Waingapu - Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora M.Si mengikuti dialog yang dilaksanakan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sikka, bertempat di Rumah Jabatan Bupati, Selasa 9 Juni 2020.

Dialog yang dilaksanakan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sikka ini rencananya menghadirkan tujuh Nara Sumber namun yang dapat hadir pada saat diskusi berlangsung adalah lima narasumber, diantaranya Drs. Gidion Mbilijora, M.Si (Bupati Sumba Timur), Dr. Andreas Hugo Pareira (Anggota DPR RI), Emanuel Kolfidus, S.Pd (Anggota DPRD Propinsi NTT), Isyak Nuka, ST, MM (Kepala Dinas Perhubungan Propinsi NTT) dan Vinsen Bureni (Direktur LSM BENGKEL APEK). Dialog atau diskusi dengan tema "Sambut New Normal di Tengah Ancaman Pandemi Covid 19" dipandu oleh Remigius Nong, S. Si sebagai moderator dan disiarkan secara langsung melalui halaman Facebook "GMNI SIKKA" sehingga informasi pada saat dialog dapat diikuti dan masyarakat dapat berinteraksi langsung pada saat kegiatan tersebut.

Ketua Cabang GMNI Sikka, Alvinus Lalong Ganggung sebagai pembuka diskusi dalam kegiatan ini mengatakan situasi pada saat ini penuh dengan tantangan akibat pandemi covid-19 artinya virus ini memberikan dampak yang sangat besar bagi aspek kehipan masyarakat diantaranya aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Tetapi dampak yang menonjol adalah dampak ekonomi dimana terlihat dari laju perekonomian Indonesia di kuartal I menurut Alvinus Lalong 2,9%, oleh karena itu Presiden mengambil sikap dengan mengambil kebijakan "New Normal" diamna kita berada dalam satu tatanan kehidupan baru yakni menjalankan kehidupan sosial seperti biasa tetapi dengan selalu menjalankan protokol kesehatan. artinya bahwa dengan penerapan kebijakan New Normal atas dasar pertimbangan meningkatkan potensi perekonomian Indonesia maka pemerintah pusat dalam hal ini Presiden mengijinkan 102 daerah di Indonesia untuk menerapkan adaptasi kehidupan baru "New Normal" termasuk daerah - daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. dari 22 kabupaten kota yang dapat menerapkan New Normal hanya 12 kota yang berstatus level resiko rendah sedangkan 10 kabupaten kota akan menerapkan New Normal pada 15 Juni 2020 yang terdiri dari level resiko sedang 5 Kabupaten,resiko tinggi 3 kabupaten dan resiko sangat tinggi 2 kabupaten.

Merujuk pengklasifikasian level ini ada beberapa kabupaten yang "offside" atau telah menjalankan "New Normal" artinya kabupaten yang level resiko sedang, tinggi dan sangat tinggi telah menjalankan kebijakan ini. dalam pemberlakuan kebijakan New Normal bagi daerah yang siap perlu syarat yang menjadi pertimbangan yaitu adanya kajian epidemiologi dan kesiapan kesehatan masing-masing daerah dimana daerah yang jumlah reproduksi virus kurang dari satu dapat menerapkan "New Normal", hal ini yang harus menjadi referensi dan kajian bagi daerah yang level resiko sedang, tinggi dan sangat tinggi untuk menererapkan New Normal. oleh karena itu dalam diskusi ini diharapkan dapat menjadi pencerahan bagi pemerintah provinsi dan daerah agar dapat memberikan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat sesuai prosedur standar pelayanan New Normal sehingga konflik sosial yang terjadi dimasyarakat tidak terjadi lagi akibat tafsir lain dari penerapan New Normal.

