• Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_1
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_2
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_3
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_4
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_5
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_6
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_7
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_8
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_9
1 2 3 4
Login Form



SE BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR: KESRA.400/104/I/2021 TANGGAL 16 JANUARI 2021 PENINGKATAN KEWASPADAAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Mohon diperhatikan untuk wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Sumba Timur, Surat Edaran Bupati Sumba Timur Nomor: Kesra.400/104/I/2021 tanggal 16 Januari 2021 tentang PENINGKATAN KEWASPADAAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK MENGENDALIKAN DAN MEMINIMALKAN PENULARAN TRANSMISI LOKAL COVID-19 DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Surat Edaran ini Wajib dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sumba Timur dalam rangka mengendalikan dan meminimalkan penularan transmisi Covid -19, dan SATPOL PP Kab. Sumba Timur untuk berkoordinasi dengan TNI POLRI beserta jajarannya serta kepada para Camat, Lurah / Kepala Desa untuk mendukung pengawasan secara tegas dan ketat terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini di wilayah masing – masing.

 

d

unduh dokumen disini

 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR IKUTI SOSIALISASI KEPMENDAGRI NO.146.1-4717 TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR IKUTI SOSIALISASI KEPMENDAGRI NO.146.1-4717 TAHUN 2020


Waingapu - Pemerintah kabupaten Sumba Timur yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kabupaten Sumba Timur, Yacobus Yiwa, SH, didampingi Sekretaris Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa bersama seorang pejabat strukural, Sekretaris Inspektorat kabupaten Sumba Timur dan Kepala bagian Tata pemerintahan Setda Kabupaten Sumba Timur, mengikuti kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Jumlah Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020 yang digabungkan dengan Rapat Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan pengisian dan Peresmian Anggota BPD yang akan dilaksanakan dalam masa Pandemi COVID-19 yang dilakukan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kemendagri dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Tata Wilayah Desa bertempat di Ruang Rapat Bupati, Setda kabupaten Sumba Timur, kamis (14/01/2020).
Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kemendagri dan diikuti Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dan bagian pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota Se-Indonesia.
Desa merupakan unit pemerintahan terkecil, dimaknai sebagai etalase atau garis depan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang secara empiris  bersinggungan langsung dengan kepentingan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, sekaligus menjadi institusi terdepan untuk menguatkan dan jati diri masyarakat di Indonesia. Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, meletakkan Desa memiliki peran yang sangat strategis tidak saja pada aspek penyelenggaraan pemerintahan akan tetapi sebagai lokomotif pembangunan bangsa dan negara. Atas hal tersebut pemerintah dituntut melakukan perumusan kebijakan terkait penataan wilayah administrasi pemerintahan Desa melalui revitalisasi data nama dan kode Desa yang saat ini sejumlah 74.961 yang ditetapkan dalam regulasi berupa Kepmendagri No. 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Jumlah Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020.
Untuk menjawab tantangan sekaligus menyajikan akurasi data jumlah Desa di seluruh Indonesia yang transparan dan akuntabel sehingga dapat menjadi acuan dan dasar dalam perumusan/pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait Desa untuk selanjutnya dapat diakses oleh pemangku kepentingan maupun masyarakat.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kemendagri Dalam paparannya saat membuka kegiatan ini mengatakan, saat ini terjadi perubahan jumlah desa dari awalnya 74.593 desa menjadi 74.961 desa di 33 provinsi, 415 kabupaten dan 19 kota, selanjutnya beliau juga mengatakan terkait nama, kode, dan jumlah desa yang sudah ditetapkan  tersebut hendaknya menjadi acuan setiap daerah.
Direktur Penataan Administrasi Desa Ditjen Pemerintahan Desa, Aferi Syamsidar Fudail dalam paparannya menjelaskan penetapan ini diharapkan menjadi best line atau garis terbaik data untuk sistem informasi lain yang dikelola Ditjen Pemerintahan Desa. Menurutnya penetapan nama, kode, dan jumlah desa seluruh Indonesia 2020 itu sebagai prasyarat untuk penyaluran dana desa TA 2021. Jadi dengan adanya Kepmendagri No146.1-571/2020, maka Kepmendagri No414.11-721 2019 tentang penetapan jumlah desa se Indonesia dicabut.
Aferi Syamsidar Fudail menjelaskan, terkait pelaksanaan Surat Mendagri Perihal Pelaksanaan Pengisian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), secara prinsip pengisian Anggota BPD diatur untuk zona hijau dan kuning bisa pemilihan langsung dan musyawarah dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Sedangkan zona orange dan merah dilakukan dengan mekanisme musyawarah perwakilan. Sedangkan untuk pelantikan BPD sendiri diharapkan untuk mematuhi 3M plus 1, yakni menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Pelaksanaan Pelantikan anggota BPD dilakukan hanya di kecamatan atau ruang terbuka dengan koordinasi satgas penanganan COVID-19 dan setelah pelaksanaan pelantikan diminta menyampaikan laporan tetulis ke Kemendagri UP Dirjen Bina Pemdes.(dd)

