KLARIFIKASI SATGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN SUMBA TIMUR TERKAIT PASIEN TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19

Waingapu - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumba Timur Rabu (13/1/2021) di Aula Setda Kabupaten Sumba Timur, menerima dan selanjutnya melakukan pertemuan dengan keluarga dari almarhum Yohanes Piro Mete, pasien terkonfirmasi positif Covid-19, terkait almarhum yang dinyatakan terkonfirmasi positif covid-19 dan dikebumikan menurut protokol Covid-19 untuk itu keluarga meminta untuk jenazah almarhum dibawa dan dimakamkan secara adat ke Kodi, Sumba Barat Daya.
Pertemuan ini dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sumba Timur yang juga sebagai Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Sumba Timur, Domu Warandoy, SH. M.Si, Dandim 1601 Sumba Timur (Wakil Ketua I Satgas Covid-19), Letkol Czi Dr. Dwi Joko Siswanto, S.E, M.I.Pol, Kapolres Sumba Timur (Wakil Ketua II Satgas Penanganan Covid-19), AKBP. Handrio Wicaksono, S.IK, Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Leli Harakai, M.Kes, Penanggung jawab Lab Covid-19 Sumba Timur, dr. Benny Tambunan, M.Kes, Sp.K, Dokter Spesialis Paru, dr. Anri Widyawati, S.Paru.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kabupaten Sumba Timur, Yacobus Yiwa, SH, Asisten Perkonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu Maramba Memang, S.Pt, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur, Oktovianus Tamu Ama, S.Sos, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Yulius marahongu, S.Sos, serta pimpinan perangkat daerah yang tergabung dalam Satgas Covid-19 Sumba Timur Sementara mewakili keluarga almarhum didampingi oleh Martha Hebi dari Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) Sumba.
Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Sumba Timur, Domu Warandoy, SH. M.Si sekaligus sebagai Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19 dalam pertemuan ini memberikan kesempatan kepada keluarga korban dan yang mendampingi mereka untuk menjelaskan maksud pertemuan dengan satgas Penanganan Covid-19 Sumba Timur terkait kematian almarhum.
Keluarga almarhum Yohanes Piro Mete, Markus Loge Rangga mengatakan, kehadiran mereka untuk bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam hal ini Satgas Penanganan Covid-19 untuk meminta mengklarifikasi tentang hasil pemeriksaan sampel swab dari almarhum Yohanes Piro Mete.
Beberapa hal yang dipertanyakan oleh keluarga almarhum, kenapa saudara, kakak atau bapak kami ini meninggal kemudian dikatakan positif Covid-19, dan meminta agar hasil pemeriksaan sampel almarhum yaitu pemeriksaan rapid test Antigen dan hasil pemeriksaan swab diberikan kepada keluarga dalam bentuk print pada kertas dan meminta kepada Satgas Covid-19 agar jenazah almarhum yang sudah dimakamkan secara protokol Covid-19 itu untuk digali dan dapat dibawa ke Kodi, Sumba Barat Daya dan kalau tidak dapat dibawa, apakah menunggu dua tahun lagi atau beberapa tahun lagi untuk dapat digali dan dibawa ke Kodi, Sumba Barat Daya.
Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Sumba Timur sekaligus sebagai Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19, Domu Warandoy, SH. M.Si memberikan kesempatan kepada Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Leli Harakai,M.Kes sebagai Rumah Sakit rujukan pasien Covid-19 Kabupaten Sumba Timur untuk memberikan penjelasan terkait beberapa pertanyaan dan keinginan dari keluarga almarhum  Yohanes Piro Mete yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Leli Harakai, M.Kes dalam kesempatan yang diberikan, menjelaskan bahwa almarhum  bpk. Yohanes Piro Mete adalah pasien tetap RSUD Umbu Rara Meha yang selama ini mencuci darah dua kali dalam seminggu dan sudah berlangsung lama. Menurut dr. Leli, dalam pemeriksaan terakhir almarhum mengalami radang paru paru, dan setelah dilakukan pemeriksaan melalui tes cepat molekuler (TCM) almarhum dinyatakan positif Covid 19.
Karena setelah Tes TCM alamarhum dinyatakan positif Covid-19 maka Setelah meninggal, almarhum ditangani untuk dimakamkan secara protokol Covid-19. Kenapa tidak diberikan kepada keluarga untuk melakukan pemakaman secara adat adalah itu karena telah sesuai dengan standar protokol kesehatan pasien Covid-19 dimana pasien yang meninggal batas waktu paling lama adalah empat  jam harus sudah dikuburkan sesuai protokol Kesehatan, dan apa yang dilakukan oleh tim satgas itu sudah sesuai standar penanganan jenazah pasien positif Covid-19.
