Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Ir. Juspan, MSi., pada Selasa, 24 Juni 2014 mewakili Bupati Sumba Timur Drs. Gidion Mbilijora, M.Si membuka secara resmi Rapat Koordinasi Para Kasie Trantib Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Timur untuk Tahun Anggaran 2014. Acara yang digelar di Aula Wisma Cendana Waingapu dihadiri oleh Anggota Forkopimda, Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Sumba Timur, Pimpinan Dinas/Badan/Kantor serta para undangan lainnya.
Bupati Sumba Timur dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekda Kabupaten Sumba Timur menyatakan bahwa dikarenakan Kasie Trantib Kecamatan secara ex officio bertugas sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan maka Kasie Trantib di wilayah tugas masing–masing dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yaitu membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dijelaskan pula bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Timur senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi Satpol PP dan Kasie Trantib secara khusus dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
Bupati berharap bahwa Rakor yang akan berlangsung sampai dengan Kamis, 26 Juni  2014 ini merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman para Kasie Trantib dalam penegakkan Peraturan Daerah dan mengkordinasikan berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat guna mendeteksi secara dini dan mengantisipasi berbagai kasus pelanggaraan PERDA dan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang mungkin dapat terjadi diwilayah kerja masing–masing. Satuan Polisi Pamong Praja harus berkomitmen untuk kembali kepada filosofi sebagai Pamong yang dapat mengayomi, membimbing, membina, mengarahkan dan memberdayakan, memberi semangat atau motivasi agar dalam menjalankan tugas operasional di lapangan lebih mengutamakan tindakan persuasif dan humanis.
Selain hal tersebut, Bupati juga menyampaikan tentang Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang saat ini (eselon III A) akan berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (eselon II B), harapannya semoga dengan adanya perubahan status, Satpol PP akan berperan lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya  sehingga diharapkan tetap konsisten menjaga citra dan wibawa Pemerintah Daerah.

Beberapa catatan penting lainnya yang disampaikan oleh Bupati yaitu: pertama, diharapkan kepada SatpolPP agar betul-betul memahami setiap Perda yang ada; kedua, para peserta memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk mendalami setiap materi yang disajikan dengan aktif bertanya; ketiga, dihimbau agar setiap anggota SatpolPP mampu membangun komunikasi dan koordinasi dengan Polsek dan koramil di wilayah kerja masing-masing, dan aktif menghimbau kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 09 Juli 2014 dengan catatan kiranya perbedaan pilihan janganlah sampai merusak hubungan kekerabatan yang sudah terjalin dengan baik selama ini. Jadilah pemberi solusi dan pendamai di tengah-tengah masyarakat dan jangan menjadi pembuat atau penyebab timbulnya masalah-masalah, karena tentunya anggota Satpol PP yang melanggar aturan akan ditindak tegas.