• Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_1
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_2
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_3
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_4
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_5
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_6
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_7
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_8
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_9
1 2 3 4
Login Form



BUPATI SUMBA TIMUR IKUTI VIDCON BERSAMA YAYASAN SATRIABUDI DHARMA SETIA

Bupati Sumba Timur Ikuti Vidcon Bersama Yayasan Satriabudi Dharma Setia

Waingapu - Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si mengikuti pertemuan secara daring melalui video conference bersama Yayasan Satriabudi Dharma Setia (SDS) dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) di Rumah Jabatan Bupati, Rabu (26/1/2021).
Pertemuan yang dilaksanakan bersama Yayasan Satriabudi Dharma Setia dan Kemenkomarves dalam rangka membahas permohonan bantuan mesin Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan APD dan rapid test antigen dan antibody serta rencana pengadaan laboratorium pemeriksaan SWAB Di Kabupaten Sumba Timur.
Mendampingi Bupati pada saat pertemuan bersama Yayasan SDS, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumba Timur, Domu Warandoy, SH, M.Si, Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sumba Timur (BKAD), Umbu N Wohangara, dan Plh. Kepala Dinas sekaligus sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Sumba Timur, Tinus Ndjurumbaha, S.KM, dan bergabung secara virtual ditempat terpisah Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Lely Harakai, M. Kes dan Wakil Bupati terpilih, David M. Wadu, ST turut mengikuti pertemuan tersebut.
Sementara itu mewakili Kemenkomarves, Jona W Putri sebagai perpanjangan tangan dari Menteri Luhut Binsar Panjaitan yang mendapat tanggung jawab dari Presiden Jokowi untuk menekan laju penularan Corona dengan mempercepat penanganan Covid-19 dan dari Yayasan SDS, Erlina victoria feriani ratu ragalay, S.Si serta dr. Vincentius Simeon Weo Budhiyanto dan Adrian Lembong sebagai Komisaris Mustiko Bawono dan Direktur PT Adaro Power sebagai Donatur dan penyandang dana dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Yayasan Satriabudi Dharma Setia (SDS).
Dalam vidcon ini, sebagai moderator Erlina Victoria Feriani Ratu Ragalay, mempersilahkan untuk kesempatan yang pertama
kepada Adrian lembong untuk menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan oleh PT.Adaro sebagai penyandang dana dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Yayasan SDS.
Adrian lembong memaparkan bahwa Yayasan Satriabudi Dharma Stia (SDS) melalui PT.Adaro bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kemenkomarves telah melakukan kerjasama dengan beberapa uninersitas memberikan pinjaman dan selanjutnya dihibahkan alat tes PCR kepada beberapa universitas besar di Indonesia dalam rangka percepatan penanganan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. Hal ini dimaksudkan akan dilakukan juga diwilayah timur Indonesia seperti surat permohonan bantuan yang telah masuk dari kabupaten sumba timur kepada Yayasan SDS sehingga dilaksanakan pertemuan ini dalam rangka memfasilitasi keinginan baik dari pemerintah Sumba Timur dalam mengantisipasi laju peningkatan penyebaran Covid-19.
Selanjutnya Adrian menjelaskan, fasilitas yang akan diberikan bila kerjasama dilakukan adalah sebuah laboatorium mobile yang akan dirakit dalam satu tempat (kontainer) sehingga tidak diperlukan lagi kerja ekstra untuk merakit atau mengatur alat laboratorium yang dimaksud tetapi langsung dapat digunakan untuk beroperasi. Selanjutnya dari tim laboratorium mobile sendiri akan memberikan pelatihan khusus bagi tenaga yang akan bertugas pada laboratorium mobile tersebut bagaimana cara pengoperasian dan menangani sampel - sampel yang akan dan setelah diuji oleh labortorium mobile.