 

KLARIFIKASI SATGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN SUMBA TIMUR TERKAIT PASIEN TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19

KLARIFIKASI SATGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN SUMBA TIMUR TERKAIT PASIEN TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19


Waingapu - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumba Timur Rabu (13/1/2021) di Aula Setda Kabupaten Sumba Timur, menerima dan selanjutnya melakukan pertemuan dengan keluarga dari almarhum Yohanes Piro Mete, pasien terkonfirmasi positif Covid-19, terkait almarhum yang dinyatakan terkonfirmasi positif covid-19 dan dikebumikan menurut protokol Covid-19 untuk itu keluarga meminta untuk jenazah almarhum dibawa dan dimakamkan secara adat ke Kodi, Sumba Barat Daya.
Pertemuan ini dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sumba Timur yang juga sebagai Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Sumba Timur, Domu Warandoy, SH. M.Si, Dandim 1601 Sumba Timur (Wakil Ketua I Satgas Covid-19), Letkol Czi Dr. Dwi Joko Siswanto, S.E, M.I.Pol, Kapolres Sumba Timur (Wakil Ketua II Satgas Penanganan Covid-19), AKBP. Handrio Wicaksono, S.IK, Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Leli Harakai, M.Kes, Penanggung jawab Lab Covid-19 Sumba Timur, dr. Benny Tambunan, M.Kes, Sp.K, Dokter Spesialis Paru, dr. Anri Widyawati, S.Paru.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kabupaten Sumba Timur, Yacobus Yiwa, SH, Asisten Perkonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu Maramba Memang, S.Pt, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur, Oktovianus Tamu Ama, S.Sos, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Yulius marahongu, S.Sos, serta pimpinan perangkat daerah yang tergabung dalam Satgas Covid-19 Sumba Timur Sementara mewakili keluarga almarhum didampingi oleh Martha Hebi dari Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) Sumba.
Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Sumba Timur, Domu Warandoy, SH. M.Si sekaligus sebagai Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19 dalam pertemuan ini memberikan kesempatan kepada keluarga korban dan yang mendampingi mereka untuk menjelaskan maksud pertemuan dengan satgas Penanganan Covid-19 Sumba Timur terkait kematian almarhum.
Keluarga almarhum Yohanes Piro Mete, Markus Loge Rangga mengatakan, kehadiran mereka untuk bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam hal ini Satgas Penanganan Covid-19 untuk meminta mengklarifikasi tentang hasil pemeriksaan sampel swab dari almarhum Yohanes Piro Mete.
Beberapa hal yang dipertanyakan oleh keluarga almarhum, kenapa saudara, kakak atau bapak kami ini meninggal kemudian dikatakan positif Covid-19, dan meminta agar hasil pemeriksaan sampel almarhum yaitu pemeriksaan rapid test Antigen dan hasil pemeriksaan swab diberikan kepada keluarga dalam bentuk print pada kertas dan meminta kepada Satgas Covid-19 agar jenazah almarhum yang sudah dimakamkan secara protokol Covid-19 itu untuk digali dan dapat dibawa ke Kodi, Sumba Barat Daya dan kalau tidak dapat dibawa, apakah menunggu dua tahun lagi atau beberapa tahun lagi untuk dapat digali dan dibawa ke Kodi, Sumba Barat Daya.
Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Sumba Timur sekaligus sebagai Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19, Domu Warandoy, SH. M.Si memberikan kesempatan kepada Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Leli Harakai,M.Kes sebagai Rumah Sakit rujukan pasien Covid-19 Kabupaten Sumba Timur untuk memberikan penjelasan terkait beberapa pertanyaan dan keinginan dari keluarga almarhum  Yohanes Piro Mete yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Leli Harakai, M.Kes dalam kesempatan yang diberikan, menjelaskan bahwa almarhum  bpk. Yohanes Piro Mete adalah pasien tetap RSUD Umbu Rara Meha yang selama ini mencuci darah dua kali dalam seminggu dan sudah berlangsung lama. Menurut dr. Leli, dalam pemeriksaan terakhir almarhum mengalami radang paru paru, dan setelah dilakukan pemeriksaan melalui tes cepat molekuler (TCM) almarhum dinyatakan positif Covid 19.
Karena setelah Tes TCM alamarhum dinyatakan positif Covid-19 maka Setelah meninggal, almarhum ditangani untuk dimakamkan secara protokol Covid-19. Kenapa tidak diberikan kepada keluarga untuk melakukan pemakaman secara adat adalah itu karena telah sesuai dengan standar protokol kesehatan pasien Covid-19 dimana pasien yang meninggal batas waktu paling lama adalah empat  jam harus sudah dikuburkan sesuai protokol Kesehatan, dan apa yang dilakukan oleh tim satgas itu sudah sesuai standar penanganan jenazah pasien positif Covid-19.
Hal ini dilakukan agar jangan sampai ada risiko, anak saudara dan keluarga bisa tertular sehingga dilaksanakan pemakaman sesuai protokol Covid-19. Sedangkan soal permintaan agar jenazah almarhum digali untuk dibawa dan di kubur secara adat, dr. Leli mengatakan, kalau sampai saat ini tidak ada referensi kuburan dari jenazah pasien Covid-19 untuk digali dan dipindahkan menurut keinginan keluarga.
Sekda Sumba Timur Wakil dan juga sebagai Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19, Domu Warandoy, SH. M.Si mengatakan, Satgas Covid-19 akan memberikan hasil pemeriksaan laboratorium atau hasil test Covid-19 kepada keluarga korban. Sedangkan menanggapi surat pernyataan untuk menggali kuburan almarhum untuk dibawa ke kodi yang diminta oleh keluarga almarhum, Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19, Domu Warandoy, SH. M.Si menjelaskan bahwa untuk surat pernyataan yang diminta soal penggalian kubur atau jenazah, Tim satgas Penanganan Covid-19 tidak bisa berikan, karena sampai dengan saat ini belum ada referensi soal menggali kubur, untuk dapat dikubur secara adat untuk pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dan di mohon agar kelurga dapat memahami hal ini karena Pandemi terjadi di seluruh belahan dunia yang tidak tahu kapan akan berakhir.
Pada kesempatan ini juga Dandim 1601 Sumba Timur (Wakil Ketua I Satgas Covid-19), Letkol Czi Dr. Dwi Joko Siswanto, S.E, M.I.Pol menjelaskan bahwa dalam mengambil suatu keputusan, Tim Satgas Covid-19 tidak serta merta mengeluarkan keputusan tanpa memperhatikan dan memperhitungkan segala aspek dan aturan hukum yang mendasari dari suatu keputusan yang diambil, tetapi suatu keputusan yang diambil dan yang dikeluarkan telah melalui prosedur yang ada dengan memperhatikan aturan dan dasar hukum yang berlaku.
Dandim 1601 Sumba Timur selanjutnya mengatakan terkait Covid 19, yang menjadi sangat berpengaruh adalah penyakit penyerta atau bawaan lainnya seperti asma /sesak napas, batuk, ginjal dan lainnya, sehingga perlu diwaspadai oleh masyarakat terhadap kelompok yang memiliki penyakit bawaan. Menjelaskan lebih lanjut, Letkol Czi Dr. Dwi Joko Siswanto, S.E, M.I.Pol menguatkan bahwa apa yang telah  dijelaskan oleh Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Leli Harakai, M.Kes apa yang telah dilakukan, sudah sesuai aturan yang ada dan permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di Sumba Timur tetapi  di seluruh Indonesia bahkan dunia.