Dr. Andreas Hugo Pareira (Anggota DPR RI) dalam dialog ini mengatakan "New Normal" adalah kondisi dimana kita tidak mempunyai pilihan lain, kita harus menyesuaikan dengan keadaan dimana mau tidak mau kita harus masuk dalam situasi yang baru, kita harus beradaptasi dengan situasi yang baru, kalau kita mau survive kita harus ada didalam situasi yang baru ini. situasi ini sebenarnya sudah kita hadapi dan jalankan hari-hari ini dan apakah situasi ini harus dilegalisiasi yang kemudian mengatur hidup kita, situasi ini sebearnya kembali pada lebih diri kita sendiri, mau atau tidak kita masuk kedalam situasi yang baru ini. inilah kebiasaan-kebiasaan baru dalam situasi New Normal ini dimana kita harus mengikuti atas meyesuaikan dengan keadaan yang baru yang diatur oleh pemerintah dengan protokol kesehatan. sektor ekonomi, sosial termasuk dalam sektor pendidikan. ada dua situasi dilematis yang dihadapi dalam sektor pendidikan yaitu tahun ajaran baru yang dimulai pada bulan juli dengan tatap muka seprti biasa atau dengan pendidikan jarak jauh. Apapun yang terjadi bahwa kita akan memasuki sebuah situasi kenormalan yang baru dimana ketika pilihannya adalah daring maupun tatap muka dengan kenormalan yang baru dalam arti tetap harus mengikuti Protokol covid-19. situasi ini yang terjadi dalam dunia pendidikan dan tidak bisa dibuat aturan nasional karena kondisi sekolah yang tidak sama daerah satu dan yang lain bahkan dalam satu daerah pun tidak akan sama kondisinya. situasi seperti ini yang dihadapi dalam dunia pendidikan yang dilematis dimana sampai saat ini pemerintah akan memberikan rambu-rambu protokol kesehatan untuk pelaksanaan New Normal disekolah apabila sekolah tersebut bisa melaksanakan, sehingga dapat dilaksakan pendidikan melalui tatap muka dengan protokol kesehatan, tetapi bila sekolah tersebut tidak dapat memenuhi maka akan kembali ke pendidikan jarak jauh dengan kondisi sekolah tersebut ada yang siap, setengah siap bahkan tidak siap atau belum siap dan kondisi seperti ini sampai ditemukan anti dari virus covid-19 ini sehingga kita dapat kembali hidup seperti biasa. jadikanlah hal yang tidak biasa menjadi hal yang biasa dan inilah yang suka atau tidak suka kita harus terima dan inilah yang dimaksudkan dengan New Normal.

Emanuel Kolfidus, S.Pd dalam sambutannya menjawab tema dari moderator tentang Sikap DPR provinsi dalam mengkawal kebijakan New Normal di provinsi NTT yang masih dalam zona merah, mengatakan pertama membentuk kebijakan penanganan covid-19 Nusa Tenggara Timur yaitu kebijakan administrasi dan Keuangan. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan panduan baik itu Undang-undang, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden bahkan Keputusan Menteri. jadi yang dilakukan daerah baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD adalah menindaklanjuti keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kebijakan administrasi adalah dengan mulai membuka fasilitas-fasilitas publik tgl 15 juni 2020 dan mengawal kebijakan keuangan dimana tiga fokus pengelolaan keuangan daerah atau negara yaitu aspek kesehatan, aspek jaring pengaman sosial dan jaring pemberdayaan ekonomi. Kebijakan penerapan New Normal dilakukan secara bertahap dan terukur dengan memperhatikan aspek-aspek yang sudah sangat siap untuk menuju kenormalan baru dengan mengutamakan protokol kesehatan dimana membangun kembali disiplin hidup sehat masyarakat menuju kenormalan baru. persiapan kenormalan baru telah dilakukan dengan telah memanggil beberapa dinas terkait dalam koordinasi komisi V yaitu dinas kesehatan, dinas pendidikan, ketenagakerjaan, dimana pada dinas tersebut telah menyiapkan dan membuat SOP yang sangat terinci pada dinas pendidkan dan dinas ketenagakerjaan.

sikap DPR provinsi dalam dunia pendidikan untuk mulai membuka sekolah, Emanuel Kolfidus menyarankan untuk jangan dulu dibuka sekolah-sekolah dan kalaupun mau dibuka beliau menyarankan untuk dimulai dari tingkat SMA dan SMK dengan protokol dan SOP yang telah disiapkan. Karena dari tingkat pendidikan Paud sampai SMP secara biologis dan sosial tingkat ini belum dapat secara mandiri untuk mengatur kedisiplinan diri sendiri dalam menghadapi pandemi ini. Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan empat pintu masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu Kota Kupang, Tambolaka, Labuan Bajo dan Sikka, untuk dibukanya kembali transportasi laut dan udara. atas dasar Sikka menjadi zona merah penyebaran Covid-19, Emanuel menganjurkan untuk dipertimbangkan kembali secara matang dengan membuka kembali transportasi laut khususnya sikka karena datangnya KM.Lambelu yang lalu, hal ini sepanjang persiapan penaganan covid-19 belum dapat dipastikan untuk dapat dikendalikan. diakhir materi pembuka, Emanuel Kolfidus mengatakan mendukung proses New Normal dengan melakukannya secara bertahap dan terukur, dimana hal ini telah melalui kajian yang matang dan kuat dan akan terus mengawal kebijakan dari pemerintah pusat.