Bupati sumba timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si menjelaskan situasi terkini terkait penanganan covid-19, dimana di awal desember posisi Covid-19 itu sudah nol kasus tetapi di tanggal 12 desember 2020 sampai beberapa hari yang lalu di Sumba Timur posisinya langsung melonjak di 163 orang kasus positif Covid-19 dan semakin berkurang sekarang diposisi 89 kasus positif yang masih sementara dirawat. Butuh waktu lama untuk mendapatkan hasil dari Kupang karena sumba timur harus mengirim sampel untuk diuji di Kupang, hal ini yang menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten sumba timur mengajukan permohonan bantuan laboratorium PCR sehingga bila alat yang dimaksud dapat difasilitasi oleh Yayasan Satriabudi Dharma Setia maka pemerintah dapat mempersingkat waktu uji dibanding ketika menunggu hasil laboratorium dari kupang. Hal ini juga dapat membantu tiga kabupaten lain untuk dapat mengirim sampelnya ke sumba timur untuk diuji bila rencana pengadaan laboratorium PCR di Sumba Timur terlaksana.
Jona Widagdo Putri mewakili Kemenkomarves mengatakan sebagai perpanjangan tangan dari Menteri Luhut Binsar Panjaitan yang mendapat tanggung jawab dari Presiden Jokowi untuk menekan laju penularan Corona di Sembilan provinsi dengan mempercepat penanganan Covid-19 dengan baik dan terukur yaitu dengan melihat secara lebih detail dan hati-hati guna menentukan Langkah yang akan diambil kedepan. Tiga strategi yang utama dari pak Menko adalah disiplin, pembentukan karantina terpusat dan manajemen perawatan Covid-19.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumba Timur, Tinus Ndjurumbaha, S.KM menjelaskan dalam pertemuan ini, terkait dengan peningkatan kasus yang terjadi di kabupaten Sumba Timur maka APD yang digunakan oleh Tenaga Kesehatan dan dokter dan rapid tes yang digunakan sangat terbatas. Selanjutnya sampel yang telah diambil akan menumpuk di Sumba Timur karena pesawat yang tidak ada selanjutnya setelah tiba di Kupang akan menumpuk lagi menunggu hasil sekitar dua sampai tiga minggu sehingga dari waktu yang terbuang hanya untuk menuggu hasil saja kurang efektif sehingga kesulitannya adalah ketika deteksi awal yaitu melakukan tracing dan tracking pada suspect sangat kesulitan karena rapid antigen dan rapid antibody yang sudah habis dan terakhir dibantu dari TNI untuk rapid antigen dan rapid antibody untuk digunakan oleh tenaga Kesehatan. Hal ini disampaikan pada saat rapat berlangsung agar Yayasan SDS dapat mengetahui dan memberikan solusi untuk dapat mengadakan APD, alat rapid antigen dan rapid antibody untuk Kabupaten Sumba Timur.
Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Lely Harakai, M. Kes, memaparkan untuk Labkesda, Kabupaten Sumba Timur belum mempunyai, hampir diseluruh Rumah Sakit di kabupaten Sumba Timur blm mepunyai Labkesda sedangkan untuk laboratorium swabnya Pemda Kabupaten Sumba Timur bersedia untuk membangunnya, sesuai dengan pembicaraan terakhir yang telah dilakukan bersama yayasan SDS. Terkait pertanyaan dari Adrian Lembong, Untuk menjalankan Labkesda perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni artinya tenaga dokter dan tenaga Kesehatan yang qualified karena kompleksitas dari laboratorium dapat menjamin mutu dari hasil yang didapatkan. Untuk tenaga dalam laboratorium menurut dr. Lely, saat ini kabupaten Sumba Timur memiliki dua spesialis patologis klinis, lima belas analis dan satu sarjana kimia yang akan mengoperasikan bila memiliki laboratorium PCR. Disamping itu tenaga laboratorium juga telah dilakukan pelatihan khusus dalam pengambilan PCR dan Swab sehingga kualifikasi dari tenaga laboratium tersebut dapat diandalkan sesuai standar Kesehatan yang diharuskan.
