Waingapu - Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, ST, MT mengikuti dan membuka secara resmi kegiatan Rembuk Stunting On Line (RSO) di Era New Normal Kabupaten Sumba Timur yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Sumba Timur dengan tema “Komitmen dan Konsistensi Penurunan Stunting yang Adaptif dan Responsif di Era Pandemi Covid-19” akhirnya dilaksanakan di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Kamis 2 Juli 2020. Hadir pada kegiatan ini, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Kepala Bidang pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Tenaga Ahli Stunting Provinsi Perwakilan Ditjen Bangda (Kemendagri), Para Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Sumba Timur, Pimpinan Instansi Vertikal, Para Camat, Kepala Desa dan Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Sumba Timur, Tenaga Ahli P3MD dan Para Pimpinan Media Cetak dan Elektronik.

Wakil Bupati, Umbu Lili Pekuwali, ST, MT, dalam sambutannya mewakili Bupati Sumba Timur menyampaikan kegiatan Rembuk Stunting secara On Line (Webbinar) di era new normal merupakan waktu yang tepat untuk mendeklarasikan komitmen dalam membangun semangat visi dan misi yang sama percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumba Timur.

Stunting merupakan kondisi dimana anak mengalami gagal tumbuh dan kembang dimana tinggi badan seorang anak jauh lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya sehingga berdampak pada perkembangan intelegensia anak. Penyebab utama terjadinya stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan ibu hingga 1000HPK yang akan terlihat setelah anak berusia dua tahun. Hal ini harus ditangani secara lebih awal sehingga tidak terjadi kasus lahirnya anak stunting baru sebab stunting adalah kejadian yang akan sulit dikendalikan jika sudah terjadi.

Selanjutnya beliau menyampaikan, tahun 2013 menurut Global Nutrition Report, Indonesia termasuk dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi dimana 37,2% Balita mengalami stunting atau 9 juta balita di Indonesia terkena stunting. Hasil Riskesdas 2013 dan Pemantauan Status Gizi (PSG) menunjukkan kabupaten Sumba Timur memiliki kejadian stunting sebanyak 40% dengan tingkat presentasi stunting 51,3% (21,5% sangat pendek dan 29,8% pendek) sehingga dari hasil Rakor Wapres 9 Agustus 2017 menetapkan Kabupaten Sumba Timur menjadi salah satu kabupaten intervensi stunting dari 100 kabupaten di Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus akibat stunting.

Pada tahun 2018, prosentase angka stunting di kabupaten Sumba Timur menjadi 39,3%, mengalami penurunan 12%. Di tahun 2019 pemerintah daerah telah melakukan 8 aksi kovergensi untuk mempercepat pengendalian dan penanganan stunting di Kabupaten Sumba Timur. Pelaksanaan 8 aksi konvergensi dilakukan melalui program kegiatan yang tertuang dalam RKPD, guna mendukung percepatan penurunan angka stunting yang dilakukan dengan memperhatikan indikator pembangunan yang menjadi prioritas.

Berdasarkan hasil pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat provinsi maka Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menempati urutan 15 dari 22 kabupaten dimana penilaian ini untuk mengetahui komitmen pemerintah daerah dalam memerangi stunting (Eradikasi Stunting). Pada tahun 2019 Kabupaten Sumba Timur memperoleh prevelensi angka stunting 25%, hal ini memberikan gambaran bahwa persoalan stunting merupakan persoalan yang serius dan perlu ditangani dengan berkolaborasi antara pemerintah dan pihak terkait karena persoalan stunting merupakan persoalan multidimensi dan lintas bangsa yang harus diselesaikan denga metode dan sistem yang berlaku.

Tahapan dan mekanisme aksi konvergensi Pemerintah Daerah melalui Bappeda sebagai leading sektor berkoordinasi dan bekerjasama dengan perangkat teknis terkait telah dilakukan dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi dan Ditjen Banda Kemendagri dihasilkan, 10 desa locus stunting tahun 2019  dan 30 desa sebagai lokasi prioritas stunting tahun 2020 dan memalui Rembuk Stunting Online ini akan berkomitmen menetapkan 25 locus prioritas stunting untuk perencanaan program kegiatan 2021 yang dihasilkan melalui aksi pertama yaitu analisis Situasi (ANSIT) yang akan ditetapkan dengan SK Bupati sehingga target utama untuk bisa menurunkan angka stunting dibawah 25% pada tahun 2021, yang merupakan tahun terakhir RPJMD 2016-2021.

Bappeda dan dinas teknis terkait melalui kegiatan ini dapat mensinkronisasikan program/kegiatan pada lokus pengendalaian dan penanganan stunting yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil , bayi dan baita, pemberian imunisasi dan vitamin, peningkatan kualitas hidup sehat melalui sanitasi yang layak, pemenuhan kebutuhan air bersih,pemanfaatan bantuan Program Keluarga Harapan serta pemberdayaan kader-kader Posyandu dan kader pembangunan masusia disetiap desa untuk memberikan informasi dan advokasi kepada masyarakat.

Melanjutkan sambutannya, Wakil Bupati Sumba Timur mengatakan, dengan keterbatasan anggaran APBD Kabupaten, agar alokasi dana desa dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam mengintervensi penurunan angka stunting sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga penggunaan dana desa dapat dilakukan secara proporsional desemua aspek pembangunan pedesaan khususnya berkaitan dengan peningkatan kualitas Sumber daya Manusia.

Diakhir sambutan, beliau menyampaikan bahwa dengan kegiatan Rembuk Stunting On Line telah memulai proses perencanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting dan hal ini dapat dilakukan dengan pikiran, hati dan tindakan nyata serta menyadari bahwa masih banyak anak-anak Sumba Timur yang kehidupanya masih jauh dari hidup yang layak dan dikategorikan stunting sehingga perlu program/kegiatan yang inklusif untuk intervensi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup orang banyak khususnya stunting.

Selanjutnya, dalam kegiatan rembuk stunting on line ini, dilakukan penandatanganan komitmen hasil kesepakatan rembuk stunting Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, ST, MT dan ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur Ali Oemar Fadaq dilanjutkan dengan perwakilan dari dua kecamatan dan dua puskemas serta pembacaan komitmen dari kepala desa dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting di tingkat desa dan mendukung pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan aksi - aksi konvergensi di tingkat desa dalam upaya penurunan stunting di kabupaten Sumba Timur.(dd)