Drs. Gidion Mbilijora, M.Si sebagai nara sumber selanjutnya memberikan apresiasi yang tinggi kepada GMNI Sikka atas Virtual Public Discussiion ini. selanjutnya soal data terkait Covid-19, untuk kabupaten Sumba Timur ODP berjumlah 179 orang, selesai dipantau 178 tersisa 1  yang masih dipantau (ODP) sedanglan Pasien Dalam Pengwasan (PDP) totalnya 4, selesai dipantau 3 tersisa 1 yang masih dipantau sedangkan OTG totalnya 73, selesai dipantau 71 tersisa 2 yang masih dipantau dan yang positif Covid-19 totalnya 8, 3 orang telah sembuh yang telah beberapa kali telah dilakukan swab dan hasinya negatif, 5 yang belum sembuh dan masih dalam perawatan. 8 yang positif Covid-19 ini berasal dari Kluster yang sama yaitu dari STT Sangkakala Grogol-Jakarta dan sampai saat ini belum ada yang berasal dari transmisi lokal.

Terkait dengan kebijakan New Normal untuk Kabupaten Sumba Timur adalah hanya soal kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya talah dijalankan dalam kehidupan dalam masyarakat sumba timur yang dilakukan pembatasan-pembatasan termasuk penumpang-penumpang dari Barat khususnya dari Pelabuhan Lembar dan Sape yang masuk lewat pelabuhaan Laut agar Pemerintah provinsi memperhatikan hal tersebut, dimana beberapa waktu lalu Bupati Sumba Timur telah menyurati Dirjen Perhubungan laut, Udara dan Darat terkait arus masuk penumpang dari Barat.

Untuk New Normal dari sisi perekonomian, kabupaten Sumba Timur tidak pernah melarang tetapi dibatasi sampai jam 9 malam dan selanjutnya akan berjalan lebih dari itu dengan tetap melakukannya mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. dalam kaitan dengan pelaksanaan New Normal yang akan dimulai tanggal 15 Juni mendatang khusus provinsi NTT kembali pada kebiasaan baru dan hal ini harus disertai dengan disiplin sehingga kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru ini. dalam dunia pendidikan, pelaksanaan New Normal menjadi hal yang menjadi perhatian penting kabupaten sumba timur mulai dari tingkat TK, SD dan SMP yang menjadi kewenangan Kabupaten informasi penerapan New Normal tetap dilaksanakan untuk Pimpinan sekolah masing-masing dan menjadi pertimbangan bagi kabupaten sumba timur apakah proses belajar mengajar dapat dilakukan tatap muka atau secara daring (online), hal ini yang menjadi perhatian penting bagi pemerintah kabupaten sumba timur mengenai kondisi ini. untuk sisi perkenomian di Kabupaten Sumba Timur yang sempat dilarang beberapa saat yang lalu adalah membuka kembali pasar mingguan yang pada beberapa waktu yang lalu ditutup akibat pandemi covid-19.

Diakhir materi yang disampaikan oleh Bupati Sumba Timur, kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh kabupaten sumba timur telah disampaikan diatas dan secara khusus untuk penumpang dari arah barat kebijakan pemerintah provinsi melalui Kepala Dinas Perhubungan provinsi dapat dijelaskan sehingga menjadi pedoman bagi kabupaten dalam menyikapi hal tersebut.

Nara sumber selanjutnya, Direktur LSM BENGKEL APEK, Vinsen Bureni menjelaskan Terminologi "New Normal" yaitu yang taat, disiplin pada protokol kesehatan itulah yang bertahan. beberapa pandangan LSM sebagai organisasi masyarakat sipil dalam memasuki era baru atau new normal adalah bahwa negara mempunyai keterbatasan menanggung beban akibat covid, negara direpresentasikan dari pemerintah pusat sampai desa, swasta yang berkontribusi terhadap upaya pencegahan dan penanganan covid-19 ini ikut mengalami dampak,lingkungan secara sosial budaya ikut terdampak artinya warga tidak dapat dibatasi untuk berhubungan secara sosial budaya, dari aspek keluarga dan individu maka sangat berdampak dan harus keluar untuk bekerja sehingga dapat bertahan hidup.