Ditambahkan dr. Lely, untuk tes TCM sendiri kenapa beberapa waktu lalu kurang efektif disamping dari cartridge yang habis dari mesin TCM itu sendiri, juga hasil tes TCM yang dibawa ke kupang masih menunggu jadwal pesawat dan setelah sampai di kupang masih menunggu lagi hasil lab yang hampir dua sampai tiga minggu baru mendapatkan hasil, ketika mendapatkan hasil transmisi lokal terutama transmisi dalam keluarga di masyarakat sudah terjadi sehingga menyusahkan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan tracing dan tracking dari pasien covid. Atas dasar inilah yang menjadi pertimbangan apabila ada laboratorium PCR di Sumba Timur akan dapat membantu kecepatan diagnosa bagi masyarakat sumba timur khususnya dan untuk dapat membantu tiga kabupaten lain di pulau sumba.
Adrian lembong, direktur adora mengatakan dari Fasilitas Kesehatan yang sudah ada di kabupaten Sumba Timur sudah sangat mendukung. Yayasan Satriabudi Dharma Setia (SDS) dalam hal ini diwakili oleh dr. Vincentius Simeon Weo Budhiyanto dan Erlina victoria feriani ratu ragalay, S.Si berkoordinasi dengan Kemenkomarves pada saat ini diwakili oleh Jona Putri akan mengadakan yang artinya akan MEMBANGUN laboratorium SWAB di kabupaten Sumba Timur serta menyediakan alat habis pakai yang dilaksanakan oleh Yayasan Satriabudi Dharma Setia (SDS). Hal yang perlu diperhatikan nanti menurut Adrian adalah alat habis pakai yang nanti dapat disiapkan anggaran untuk alat habis pakai dimana nantinya setelah Yayasan SDS menyediakan ditahap pertama selanjutnya ditahap berikut pemerintah Kabupaten Sumba Timur maupun kabupaten lain yang akan menggunakan fasilitas Kesehatan terkait laboratorium Swab yang berhubungan dengan alat habis pakai terkait penggunaannya dapat menyiapkan dana berhubungan dengan hal tersebut. menambahkan penjelasannya, Adrian lembong mengatakan agar dapat dibentuk satu tim kerja yang dapat mendukung fasilitas Kesehatan yang telah diberikan (laboratorium mobile PCR) maupun yang akan dibangun nantinya (Laboratorium SWAB) dalam hal ini orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kerja kemanusiaan ini.
Erlina Victoria Feriani Ratu Ragalay, S.Si yang nantinya akan menjadi fasilitator dari tim kerja pengadaan laboratorium PCR mobile dan laboratorium Swab mengucapkan syukur dan terimakasih kepada Yayasan SDS dan Adrian lembong terkait pengadaan laboratorium ini merupakan jawaban Doa dari seluruh masyarakat sumba timur khususnya dan masyarakat daratan sumba umumnya karena hasil pertemuan yang memberikan kelegaan ini.
Bupati Sumba Timur melalui kesempatan ini pada saat vidcon berlangsung menunjuk Sekretaris Daerah kabupaten Sumba Timur menjadi Ketua Tim kerja yang nantinya akan berkoordinasi dengan Yayasan SDS dalam hal ini ibu Erlina victoria feriani ratu ragalay, S.Si sebagai fasilitator yang nantinya dibantu oleh Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Lely Harakai, M. Kes, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumba Timur, Tinus Ndjurumbaha, S.KM dan Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sumba Timur (BKAD) Umbu N Wohangara sebagai Tim Kerja Kabupaten yang akan bahu membahu bekerja dalam pengadaan Laboratorium mobile PCR dan Pembangunan Laboaratorium Swab di Kabupaten Sumba Timur.
Untuk kerjasama dengan tiga kabupaten lainnya di pulau sumba yaitu Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya terkait dengan pemanfaatan laboratorium ini maka Bupati Sumba Timur akan membicarakan terlebih dahulu bersama Bupati tiga kabupaten lain tersebut dimana bila dimanfaatkan untuk satu pulau sumba maka perlu kontribusi dari tiga kabupaten lain terkait APD dan alat lainnya yang merupakan alat habis pakai yang digunakan oleh tenaga Kesehatan dalam laboratorium yang akan dibangun.
Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si, mengatakan ini merupakan kejutan ketika Sumba Timur diberikan kepercayaan untuk dapat dibangun laboratorium Swab ini, untuk itu kabupaten Sumba Timur memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi serta ucapan syukur dan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada Yayasan Satriabudi Dharma Setia (SDS) karena telah berkorban dan berbesar hati untuk membangun laboratorium Swab serta mengadakan laboratorium mobile PCR untuk kabupaten Sumba Timur karena hal ini akan sangat membantu bagi Kabupaten Sumba Timur Khususnya dan tiga kabupaten lainnya di pulau Sumba.(dd)