Hal ini dilakukan agar jangan sampai ada risiko, anak saudara dan keluarga bisa tertular sehingga dilaksanakan pemakaman sesuai protokol Covid-19. Sedangkan soal permintaan agar jenazah almarhum digali untuk dibawa dan di kubur secara adat, dr. Leli mengatakan, kalau sampai saat ini tidak ada referensi kuburan dari jenazah pasien Covid-19 untuk digali dan dipindahkan menurut keinginan keluarga.
Sekda Sumba Timur Wakil dan juga sebagai Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19, Domu Warandoy, SH. M.Si mengatakan, Satgas Covid-19 akan memberikan hasil pemeriksaan laboratorium atau hasil test Covid-19 kepada keluarga korban. Sedangkan menanggapi surat pernyataan untuk menggali kuburan almarhum untuk dibawa ke kodi yang diminta oleh keluarga almarhum, Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19, Domu Warandoy, SH. M.Si menjelaskan bahwa untuk surat pernyataan yang diminta soal penggalian kubur atau jenazah, Tim satgas Penanganan Covid-19 tidak bisa berikan, karena sampai dengan saat ini belum ada referensi soal menggali kubur, untuk dapat dikubur secara adat untuk pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dan di mohon agar kelurga dapat memahami hal ini karena Pandemi terjadi di seluruh belahan dunia yang tidak tahu kapan akan berakhir.
Pada kesempatan ini juga Dandim 1601 Sumba Timur (Wakil Ketua I Satgas Covid-19), Letkol Czi Dr. Dwi Joko Siswanto, S.E, M.I.Pol menjelaskan bahwa dalam mengambil suatu keputusan, Tim Satgas Covid-19 tidak serta merta mengeluarkan keputusan tanpa memperhatikan dan memperhitungkan segala aspek dan aturan hukum yang mendasari dari suatu keputusan yang diambil, tetapi suatu keputusan yang diambil dan yang dikeluarkan telah melalui prosedur yang ada dengan memperhatikan aturan dan dasar hukum yang berlaku.
Dandim 1601 Sumba Timur selanjutnya mengatakan terkait Covid 19, yang menjadi sangat berpengaruh adalah penyakit penyerta atau bawaan lainnya seperti asma /sesak napas, batuk, ginjal dan lainnya, sehingga perlu diwaspadai oleh masyarakat terhadap kelompok yang memiliki penyakit bawaan. Menjelaskan lebih lanjut, Letkol Czi Dr. Dwi Joko Siswanto, S.E, M.I.Pol menguatkan bahwa apa yang telah  dijelaskan oleh Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Leli Harakai, M.Kes apa yang telah dilakukan, sudah sesuai aturan yang ada dan permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di Sumba Timur tetapi  di seluruh Indonesia bahkan dunia.
Kapolres Sumba Timur sebagai Wakil Ketua II Satgas Penanganan Covid-19, AKBP. Handrio Wicaksono, S.IK mengatakan dalam penanganan Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dan penanganan kasus positif Covid-19 yang meninggal dunia sudah ada aturan yang ditetapkan dan berlaku global untuk menangani kasus Covid-19.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumba Timur yang juga sebagai Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19 Sumba Timur, Domu Warandoy, SH. M.Si, selanjutnya memberikan kesempatan kepada Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Lely Harakai, M. Kes terkait bebeapa hal yang menjadi isu penting terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumba Timur sebelum menyerahkan hasil pemeriksaan rapid test Antigen dan hasil pemeriksaan swab almarhum Yohanes Piro Mete kepada keluarga.
Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Lely Harakai, M. Kes pada kesempatan tersebut menyampaikan agar jangan menilai bahwa Rumah Sakit mengcovidkan pasien atau jenazah, karena hal itu tidak ada untungnya jika rumah sakit melakukan hal demikian. Menurut dr. Leli, tidak ada keuntungan yang diambil dari penanganan pasien positif Covid-19, karena sistem pembayaran perawatan pasien positif Covid-19 itu dilakukan langsung oleh pusat melalui aplikasi BPJS.
Ditegaskan beberapa kali oleh dr. Leli untuk jangan selalu menilai rumah sakit mengcovidkan pasien atau jenazah pasien positif Covid-19, karena tidak benar kalau ada penilaian rumah sakit mengcovidkan pasien atau jenazah. Justru penanganan pasien positif Covid-19 yang dilakukan oleh tim medis cukup ekstra, termasuk Satgas Covid-19 yang selalu bersiaga ketika ada pasien positif Covid-19 meninggal dunia.