Nara Sumber Terakhir, Kepala Dinas Perhubungan Propinsi NTT, Isyak Nuka, ST., MM menjawab tema yang disampaikan moderator Remigius Nong, "Peran dinas Perhubungan dalam menjaga stabilitas aktivitas sosial baik didalam maupun keluar daerah ditengah ancaman pandemi covid-19 dengan pemberlakuan kebijakan new normal", ishyak Nuka, ST, MM atas nama pemerintah provinsi NTT memberikan apresiasi untuk GMNI Sikka yang menyelenggarakan kegiatan diskusi ini.

Menjawab tema diatas, yang pertama bahwa dalam vicon antara gubernur, wakil bersama kepala daerah se-NTT, Walikota Kupang dan para Bupati telah disepakati bersama untuk memberlakukan new normal dimulai 15 Juni 2020. Disepakati agar saat New Normal diberlakukan agar seluruh transportasi untuk dibuka dan tidak lagi ditutup. perlu disampaikan perhubungan tidak pernah menutup jalur transportasi tetapi hanya Penumpang (khusus Jalur Laut) sesuai surat yang mulai diberlakukan 13 April 2020 sedangkan moda transportasi udara tidak pernah dilarang sampai keluar Peraturan Menteri Perhubungan No.25 yang melarang semua moda transportasi laut darat dan udara untuk tidak memuat penumpang kecuali Logistik. dalam konteks wilayah NTT, Penerbangan tidak dilarang namun terlanjur operator udara dalam hal ini maskapai telah berhenti beroperasi karena tidak ada penumpang berhungan dengan pembatasan-pembatasan terutama dengan adanya syarat-syrat yang harus dipenuhi. sampai dengan hari ini untuk seluruh wilayah NTT tidak ada penerbangan, hal ini juga terjadi pada angkutan laut khususnya kapal penumpang, tidak beroperasi yang beroperasi hanya kapal penyeberangan yaitu kapal Ferry maupun kapal logistik dan ferry pun hanya untuk mengangkut logistik dan penumpang yang dimaksud disni adalah sopir dan pembantu sopir.

Setelah kesepakatan bersama antara seluruh kepala daerah se-NTT adalah seluruh transportasi akan dibuka kembali dan syarat-syarat seperti Rapit dan Swab tidak diberlakukan dalam wilayah administrasi NTT, darat, laut maupun udara tidak persyaratkan jadi diijinkan, pengecualian nya adalah untuk penumpang yang datang dari luar NTT maupun yang keluar NTT. khusus kapal Egon, untuk penumpang yang datang dari luar NTT artinya yang datang dari Pelabuhan lembar dan Sape yang datang ke Waingapu dan daerah yang dari luar NTT wajib untuk melakukan Rapid test, khusus untuk wilayah dalam NTT silahkan melakukan perjalanan tanpa melakukan rapid test. hal ini wajib dilakukan karena telah disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pimpinan daerah dihadapan gubernur NTT dan Forkompimda bahwa New Normal adalah memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk dapat melakukan perjalanan melalui seluruh moda transportasi tanpa syarat-syarat didalam wilayah NTT dengan mulai menyadari mewaspadai melakukan perjalanan untuk hal yang penting saja dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

Setelah penyajian materi dari nara sumber, ada pertanyaan yang diajukan dari peserta dialog ini, salah satunya adalah langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi/kabupaten kota untuk membantu guru-guru dan anak-anak sehingga tetap belajar walaupun berada dirumah.

Menjawab pertanyaan yang diajukan, Anggota DPRD Propinsi NTT, Bapak Emanuel Kolfidus, S. PD mengatakan bahwa secara pribadi sekolah-sekolah belum bisa dibuka, dan dari aspek biologis, fisiologis dan potensi kerentanan yang dimiliki oleh anak-anak sepakat untuk tingkat SMA dan SMK sebagai level pendidikan menengah tetapi dengan SOP sesuai protokol kesehatan. Di Nusa Tenggara Timur ada 3 mode pembelajaran yang akan dikembangkan, mode pembelajaran on line, mode pembelajaran off line dan mode pembelajaran pola Manual (tatap muka) sesuai dengan karakteristik masing-masing sekolah hal ini dengan mengskenariokan dengan sistem shift, sistem hari hal ini untuk menghindari jumlah orang dan kerumunan. sebaiknya dibawah SMA dan SMK untuk penerimaan siswa baru jangan dibuka dulu walaupun proses penerimaannya akan dimulai di akhir bulan nanti.kebijakan akan dibuat atau dasar regulasi yang dibuat untuk mengajak semua orang untuk mulai berdisiplin dengan situasi yang baru.

Selanjutnya Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si mengatakan sesuai hasil kesepakatan dengan Gubernur, para siswa akan masuk sekolah setelah liburan. setelah masuk nanti, untuk Paud, TK, SD dan SMP menurut beliau secara Pribadi dan lembaga harus dikaji kembali apakah harus masuk atau tidak, menurut beliau harus dikaji benar-benar karena untuk anak-anak karena mereka belum dapat memperhatikan protokol kesehatan dengan baik sehingga perlu menjadi perhatian disamping itu kebijakan belajar dari rumah untuk siswa dikota dapat belajar secara daring tetapi untuk siswa di lokasi sekolah yang sampai di tempat terpencil, ini sulit dilakukan sehingga hal ini harus menjadi pertimbangan dan kajian yang lebih lanjut dan menjadi bahan masukan bagi provinsi untuk mengambil langkah yang tepat dalam mengatasi masalah ini.

Pertanyaan selanjutnya berhubungan dengan surat keterangan rapid test untuk pelaku perjalanan yang sangat bervariasi biaya untuk mendapatkan surat keterangan tersebut yang menurut masyarakat cukup mahal untuk mendapatkan surat tersebut.

Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si sebagai penanggap pertama menjawab bahwa khusus di wilayah Sumba Timur tidak ada persyaratan seperti itu, kecuali untuk melakukan perjalanan ke arah barat wajib untuk mendapatkan surat keterangan rapid test, tetapi untuk swasta yang akan melakukan perjalanan ke arah barat kebijakan yang telah disiapkan oleh pemerintah kabupaten sumba timur adalah dengan mengganti harga perunit rapid test dengan jasa medis bagi petugas yang melaksanakan.

Tanggapan selanjutnya dari Kepala dinas perhubungan Provinsi NTT menjawab memang diakui bahwa untuk melakukan perjalanan harus melakukan rapid test yang biayanya bervariasi dan memang tidak murah dan hal ini tentu memberatkan pelaku perjalanan terutama yang diijinkan sebelumnya seperti pengemudi truk-truk ekspedisi yang banyak melakukan perjalanan.hal ini kemudian menjadi perhatian pemerintah provinsi NTT kemudian mengambil kebijakan pada saat pelaksanaan New Normal khusus dalam wilayah NTT tidak diberlakukan lagi syarat rapid tes alasannya disamping masa berlaku yang hanya tiga hari sehingga bagi pelaku perjalanan yang lebih dari tiga hari akan semakin sulit dan ada beberapa daerah yang tidak bisa melakukan rapid tes demikian alasan yang menjadi dasar pertimbangan masuk ke dalam New Normal tanpa rapid tes.

Selanjutnya dari Dprd Provinsi NTT, Emanuel Colfidus, S.Pd menanggapi dengan menawarkan beberapa pilihan yaitu rapid tes dengan biaya yang terjangkau dengan tidak ada pihak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan,mengurangi pos pemeriksaan rapid, memperpanjang berlakunya surat keterangan rapid,menggratiskan atau meniadakan rapid tes dalam wilayah NTT yang telah direspon pemerintah provinsi NTT dan yang terakhir adalah subsidi untuk pembiayaan rapid tes. Terkait dengan laboratorium pemerikasaan swab, di NTT saat ini telah ada di RSUD Prof. Dr. W Z Johannes Kupang dan saat ini pemerintah provinsi didukung oleh DPRD Provinsi NTT berusaha memperjuangkan ke Kementerian Kesehatan untuk menambah empat laboratorium kesehatan, diantaranya di Flores (Sikka), Sumba dan didaratan lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga semakin memperluas jangkauan pemeriksaan swab dalam provinsi NTT.

Diakhir dialog / diskusi dengan tema Sambut New Normal ditengah ancaman Pandemi Covid-19 ini, ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Sikka , Alvinus Lalong Ganggung mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk berbagi ilmu dan pengetahuan kepada seluruh peserta virtual Public Discussion serta berharap bahwa hasil dan nilai dari diskusi tersebut dapat menjadi rekomendasi memberikan edukasi kepada masyarakat.