 

SEKDA SUMBA TIMUR HADIRI VIDCON RAKOR FORSESDASI TAHUN 2021

Sekda Sumba Timur Hadiri Vidcon Rakor Forsesdasi Tahun 2021

Waingapu - Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Domu Warandoy, SH, M.Si didampingi Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Lexi Kristian Henuk, Ap, M.Si, mengikuti video conference Rapat koordinasi dan Silaturahmi antara Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forsesdasi dengan Anggota Forsesdasi (sekda provinsi dan sekda kabupaten/kota) se-Indonesia di ruang kerja sekda, Kompleks Perkantoran Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Jumat (22/1/2021).
Rakor ini menghadirkan beberapa narasumber, Sekretaris jenderal Kementrian Dalam Negeri, Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si, Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur, Deputi Bidang SDM Apartur - Kementerian PANRB, Aba Subagja dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Dr. Agus Pramusinto, dan Ketua Umum DPP Forsesdasi, Nasrun Umar, yang juga merupakan Sekda Sumatera Selatan.
Rakor Forum Sekda Seluruh Indonesia (Forsesdasi) tahun 2021 yang mengusung tema Peran Sekretaris Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang lebih baik menuju Indonesia Maju, dibuka secara langsung oleh Ketua DPP Forsesdasi sekaligus Sekda Provinsi Sumatra Selatan Nasrun Umar dan diikuti oleh Sekdaprov, Sekdakab/Sekdako se-Indonesia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera selatan, H. Nasrun Umar selaku Ketua Umum DPP Forsesdasi dalam sambutannya menjelaskan beberapa hal terkait tugas dan fungsi Sekretaris Daerah yang merupakan puncak tertinggi dalam pemerintahan. Nasrun Umar juga menjelaskan rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menambah wawasan Sekretaris Daerah khususnya kepada seluruh anggota Forsesdasi agar berpartisipasi aktif mendukung Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pengelolaan sumber daya manusia ASN yang profesional, berintegritas dan berkinerja tinggi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik menuju indonesia maju. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo, ASN harus tetap produktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pemanfaatan teknologi menjadi salah satu alternatif ASN dalam menyelenggarakan suatu pertemuan maupun memberikan pelayanan ditengah pandemi Covid-19.
Selanjutnya Nasrun menambahkan, peran Sekretaris Daerah semakin strategis serta mempunyai peran penting dalam mengawal proses perubahan dengan cara melakukan gerakan reformasi birokrasi dimana Di bidang pemerintahan berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Sekretaris Daerah merupakan jabatan puncak tertinggi dalam pemerintahan.
Selain itu, Sekretaris Daerah juga mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam rangka peryusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif tugas Kepala Daerah dalam rangka pelayanan administratif yang memang dibutuhkan masyarakat terutama dalam situasi pandemi saat ini.
Sekda Provinsi Sumatera selatan, H. Nasrun Umar diakhir sambutannya berharap dengan berkumpulnya nanti para Sekda di Forsesdasi tahun 2021 bisa menemukan jalan keluar terbaik permasalahan dan saling berbagi dalam memperjuangkan harkat dan martabat sebagai Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Sekretaris jenderal (sekjen) Kementrian Dalam Negeri Kemendagri Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si dalam arahannya menyampaikan agar Pemerintah daerah diharapkan untuk terus mengoptimalkan penanganan covid 19 sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dengan memperhatikan karakteristik kearifan lokal masing-masing daerah.
