Waingapu - Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si didampingi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur NTT (Bawaslu Sumba Timur) Anwar Engga, SE, Mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PILKADA serentak Tahun 2020 pada Jumad 05 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Rapat koordinasi ini dilakukan secara telekonference dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (MenkopolHukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tantowi, Ketua Bawaslu RI Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Abhan, S.H, M.H, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad, bersama 270 Kepala Daerah, Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota, Ketua Bawaslu Prov dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D Menyampaikan Pelaksanaan Pilkada Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 seperti yang diputuskan dalam rapat di DPR, untuk itu perlu dilakukan rakor ini untuk memberi masukan bagi pemerintah di daerah untuk mengetahui keputusan politik tersebut diambil. Mendagri juga menjelaskan bahwa belum ada satu pun ahli baik dalam negeri maupun luar negeri yang dapat menjamin kapan pandemi covid-19 ini akan berakhir, perlu diketahui dari data tanggal 21 februari sampai 25 mei terdapat 92 Negara yang melaksanakan pemilu dan sebagian besar pemilunya pada waktu yang sudah dijadwalkan artinya tetap dilaksanakan. untuk itu kita juga melihat bahwa dibidang-bidang lain akan melalukan kegiatan new normal kearah penyesuaian adaptasi covid-19 termasuk dibidang politik untuk dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan covid-19.

Kita belum pernah mengalami PILKADA ditengah covid atau pandemi dunia, ini merupakan pengalaman baru bagi kita dan kita merupakan pelaku-pelaku sejarah, karena semenjak 1945 kita belum pernah mengalami pemilu yang terdapat wabah disemua provinsi, untuk itu tantangan kita adalah melakukan modifikasi dan penyesuaian dalam melaksanakan pemilu secara lancar dan memperhatikan protokol-protokol kesehatan covid-19. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga meminta kepala daerah di 270 daerah untuk segera mencairkan usulan sudah disepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020 kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki napas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni.ini merupakan tantangan bagi bangsa kita dan kita tunjukan kepada dunia bahwa kita juga mampu untuk melaksanakan pemilihan ditengah situasi wabah covid-19, jangan kita mundur atau kecil hati, meskipun memang akan banyak masalah yang akan dihadapi, meskipun akan lebih repot dari pemilu sebelumnya, sehingga stackholder yang paling penting adalah penyelenggara yaitu KPU.

Mendagri juga meminta agar pelaksanaan Pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. Pasalnya, meski berskala kontestasi lokal, namun Pilkada di 270 menjadi Pilkada Serentak terbesar yang juga berimbas pada stabilitas politik nasional. Setelah diputuskan pelaksanaan Pilkada jatuh pada 9 Desember 2020, tahapan Pilkada yang sempat tertunda akan dilanjutkan pada 15 Juni. Mendagri meminta penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU untuk mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlampau lama, sehingga bisa memajukan tahapan yang lainnya.

Komisioner Komisi Pemlilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tantowi Mengatakan sebagai mana hasil kesepakan didalam rapat kerja tangga 3 juni kemarin yang akan dilanjutkan dengan tahapan yang akan dilaksanakan tanggal 15 juni 2020 maka KPU sudah menyusun tahapan-tahapan tersebut yang berupa program dan jadwal yang saat ini prosesnya sudah selesai dan akan diajukan di Kemenkumham untuk diundangkan. Komisioner KPU menyampaikan Penyelenggaraan Pemilu atau pilkada ditengah pandemi seperti ini adalah sesuatu yang memungkinkan, tetapi dengan beberapa prasyarat yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang disiplin, KPU saat ini sedang mematangkan konsep penyelenggaran pilkada ditengah pandemi, sehingga protokol kesehatan tersebut sedang dimatangkan untuk dituangkan di dalam peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pilkada ditengah Pandemi.

Penyelenggara pemilu sesuai dengan Undang-Undang bekerja tidak mengenal kondisi kedaruratan (force major) termasuk pandemi.Kepada teman-teman penyelenggara pemilu untuk etap mengindahkan kode etik serta perilaku. Jangan sampai karena alasan pandemi ada permakluman bisa melanggar sedikit kode etik dan kode perilaku.Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar secara virtual ini mengatakan tidak akan menolerir tindakan pelanggaran kode etik serta perilaku penyelenggara pemilu pada Pilkada Serentak Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Oleh karena itu, DKPP berharap penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, tetap berpedoman kepada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dalam kondisi apapun.