Waingapu - Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Domu Warandoy, SH, M.Si mengikuti Rapat Monitoring Penyerapan Insentif Tenaga Kesehatan. Rapat evaluasi dilaksanakan secara virtual di ruangan Sekda Kabupaten Sumba Timur, Selasa 24 Agustus 2021. Kegiatan ini diagendakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Risnadar, perkawakilan dari BPKP NTT menjelaskan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4239/2021 bahwa kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan Institusi Kesehatan untuk tenaga kesehatan (nakes) daerah yang mendapatkan insentif yaitu tenaga kesehatan yang bertugas pada rumah sakit umum daerah, labotarium kesehatan milik daerah, dan puskesmas. Lebih lanjut Risnandar memaparkan adapun nakes yang diberikan insentif yaitu mereka yang memenuhi kriteria berikut ini:

1. Jenis tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya;

2. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);

3. Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam program Kementerian dan Kesehatan, seperti:

a. dokter yang mengikuti program Internsip Dokter Indonesia;

b. dokter yang mengikuti pendayagunaan Dokter Spesialis;

c. tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat; dan

d. Relawan yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19.

4. Selain relawan sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf d, Pemerintah daerah dapat menetapkan relawan yang terlibat dalam penanganan COVID-19

selanjutnya Risnandar menjelaskan Insentif Tenaga Kesehatan dihitung sebagai berikut:

1. Besaran Insentif tenaga kesehatan bagi yang menangani covid 19 pada tahun 2021, sama besarannya dengan dana insentif pada tahun 2020 sebagai berikut:

a. Dokter Spesialis Rp. 15.000.000

b. Pesesrta PPDS Rp. 12.500.000

c. Dokter Umum dan Dokter Gigi  Rp. 10.000.000

d. Bidan dan Perawat  Rp. 7.500.000

e. Tenaga kesehatan lainnya  RP. 5.000.000

Besaran biaya tersebut merupakan Batasan tertinngi dan dibayarkan dengan memperhatikan  prinsip akuntabilitas, efektif, efesien, dengan memperhatikan dan kepatuhan.

Sofyan Antonius Kepala Perwakilan BPKP NTT dalam materinya memaparkan hasil evaluasi atau pemantuan terhadap pengelolan insentif tenaga nakes daerah, pengelolaan limbah dan proses vaksinasi. Terkait anggaran, permasalahan yang ditemukan masih terdapat Pemda yang belum menganggarkan dana untuk nakes, solusi yang ditawarkan kami berharap Pemprov memberikan sanksi tegas kepada pemda tersebut, masalah lainnya yang sering kita temui yaitu dalam pengisian data diaplikasi dalam memberikan informasi terkait jumlah vaksin yang sudah diberikan kepada masyarakat, masyarakat yang terkena covid-19. Ini mungkin diakibatkan karena keterbatasan pengetahuaan dari operator, oleh sebab itu kami mengusulkan juga kepada pemprov untuk melakukan bimtek kepada tenaga operator disejumlah daerah.