Pemerintah daerah agar selalu dapat memastikan keterpaduan program dan kegiatan penanganan covid-19 sampai pada level pemerintahan terdepan (desa dan kelurahan) dan pemerintah daerah selalu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran penanganan covid 19 yang akuntabel dan tepat sasaran. Kemendagri bersama dengan Kementerian atau lembaga terkait akan terus berkoordinasi dalam upaya mendorong pemerintah daerah terkait dengan penyerapan realisasi APBD 2021 guna penanganan covid-19 dan peningkatan stimulus ekonomi didaerah.
Selanjutnya Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur, Deputi Bidang SDM Apartur - Kementerian PANRB, Aba Subagja dalam arahannya menjelaskan beberapa hal penting, pertama, Satu pengembangan karir ASN berbasis sistem merit, terdapat 5 survei di yang menjadi prioritas utama pengelolaan SDM yaitu pengembangan SDM secara berkesinambungan, merekrut orang yang tepat, pengembangan budaya organisasi, membangun jalur karir dan mengelola Talents. Adapun pola karir ASN berbasis merit yaitu sistem merit, integritas, kompetensi dan kinerja, dalam pengembangan karir ASN dilakukan mutasi/promosi dan penugasan yang merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan di lingkungan instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Kedua, Pengembangan karir ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), dalam pengembangan karir JPT terbagi menjadi dua yaitu untuk PNS (JPT, jabatan administrasi dan jabatan fungsional), Sedangkan untuk PPPK (JPT utama dan Madya Pratama serta jabatan fungsional). Ketiga, Manajemen Talenta ASN dan Pola Karir JPT Nasional,untuk tingkatkan implementasi manajemen talenta ASN pada instansi pemerintah memiliki beberapa tahapan yaitu membangun komitmen dan kapasitas organisasi, persiapan infrastruktur penyelenggaraan, akuisisi talenta, pengembangan dan retensi talenta, penempatan instansi/nasional. Mutasi JPT nasional bertujuan untuk mengakselerasi kinerja instansi pemerintah dan mendorong pencapaian percepatan pembangunan nasional serta sebagai jaminan pengembangan pola karir karir ASN pada tingkat nasional.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Dr. Agus Pramusinto MDA pada kesempatan ini  menyampaikan bahwa KASN harus memastikan mengisi jabatan dengan orang - orang yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi serta dengan pengaturan yang ada saat ini semua harus berproses sesuai dengan aturan dan prosedur yang jelas. Sehingga kepada para Sekretaris Daerah dimohon untuk tegas dalam hal pengisian jabatan ini agar tidak ada yang melanggar aturan sehingga tidak terjadi kegaduhan, karena KASN fungsinya adalah untuk mengawasi dan memastikan agar ASN dapat bekerja sesuai dengan aturan dan tidak melakukan kekeliruan.
Pada kesempatan ini, diinformasikan Rakornas Forsesdasi tahun 2021 akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

 

BUPATI SUMBA TIMUR HADIRI VIDCON PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PMA/PMDN DENGAN UMKM

Bupati Sumba Timur Hadiri Vidcon Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Pma/Pmdn Dengan UMKM

Waingapu - Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si menghadiri secara virtual Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Antara Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di ruang rapat Bupati, Kompleks Perkantoran Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Senin (18/1/2021).
Mendampingi Bupati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Kabupaten Sumba Timur, Umbu Maramba Memang, S.Pt dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumba Timur beserta jajarannya mengikuti Kegiatan tersebut.
Penandatanganan Kerjasama yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini, disaksikan dan di buka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat serta diikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala DPMPTSP seluruh Indonesia, pimpinan perusahaan PMA/PMDN dan Pimpinan UMKM.
Pada kesempatan pertama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, S.E,  dalam sambutannya menjelaskan penandatanganan komitmen kerja sama ini antara 56 usaha besar dengan 196 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, program tersebut diselenggarakan untuk menegaskan kembali pentingnya kemitraan antara investasi yang dilakukan oleh pengusaha besar nasional maupun asing, dengan pengusaha nasional yang ada di daerah atau UMKM lokal di wilayah proyek investasi.
Program kemitraan usaha besar dengan UMKM kemitraan ini mengolaborasikan 56 usaha besar, yang terdiri atas 29 penanaman modal asing (PMA) dan 27 penanaman modal dalam negeri (PMDN), dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Selanjutnya Menurut kepala BKPM, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, agar setiap investasi yang masuk wajib ‘dikawinkan’ dengan pengusaha nasional atau UMKM lokal. Masuknya investasi ke Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, khususnya dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Bahlil juga memengatakan, kemitraan akan memberikan dampak ganda kepada masyarakat lokal dengan hadirnya investasi di daerahnya. Bagi UMKM itu sendiri, manfaat yang dirasakan akan memacu kualitas produk serta membuka peluang UMKM untuk naik kelas. Lebih jelasnya menurutnya adalah kolaborasi investor itu dilakukan oleh pengusaha lokal atau UMKM di daerah, bukan yang ada di Jakarta sehingga Tentunya, BKPM akan memfasilitasi dan menjamin UMKM yang dilibatkan memiliki kualifikasi yang baik, serta memenuhi syarat dan kriteria, Tidak sembarang UMKM.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam awal sambutannya meyebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah diundangkan dan peraturan turunannya juga akan segera diterbitkan dimana hal ini untuk meningkatkan kemudahan berusaha, kemitraan strategis antara perusahaan besar dengan Uusaha Kcil Menengah Mikro (UMKM) dengan prinsip saling menguntungkan serta meningkatkan daya saing di pasar global. Kemitraan UMKM sangat penting karena dengan adanya perjanjian kemitraan ini UKM dan UKM/UMKM yang ada di Indonesia bergabung di distribusi global sehingga bisa masuk dalam rantai produksi global (Global Value Chain). Ditambahkan Presiden dengan adanya perjanjian kerja sama ini dapat menguatkan usaha mikro yang ada di Indonesia serta merupakan langkah strategis agar UMKM menjadi serta kualitas produk UMKM menjadi kompetitiif karena bisa belajar melalui perusahaan besar baik itu dalam negeri maupun perusahaan asing yang tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta pemerataan ekonomi.
Presiden Joko Widodo selanjutnya mengatakan, program kerja sama ini harus berlangsung terus secara berkelanjutan dan meningkat nilainya serta meluas pula wilayah cakupannya, mendorong UMKM untuk terus belajar meningkatkan kualitas produknya memperbaiki manajemen dan memperluas kemitraannya. Diakhir sambutannya, presiden Joko Widodo mengatakan, Bisnis ini harus saling menguntungkan dimana harus menemukan pola relasi yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan UMKM, Perusahaan besar tidak boleh mementingkan usahanya sendiri, libatkan usaha menengah dan mikro dalam usahanya. Pemerintah akan terus berupaya untuk membangun ekosistem yang kondusif agar kolaborasi ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) yang terus melakukan percepatan dan melayani investasi baik dari dalam maupun luar negeri demi peningkatan naiknya kelas UMKM yang ada di Indonesia.(dd)

 
Yang Online
Kami punya 61 tamu online