Kapolres Sumba Timur sebagai Wakil Ketua II Satgas Penanganan Covid-19, AKBP. Handrio Wicaksono, S.IK mengatakan dalam penanganan Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dan penanganan kasus positif Covid-19 yang meninggal dunia sudah ada aturan yang ditetapkan dan berlaku global untuk menangani kasus Covid-19.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumba Timur yang juga sebagai Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19 Sumba Timur, Domu Warandoy, SH. M.Si, selanjutnya memberikan kesempatan kepada Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Lely Harakai, M. Kes terkait bebeapa hal yang menjadi isu penting terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumba Timur sebelum menyerahkan hasil pemeriksaan rapid test Antigen dan hasil pemeriksaan swab almarhum Yohanes Piro Mete kepada keluarga.
Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Lely Harakai, M. Kes pada kesempatan tersebut menyampaikan agar jangan menilai bahwa Rumah Sakit mengcovidkan pasien atau jenazah, karena hal itu tidak ada untungnya jika rumah sakit melakukan hal demikian. Menurut dr. Leli, tidak ada keuntungan yang diambil dari penanganan pasien positif Covid-19, karena sistem pembayaran perawatan pasien positif Covid-19 itu dilakukan langsung oleh pusat melalui aplikasi BPJS.
Ditegaskan beberapa kali oleh dr. Leli untuk jangan selalu menilai rumah sakit mengcovidkan pasien atau jenazah pasien positif Covid-19, karena tidak benar kalau ada penilaian rumah sakit mengcovidkan pasien atau jenazah. Justru penanganan pasien positif Covid-19 yang dilakukan oleh tim medis cukup ekstra, termasuk Satgas Covid-19 yang selalu bersiaga ketika ada pasien positif Covid-19 meninggal dunia.
Lebih lanjut diungkapkan dr. Leli, tidak ada keuntungan bagi rumah sakit atau keuntungan terbesar apakah yang didapatkan ketika rumah sakit itu mengcovidkan pasien. Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membuat satuan biaya penggantian atas biaya pengobatan Covid-19 tersebut. Satuan biaya pengobatan Covid-19 tersebut tertuang dalam lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK.02/2020 tertanggal 6 April 2020. Surat ini sebagai pedoman pihak rumah sakit mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan untuk mengganti biaya pengobatan corona / pasien Covid-19. Jadi tidak benar bila ada pernyataan yang mengatakan bahwa RS memiliki keuntungan yang besar ketika mengcovidkan pasien karena Kemenkeu telah membuat satuan biaya penggantian  atas biaya pengobatan Covid-19 yang tertuang dalam lampiran surat Menteri Keuangan tertanggal 6 April 2020 tersebut.
Diakhir pertemuan, mewakili tim satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumba Timur, Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Lely Harakai, M. Kes menyerahkan bukti hasil pemeriksaan rapid test Antigen dan hasil pemeriksaan swab almarhum Yohanes Piro Mete kepada keluarga untuk dapat diketahui oleh seluruh sanak keluarga terkait.(dd)

Selengkapnya di link (https://web.facebook.com/100055416191350/videos/187061906484348/)

 
Yang Online
Kami punya 60 tamu online