Waingapu - Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si didampingi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur NTT (Bawaslu Sumba Timur) Anwar Engga, SE, Mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PILKADA serentak Tahun 2020 pada Jumad 05 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Rapat koordinasi ini dilakukan secara telekonference dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (MenkopolHukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tantowi, Ketua Bawaslu RI Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Abhan, S.H, M.H, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad, bersama 270 Kepala Daerah, Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota, Ketua Bawaslu Prov dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D Menyampaikan Pelaksanaan Pilkada Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 seperti yang diputuskan dalam rapat di DPR, untuk itu perlu dilakukan rakor ini untuk memberi masukan bagi pemerintah di daerah untuk mengetahui keputusan politik tersebut diambil. Mendagri juga menjelaskan bahwa belum ada satu pun ahli baik dalam negeri maupun luar negeri yang dapat menjamin kapan pandemi covid-19 ini akan berakhir, perlu diketahui dari data tanggal 21 februari sampai 25 mei terdapat 92 Negara yang melaksanakan pemilu dan sebagian besar pemilunya pada waktu yang sudah dijadwalkan artinya tetap dilaksanakan. untuk itu kita juga melihat bahwa dibidang-bidang lain akan melalukan kegiatan new normal kearah penyesuaian adaptasi covid-19 termasuk dibidang politik untuk dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan covid-19.

Kita belum pernah mengalami PILKADA ditengah covid atau pandemi dunia, ini merupakan pengalaman baru bagi kita dan kita merupakan pelaku-pelaku sejarah, karena semenjak 1945 kita belum pernah mengalami pemilu yang terdapat wabah disemua provinsi, untuk itu tantangan kita adalah melakukan modifikasi dan penyesuaian dalam melaksanakan pemilu secara lancar dan memperhatikan protokol-protokol kesehatan covid-19. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga meminta kepala daerah di 270 daerah untuk segera mencairkan usulan sudah disepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020 kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki napas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni.ini merupakan tantangan bagi bangsa kita dan kita tunjukan kepada dunia bahwa kita juga mampu untuk melaksanakan pemilihan ditengah situasi wabah covid-19, jangan kita mundur atau kecil hati, meskipun memang akan banyak masalah yang akan dihadapi, meskipun akan lebih repot dari pemilu sebelumnya, sehingga stackholder yang paling penting adalah penyelenggara yaitu KPU.

Mendagri juga meminta agar pelaksanaan Pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. Pasalnya, meski berskala kontestasi lokal, namun Pilkada di 270 menjadi Pilkada Serentak terbesar yang juga berimbas pada stabilitas politik nasional. Setelah diputuskan pelaksanaan Pilkada jatuh pada 9 Desember 2020, tahapan Pilkada yang sempat tertunda akan dilanjutkan pada 15 Juni. Mendagri meminta penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU untuk mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlampau lama, sehingga bisa memajukan tahapan yang lainnya.

Komisioner Komisi Pemlilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tantowi Mengatakan sebagai mana hasil kesepakan didalam rapat kerja tangga 3 juni kemarin yang akan dilanjutkan dengan tahapan yang akan dilaksanakan tanggal 15 juni 2020 maka KPU sudah menyusun tahapan-tahapan tersebut yang berupa program dan jadwal yang saat ini prosesnya sudah selesai dan akan diajukan di Kemenkumham untuk diundangkan. Komisioner KPU menyampaikan Penyelenggaraan Pemilu atau pilkada ditengah pandemi seperti ini adalah sesuatu yang memungkinkan, tetapi dengan beberapa prasyarat yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang disiplin, KPU saat ini sedang mematangkan konsep penyelenggaran pilkada ditengah pandemi, sehingga protokol kesehatan tersebut sedang dimatangkan untuk dituangkan di dalam peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pilkada ditengah Pandemi.

Penyelenggara pemilu sesuai dengan Undang-Undang bekerja tidak mengenal kondisi kedaruratan (force major) termasuk pandemi.Kepada teman-teman penyelenggara pemilu untuk etap mengindahkan kode etik serta perilaku. Jangan sampai karena alasan pandemi ada permakluman bisa melanggar sedikit kode etik dan kode perilaku.Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar secara virtual ini mengatakan tidak akan menolerir tindakan pelanggaran kode etik serta perilaku penyelenggara pemilu pada Pilkada Serentak Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Oleh karena itu, DKPP berharap penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, tetap berpedoman kepada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dalam kondisi apapun.