Waingapu - Bupati Kabupaten Sumba Timur, Drs. Gideon Mbilijora, M.Si didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumba Timur,  Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Kabupaten Sumba Timur, Kepala Bappeda, Kepaka BKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala DPMPTST, Kepala Dinas Pendidikan, serta dari lingkup Sekretariat daerah diantaranya Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian pengadaan Barang dan Jasa mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020 se-Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring melalui Video Conference dengan menggunakan aplikasi zoom. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen Kepala Daerah dalam Program Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020 se-Provinsi NTT.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kakorwil IV NTT KPK RI, Bapak Nana Mulyana sebagai pembicara dan Bapak alfi R Waluyo, PIC (Person In Charge) Wilayah Kalimantan Timur sebagai Moderator, Wuri Nurhayati PIC wilayah provinsi NTT, ACLC (AntiCorruption Learning Center) KPK, ibu Elga.

Kakorwil IV NTT KPK RI, Nana Mulyana, menyampaikan beberapa hal terkait Penyelamatan Keuangan dan Aset Daerah, Kerjasam dengan kejaksaan Agung terkait Penertiban Aset dan Pengembalian Aset Pemerintah Daerah.

PIC Wilayah NTT, Wuri Nurhayati menjelaskan beberapa hal dalam rapat ini, Fokus Koordinasi pencegahan 2020 dibagi dalam Perbaikan tata Kelola Pemerintahan, Penyelamatan Keuangan dan Aset Daerah serta Penugasan tematik. dalam Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dijabarkan lagi dengan hal yang perlu diperhatikan yaitu Perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan barang dan Jasa,Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa. Dalam penyelamatan Keuangan dan Aset Daerah, Hal yang perlu diperhatikan adalah Penertiban Aset, Pemulihan Aset, Peningkatan Pajak Sertikasi Aset dan Outcome Fokus area MCP yang dijabarkan lagi dalam beberapa penjelasan dari masing - masing hal diatas. item  Penugasan Khusus, fokusnya dalam Pendampingan Penanganan COVID-19 dan Koordinasi Kerja Pencegahan KPK.

Mewakili ACLC (Anti-Corruption Learning Center) menjelaskan ACLC merupakan Pusat Edukasi Anti Korupsi yang merupakan upaya KPK dalam Pemberantasan Korupsi melalui pendidikan anti korupsi. melalui Pusat Edukasi Anti Korupsi ini dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum dalam pembagunan Integritas masyarakat sebagai upaya kolektif dalama pemberantasan korupsi.

Setelah Rapat Koordinasi selesai, Bupati Kabupaten Sumba Timur memberikan penegasan kepada Inspektur Inspektorat agar menegeluarkan surat penegasan terkait laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara) untuk segera melaporkan LHKPN nya bagi pejabat negara yang belum melaporkan LHKPN nya dimana hal ini terkait dengan penilaian penilaian KPK dalam melakukan Evaluasi Capaian Monitoring (MCP) Monitoring Centre For Prevention yang merupakan Informasi capaian Kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia.