• Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_1
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_2
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_3
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_4
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_5
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_6
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_7
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_8
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_9
1 2 3 4
Login Form



BUPATI DAN WAKIL KETUA DPRD SUMBA TIMUR TANDA TANGANI MoU BERSAMA MEDIA TAHUN 2021

Bupati Dan Wakil Ketua Dprd Sumba Timur Tanda Tangani Mou Bersama Media Tahun 2021

Waingapu - Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si dan Wakil Ketua DPRD Kabupatn Sumba Timur, Umbu Kahumbu Nggiku mengikuti kegiatan Penandatanganan Kerjasama (MoU) antara Pemerintah Kabupatne Sumba Timur dan Media Tahun 2021 secara virtual di ruang rapat Bupati, Kompleks Perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Kamis (04/2/2021).
Penandatanganan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan media diantaranya Pos Kupang, Victory News dan Media Timor ekspress dihadiri oleh petinggi dan yang bertanggungjawab pada media yang dilakukan kerjasama.
Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si dalam sambutannya pada penandatanganan Mou bersama media mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memberikan apresiasi yang tinggi kepada para media yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar kepada pembangunan diwilayah kabupaten sumba timur lewat sumbangsih tulisan untuk kemajuan pemerintah daerah kabupaten sumba timur.
Lebih lanjut Bupati Sumba Timur mengatakan untuk tiga media diatas yaitu Pos Kupang, Victory News dan Timor Ekspress untuk terus bersinergi bersama pemerintah kabupaten Sumba Timur agar dapat menginformasikan berita yang benar serta aktual dan mengedukasi masyarakat sehingga informasi yang nantinya tersampaikan kepada masyarakat benar-benar merupakan informasi yang akurat dan terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan sumber informasi yang jelas dan akurat.
Diakhir kegiatan yang dilakukan secara virtual ini, dilakukan penandatanganan MoU antara pemerintah Kabupaten Sumba Timur bersama DPRD Sumba Timur dan media di ruang rapat Bupati, sekretariat daerah kabupaten Sumba Timur.

 

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMBA TIMUR IKUTI PELUNCURAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Kabupaten Sumba Timur Ikuti Peluncuran Program Sekolah Penggerak