Lebih lanjut diungkapkan dr. Leli, tidak ada keuntungan bagi rumah sakit atau keuntungan terbesar apakah yang didapatkan ketika rumah sakit itu mengcovidkan pasien. Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membuat satuan biaya penggantian atas biaya pengobatan Covid-19 tersebut. Satuan biaya pengobatan Covid-19 tersebut tertuang dalam lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK.02/2020 tertanggal 6 April 2020. Surat ini sebagai pedoman pihak rumah sakit mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan untuk mengganti biaya pengobatan corona / pasien Covid-19. Jadi tidak benar bila ada pernyataan yang mengatakan bahwa RS memiliki keuntungan yang besar ketika mengcovidkan pasien karena Kemenkeu telah membuat satuan biaya penggantian  atas biaya pengobatan Covid-19 yang tertuang dalam lampiran surat Menteri Keuangan tertanggal 6 April 2020 tersebut.
Diakhir pertemuan, mewakili tim satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumba Timur, Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Lely Harakai, M. Kes menyerahkan bukti hasil pemeriksaan rapid test Antigen dan hasil pemeriksaan swab almarhum Yohanes Piro Mete kepada keluarga untuk dapat diketahui oleh seluruh sanak keluarga terkait.(dd)

Selengkapnya di link (https://web.facebook.com/100055416191350/videos/187061906484348/)

Rencana Kerjasama Pembangunan Pembangkir Listrik Renewstable di Sumba Timur

Waingapu - Mewakili Bupati Sumba Timur, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kabupaten Sumba Timur, Yacobus Yiwa, SH, bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjabat sebagai Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Timur, drh. Yohanis Anggung Praing, M.Si serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, I Gusti Komang Adnyana, Hadir mewakili HDF Energy melalui zoom meeting, Johanis Tadis selaku Bussiness Developer NTT, dan Cipu Suaib mengikuti pertemuan yang dilakukan secara virtual antara Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan HDF Energy yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati, Setda kabupaten Sumba Timur, Selasa (12/01/2021).
Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan HDP Energy bermaksud membahas Kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah daerah untuk pembangunan pembangkit listrik Renewstable, yang sebelumnya telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara HDF Energy dan DPR KPP Kabupaten Sumba Timur dalam membahas situasi tanah serta melakukan kunjungan ke lokasi tanah yang rencananya akan digunakan oleh HDF Energy. Beberapa agenda yang diusulkan dalam presentasi melalui Zoom meeting oleh HDF Energy dalam pertemuan ini diantaranya Profil Perusahaan, Maksud dan Tujuan Penyewaan Tanah, Pola Kerjasama pemanfaatan Tanah, Regulasi Sewa tanah, Dasar perhitungan dan Besaran Biaya Sewa oleh Pemerintah Daerah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kabupaten Sumba Timur, Yacobus Yiwa, SH setelah pemaparan dari HDF Energy menjelaskan bahwa bapak Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si berkenan untuk hadir mengikuti rapat yang dimaksud tetapi karena ada beberapa hal penting yang tidak bisa diwakili sehingga tidak bisa mengikuti rapat dengan HDF Energy dan diwakilkan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Selanjutnya Asisten I menjelaskan, berkaitan dengan kesepakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dan HDF Energy pertama-tama perlu disampaikan sesuai dengan informasi yang diterima dari pihak Dinas Perumahan Rakyat dan HDF Energy bahwa ada tanah PEMDA sekitar 240 HA yang merupakan tanah ex sewa dari pengusaha Tedi Tandoyo namun sampai dengan saat ini proses pengalihan hak atas tanah tersebut masih berproses dengan Pertanahan sehingga sampai dengan saat ini proses pengalihan atas tanah tersebut belum selesai. Menjelaskan lebih lanjut Asisten I memaparkan lahan ini dari segi perencanaan yang lalu juga telah diperuntukkan untuk pemanfaatan yang lain, namun hal tersebut juga masih perlu dibicarakan dengan lebih intensif lagi terkait pemanfaatan tanah tersebut bersama HDF energy. Disamping itu Kabupaten Sumba Timur baru selesai melaksanakan PILKADA dimana telah terpilih Pemimpin yang baru sehingga dalam masa Transisi ini dimana perlu menyesuaikan atau disandingkan dengan Visi Misi Bupati terpilih yang baru tentang pemanfaatan lahan yang berada di kabupaten Sumba Timur dan berkorrdinasi bersama OPD yang membidangi urusan ini diantaranya Bappeda, Dinas Perumahan dan Dinas Perijinan sehingga akan menghasilkan kebijakan yang baik terkait pengelolaan lahan dimaksud sesuai peruntukannya. Dari pemaparan HDF Energy dimana mereka memerlukan sekitar 100HA yang terbagi menjadi 30HA untuk sehingga bila dikurangi dengan lahan yang 240HA jadi tersisa 140HA, pemerintah kabupaten sumba timur dalam hal ini Asisten I menjelaskan bahwa hal tersebut pemanfaatan tanah tersebut telah diperuntukkan untuk yang lain sehingga diskusi yang lebih intensif dengan pihak yang bertanggung jawab terkait pemanfaatan tanah pemda harus dilakukan, disamping itu dalam waktu 20 hari lagi akan dilantik Bupati yang baru maka diharapkan HDF Energy dapat bertemu dengan Pemimpin yang baru untuk berdiskusi terkait Listrik renewstable dalam pemanfaatan penggunaaan lahan pemda dengan menyesuaikan Visi - Misi Bupati terpilih lima Tahun kedepan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, I Gusti Komang Adnyana menjelaskan sebagai instansi teknis terkait pertanahan dan seperti yang telah dijelaskan oleh Asisten I bahwa untuk lahan yang dimaksud sampai dengan saat ini proses pengalihan hak atas lahan tersebut masih sementara berproses dan dengan mengingat telah di tetapkan bupati yang baru maka dinas teknis terkait akan mengikuti kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan yang baru terkait pemanfaatan lahan ini dengan menyesuaikan visi-misi bupati terpilih untuk lima tahun kedepan.
Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Timur, drh. Yohanis Anggung Praing, M.Si pertama menjelaskan Lokasi yang dimaksud untuk pemanfaatan lahan sesuai dengan disposisi dari Bupati masih dalam proses pengalihan hak dan pemanfaatannya telah direncanakan, dan perencanaannya apakah berkaitan dengan HDF Energy itu belum diketahui. Saat ini sesuai dengan yang dijelaskan lebih awal oleh Asisten I adalah saat ini merupakan masa transisi kepemimpinan yang beberapa hari lagi akan dilantik Bupati baru. Diskusi - diskusi awal terkait Energi Renewstable dengan HDF Energy sudah baik namun secara lebih detail dijelaskan Plt. Bappeda dengan untuk kebutuhan listrik 1MW dibutuhkan 1HA, sehingga bila dimaksud kebutuhan untuk 30MW untuk Kabupaten Sumba Timur sekitar 30HA sesuai presentasi dari HDF Energy dan juga untuk kebutuhan lahan untuk pemafaatan baterai dan yang lain tidak sebesar seperti yang direncanakan sebesar 100HA, karena proses pemberdayaan masyarakat dilokasi sekitar lahan yang dimaksud telah ada instansi teknis yang akan mengerjakan hal tersebut sehingga disarankan untuk berproses di Core Bisnis nya saja, sehingga akan mengambil tupoksi dari instansi terkait yang akan melaksanakan pemberdayaan Masyarakat.
Kedua, Plt. Bappeda Sumba Timur menyarankan agar HDF Energy berdiskusi terlebih dahulu dengan PLN sebagai perusahaan teknis, jangan dibali, untuk berdiskusi dengan Pemrintah daerah terlebih dahulu. PLN dengan teknologi Mikro Gas dapat menghasilkan 8MW dan 1MW dari PLTS sedangkan kebutuhan Sumba Timur hanya 10MW sehingga bila akan membangun 30MW atau 10MW lagi maka akan ada Idle Capacity. Selanjutnya teknologi ini merupakan yang pertama di asia setelah Perancis, dimana sumber daya manusia untuk penerapan teknologi ini harus dikuasai dan diperhatikan sehingga proyek yang rencana akan berjalan jangka Panjang dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya HDF Energy dapat berdiskusi dengan PTSP sebagai perangkat daerah yang mempunyai kapasasitas dalam mengelola dan menerbitkan ijin, instansi yang mengelola perijinan sehingga jelas penanaman modal yang nanti akan dilakukan itu dalam kategori penanaman modal dalam negeri atau dengan modal asing sehingga perlakuannya tentu berbeda dan disesuaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini merupakan diskusi awal dan jika HDF Energy tetap mau berusaha di pasokan listrik untuk sumba timur agar tetap berkonsentrasi dilistrik atau core bisnisnya sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar sudah menjadi tanggung jawab perangkat daerah teknis terkait.
Mengakhiri pertemuan, Asisten I mengatakan pada prinsipnya Pemda Sumba Timur sangat welcome dengan kerja yang HDF Energy rencanakan, namun harus diperhatikan juga terkait aturan - aturan atau mekanisme yang ada di kabupaten sumba timur dan situasi kondisi yang akan terjadi di bulan februari nanti dimana akan ada Bupati yang baru sehingga diharapkan kegiatan dari HDF Energy ini dapat didiskusikan lebih sering lagi dengan Bupati baru karena ini merupakan program Jangka Panjang sehingga dapat bersinergi dengan menyesuaikan program kegiatan sesuai dengan visi dan misi Bupati baru.