


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Timur, maka Kabupaten Sumba Timur merupakan bagian integral dari Nusa Tenggara Timur yang lokasinya terletak di bagian Selatan dan merupakan salah satu dari empat Kabupaten yang berada di Pulau Sumba.


Kabupaten Sumba Timur memiliki 96 buah pulau, baik yang berpenghuni maupun yang belum berpenghuni, tiga buah diantaranya berada di bagian Selatan yaitu Pulau Salura, Pulau Kotak dan Pulau Manggudu dan satu buah pulau di bagian Timur yaitu Pulau Nuha. 16 buah pulau yang tidak berpenghuni diantara 96 buah pulau tersebut, telah diberi nama pada tahun 2011.

Kabupaten Sumba Timur terletak diantara 119°45 – 120°52 Bujur Timur dan 9°16–10°20 Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sabu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Hindia

Secara geografis, Kabupaten Sumba Timur memiliki wilayah seluas 7000,5 Km2 sedangkan wilayah laut seluas 8.373,53 Km2 dengan panjang garis pantai 433,6 Km. Secara administratif terdiri dari 22 buah Kecamatan dan 156 buahDesa/Kelurahan. Data Sumba Timur Dalam Angka tahun 2012 menunjukkan penduduk Sumba Timur berjumlah 234.642jiwa yang terdiri dari laki-laki 120.779 jiwa dan perempuan 113.863 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 33 jiwa/Km2.

 

Topografi

Luas wilayah Kabupaten Sumba Timur 700.050 hektar dengan kondisi topografi /tingkat kemiringan Kabupaten Sumba Timur dapat digambarkan sebagai berikut :
-    Kemiringan 0 – 8 persen seluas  307.700 ha
-    Kemiringan 8 – 15 persen seluas 130.648 ha
-    Kemiringan 15 – 25 persen seluas 124.009 ha
-    Kemiringan 25 – 45 persen seluas 105.013 ha
-    Kemiringan > 45 persen seluas 32.681 ha

b.Luas Penggunaan  Lahan

Jumlah  Penggunaan Lahan di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012 terdiri atas Jumlah Lahan Hutan, Jumlah Lahan Persawahan, Jumlah Lahan Kering, Luas Penggunalan Lahan bukan sawah,  dan lain-lain. Jumlah Luas lahan hutan  terbagi atas Hutan Lindung sebesar 67245 Ha, Hutan Produksi Tetap sebesar 76534,30, Hutan Produksi Terbatas sebesar 23000 Ha. Untuk lebih jelas tentang Luas Penggunaan Lahan dapat di lihat pada Tabel 3.2 :

Tabel Luas Penggunaan Lahan Tahun 2008- 2012
Di Kabupaten Sumba Timur

c. Klimatologi

Iklim di wilayah Kabupaten Sumba Timur secara keseluruhan dicirikan dengan iklim kering. Berdasarkan karakteristik curah hujan tahunan, Kabupaten Sumba Timur dapat dikelompokkan ke dalam tiga zona, yaitu Zona Utara dengan curah hujan tahunan rata – rata berkisar antara 500 – 1000 mm, Zona Tengah dengan curah hujan tahunan   rata – rata berkisar 1000 – 1500 mm, dan Zona Selatan merupakan daerah yang paling banyak mendapatkan curah hujan dalam setahun yaitu rata – rata 1500 – 2000 mm. Bulan April – Nopember merupakan periode bulan kering.
Suhu udara rata-rata di Kota Waingapu, Ibukota Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2011 tercatat terendah  19,30C dan tertinggi sebesar 31,70C. Kelembaban Udara terendah sebesar 77% dan Kelembaban tertinggi sebesar 87 %. Sedangkan curah hujan terendah tahun 2011 sebesar 0,3 mm/th dan curah hujan tertinggi sebesar 316,0 mm/th. Kecepatan Angin terendah sebesar 6 Knot dan tertinggi sebesar 15 Knot. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel
Keadaan Iklim Tahun 2008 – 2012
Tahun 2008 – 2011 Tahun 2008 – 2012

Sumber : Sumba Timur dalam Angka (diolah)

 

Iklim

Melihat Iklim dan curah hujan yang terjadi, pada umumnya Kabupaten Sumba Timur beriklim semi arid dengan tiga rejim curah hujan yaitu :

  • Kawasan utara rata-rata curah hujan 800 - 1.000 mm per tahun
  • Kawasan tengah bagian timur dan selatan rata-rata curah hujan 1.000 – 1.500 mm per tahun
  • Kawasan tengah bagian barat rata-rata curah hujan 1.500 – 2.000 mm per tahun.


Dengan tiga rejim tersebut di atas, maka tingkat curah hujan rata-rata per tahun berlangsung 3 – 4 bulan dengan suhu rata-rata minimum 28,8° C dan maksimum 31,4° C. Dalam lima tahun terakhir suhu minimum 17° C dan maksimum 36,1° C terjadi pada tahun 2001. Curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 1.314 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 136 hari yang tertinggi terjadi pada bulan Maret dan Desember 2001, sedangkan kekeringan terjadi pada tahun 2004 dimana hari hujan sebanyak 79 hari dengan curah hujan 522 mm dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Pebruari dan menurun pada bulan Maret, puncak kekeringan terjadi pada bulan Agustus dan September. Pada tahun 2006 tercatat jumlah hari hujan sepanjang tahun adalah sebanyak 55 hari dengan curah hujan tertinggi terjadi dalam bulan Maret (551 mm).