Waingapu - Hadir mewakili Bupati Sumba Timur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Kabupaten Sumba Timur, Umbu Maramba Memang, S.Pt bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur, Ir. Yunus d. Wulang serta Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid) SD, Umbu Ndilu Hamandika, SP., M.AP mengikuti pertemuan yang dilakukan secara virtual oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka Peluncuran Merdeka Belajar Episode / Tahap 7 yaitu PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati, Setda kabupaten Sumba Timur, Senin (1/02/2021).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7 yaitu Program Sekolah Penggerak, secara daring di Jakarta, pada Senin (01/02/2021), Turut hadir dalam peluncuran kegiatan ini secara daring mewakili Menteri dalam negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.    
Dalam paparannya, Mendikbud mengatakan Program Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui enam Profil Pelajar Pancasila. Mendagri mengatakan Program program sekolah penggerak dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global.
Secara umum, Program Sekolah Penggerak terfokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru, sampai kepala sekolah. Kualitas siswa diukur melalui pencapaian hasil belajar di atas level yang diharapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan, yaitu Melalui pembelajaran yang berpusat pada murid maka akan menciptakan perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi diri, refleksi guru, sehingga terjadi perbaikan pada pembelajaran dan sekolah melakukan pengimbasan.
Program Sekolah Penggerak merupakan kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah di mana komitmen dari Pemerintah daerah menjadi kunci utama. Intervensi yang dilakukan akan diterapkan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah. Ruang lingkup Program Sekolah Penggerak mencakup seluruh kategori sekolah, baik negeri dan swasta dan pendampingan akan dilakukan selama tiga tahun ajaran kemudian sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Tujuan besar program sekolah penggerak ini adalah kemudian terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia dapat menjadi sekolah penggerak. Dalam sekolah penggerak, tidak ada yang namanya sekolah unggulan, tidak ada yang mengubah input, tetapi mengubah proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas SDM.
Program sekolah penggerak akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi sehingga seluruh ekosistem sekolah di Indonesia akan menjadi Sekolah Penggerak. “Pada tahun ajaran 2021/2022, program ini akan melibatkan 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 kab/kota; untuk tahun ajaran 2022/2023, kita akan libatkan 10.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 250 kab/kota; untuk tahun ajaran 2023/2024 kita akan libatkan 20.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 514 kab/kota; selanjutnya sampai 100 persen satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak
Pendaftaran Program Sekolah Penggerak dimulai dari pendaftaran kepala sekolah.  Pendaftaran dibuka untuk kepala sekolah semua jenjang mulai dari PAUD (5-6 tahun), SD, SMP, SMA, SLB.  Bagi kepala sekolah yang ingin menjadi bagian dari program ini dapat segera mendaftar sebelum 6 Maret 2021 di https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/pendaftaran.../.
Dukungan Kemendagri dan DPR RI terhadap Program Sekolah Penggerak, diantaranya dengan hadir secara daring Sekjen Kemendagri dan ketua komisi X DPR RI dalam peluncuran program sekolah penggerak ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Muhammad Hudori mewakili Mendagri menyampaikan dukungan Kemendagri terhadap program Sekolah Penggerak, dimana dalam arahannya beliau menyampaikan bahwa Pemerintah daerah (pemda) segera memahami konsep program Sekolah Penggerak secara menyeluruh, selanjutnya pemda membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut untuk mendukung program Sekolah Penggerak berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kemendikbud dan dinas terkait segera memetakan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Penggerak, serta untuk tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal empat tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak. Hal I ini perlu kolaborasi, pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda dalam kesempatan yang sama menyampaikan arahannya, bahwa DPR RI mengapresiasi dan mendukung gagasan serta inisiasi Kemendikbud terkait program Sekolah Penggerak. Program ini adalah bagian dari Peta Jalan Pendidikan Merdeka Belajar yang sudah memasuki episode ke-7 dan Ini adalah upaya percepatan transformasi Pendidikan.
Program sekolah penggerak adalah bagian penyempurnaan peningkatan mutu sekolah yang sudah beberapa kali dicanangkan Kemendikbud. Kebijakan ini Menurut Syaiful Huda sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap stigma Sekolah Unggulan. Hal Ini bukan pembeda antara sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. DPR akan terus memantau pelaksanaannya di lapangan agar tidak ada jarak antara perencanaan dan implementasi.
DPR mendorong dibentuknya tim dan pelibatan seluruh anggota masyarakat agar target Sekolah Penggerak dipahami dengan komprehensif oleh seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, komunikasi dan kolaborasi efektif termasuk dinas pendidikan di seluruh Indonesia juga harus dilakukan. Semua celah yang bisa menunda efektivitas pelaksanaan program Sekolah Penggerak harus segera ditutup dengan membuat aturan yang melekat pada semua pihak.
Syaiful Huda dalam paparannya yang terakhir mengatakan, butuh usaha yang lebih dalam mensukseskan program Sekolah Penggerak karena kita semua sedang menghadapi kondisi darurat Covid-19 dan memberikan selamat kepada Kemendikbud dan harapan semoga program ini menjadi bagian yang utuh dari kebijakan transformasi pendidikan di negara kita.

 

ASISTEN I SUMBA TIMUR IKUTI VIDCON AKSELERASI CAPAIAN VAKSINASI Covid-19

Asisten I Sumba Timur Ikuti Video Conference Akselerasi Capaian Vaksinasi Covid-19

Waingapu - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kabupaten Sumba Timur, Yacobus Yiwa, SH, bersama kepala bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan, Jonker Litelnoni dan seorang pejabat struktural dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumba Timur mengikuti Rapat koordinasi yang dilakukan secara virtual bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pembahasan akselerasi capaian program vaksinasi Covid-19 di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati, Setda kabupaten Sumba Timur, Jumat (29/1/2021).
Rakor melalui video conference yang dipimpin langsung oleh Menteri Kesehatan ini bertujuan untuk membahas akselerasi percepatan capaian vaksinasi Covid-19 di seluruh Indonesia dengan target yang telah ditentukan.
Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, vaksinasi adalah salah satu solusi untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) buatan. Herd immunity (kekebalan kelompok) terbentuk apabila 2/3 populasi terbentuk antibodi dalam periode yang sama, sehingga perlu dilaksanakan vaksinasi yang lebih cepat. Indonesia harus melakukan vaksinasi 181.5 juta penduduk, dengan 363 juta suntikan dalam 300-365 hari ekuivalen 1 juta vaksin/hari.
Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan sesuai arahan Presiden agar setiap kepala daerah menyukseskan program vaksinasi, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penduduk yang harus di vaksin di Indonesia mencapai 181.5 juta jiwa dan setiap orang akan mendapatkan dua dosis suntikan atau dua dosis vaksin Covid-19. Untuk itu dengan total dosis yang akan diberikan sebesar 363.108.930, maka diperlukan satu juta vaksinasi dalam sehari agar program vaksinasi ini dapat selesai dalam waktu 1 tahun.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin juga berharap agar para bupati dan wali kota se-Indonesia dapat mendukung penyediaan kebutuhan vaksin di samping menyukseskan proses vaksinasi kepada masyarakat yang menjadi target vaksinasi. Untuk mendukung program vaksinasi, pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19.
Dalam peraturan Menteri yang telah dikeluarkan menyebutkan prioritas penerima vaksin pertama adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Setelah itu, ada pula tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/rukun warga. Untuk prioritas berikutnya adalah guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/sederajat, dan perguruan tinggi; aparatur kementerian/lembaga, aparatur organisasi perangkat Pemerintah Daerah, dan anggota legislatif. Prioritas lainnya adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, ekonomi dan masyarakat pelaku perekonomian lainnya atau dapat dikatakan bahwa vaksinasi saat ini lebih difokuskan kepada tenaga kesehatan dan ditargetkan pada akhir februari vaksinasi untuk tenaga kesehatan ini dapat dirampungkan, kemudian baru dilanjutkan kepada para kepala daerah dan para pejabat lanjutnya.
Untuk mencapai target ini, Menteri Kesehatan menyerukan kepada semua pihak baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk lebih bekerja keras dan saling bekerjasama dalam upaya melaksanakan percepatan vaksinasi ini.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam paparannya menekankan peran kepala daerah harus sejalan dengan pusat dan daerah dengan mengefektifkan sosialisasi, terutama dalam menangkal isu hoax dalam penggunaan vaksin-19. Selanjutnya dalam rancangan dan rencana penggunaan vaksin, pemerintah telah menetapkan dua skema, yakni skema mandiri dan skema program. Untuk vaksinasi kuncinya adalah percepatan dan keamanan pelaksanaannya, sehingga penyebaran Covid-19 semakin cepat diredam di Tanah Air. Beberapa peran penting kepala daerah dalam menyukseskan pelaksanaan Covid-19. Diantaranya pemerintah daerah harus dapat menyediakan pendanaan melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah masing-masing.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, kepala daerah memiliki peran penting dalam mensukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dimana setiap daerah harus memberikan dukungannya yang mesti dilakukan diantaranya meliputi dukungan penyediaan tenaga kesehatan, penyediaan tempat vaksinasi, penyediaan logistic dan transportasi, penyediaan gudang/tempat penyimpanan vaksin termasuk ‘buffer’ persediaan/stok pilling dan keamanan dalam pendistribusian vaksin serta melakukan sosialisasi secara masiv kepada masyarakat terkait pentingnya Vaksinasi Covid-19 dalam hal ini Pemerintah daerah juga harus melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19 bersama Kemenkes dan BPOM.
Kepala daerah sesuai arahan mendagri, harus mempunyai inovasi dan terobosan agar penyaluran vaksin ini dapat berjalan lancar dan cepat sehingga proses vaksinasi diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.(dd)

 
Yang Online
Kami punya 44 tamu online