• Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_1
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_2
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_3
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_4
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_5
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_6
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_7
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_8
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_9
1 2 3 4
Login Form



BUPATI SUMBA TIMUR IKUTI RAKERNAS PERTANIAN TAHUN 2021

BUPATI SUMBA TIMUR IKUTI RAKERNAS PERTANIAN TAHUN 2021

Waingapu - Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur yang menjabat sebagai Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Timur, drh. Yohanis Anggung Praing, M.Si dan Kepala Dinas Pertanian dan TPH Kabupaten Sumba Timur, Oktavianus Mb. Muku, S.P, mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2021 secara virtual di ruang kerja Bupati, Kompleks Perkantoran Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Senin (11/1/2021)
Presiden Republik Indonesa (RI), Joko Widodo (Jokowi) membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2021 dengan Tema “Memperkuat Peran Sektor Pertanian Dalam Menopang Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19” dan memberikan sambutan.
Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menyampaikan, dalam kondisi Pandemi covid-19 sektor pertanian menempati posisi yang sentral, Food and Agriculture Organization (FAO) sudah memperingatkan bahwa potensi terjadinya krisis pangan dan hal ini perlu diantisipasi. Untuk itu Presiden menghimbau untuk berhati - hati, akibat adanya pembatasan mobilitas warga, dalam melakukan pengelolaan pangan Bahkan distribusi barang antar negara serta distribusi pangan dunia.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa, untuk tetap dapat memenuhi pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia, pengelolaan terkait pangan harus menjadi perhatian utama maka pengelolaan yang berkaitan dengan pangan serta pembangunan pertanian harus diberikan perhatian yang serius, lebih detil dan menggunakan skala luas terutama yang berkaitan dengan dengan pertanian yang impor seperti Kedelai, Jagung, Gula, Bawang Putih beras.
Lebih lanjut Presiden mengatakan, Problem dari dulu terkait masalah impor khususnya Kedelai yakni petani tidak mau tanam karena harganya kalah dengan kedelai impor. Menurut Presiden, kalau harga tidak ‘competitive’ maka akan sulit untuk bersaing dan solusi untuk ini adalah lahan yang luas agar bisa ditanami. Urusan pupuk dan benih memang penting tetapi yang lebih penting adalah menyediakan lahan luas. Khusus untuk beras, kata Presiden, Indonesia sudah mengalami kemajuan karena sudah 2 tahun tidak impor beras dan harus konsisten untuk tahun mendatang. Menurut dia, urusan Gula, Kedelai, Bawang Putih harus menjadi catatan karena impornya masih jutaan ton dan dicarikan desain yang baik agar bisa diselesaikan.
Pembangunan pertanian harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Terlebih kata Jokowi, saat ini sektor pertanian menempati posisi yang sangat sentral karena terbukti mampu bertahan dari ancaman krisis.
Pembangunan pertanian menurut Presiden Jokowi tidak bisa lagi dilakukan dengan cara yang konvensional. Namun harus dilakukan dengan terobosan serta inovasi yang bisa mendongkrak pertumbuhan pertanian berkelanjutan. Oleh sebab itu menurutnya, perlu membangun economi scale melalui food estate. “Dalam mengatasi masalah yang terjadi saat ini kita harus membangun program pertanian yang berbasis economic of scale (skala luas), untuk itu kenapa saya mendorong food estate harus segera diselesaikan karena Saya ingin tahun ini sudah disemaikan agar bisa kita evaluasi bersama”, kata Presiden Jokowi.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah memiliki program jangka panjang bernama food estate. Program ini merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di satu kawasan. "Jika produktivitas kita meningkat kita bisa mengurangi ketergantungan akan impor dan nanti food estate ini akan kita lakukan di Provinsi lainnya dengan dana dari APBN”
Lebih lanjut Presiden Jokowi juga mengungkapkan harapannya, agar tahun ini program food estate yang telah digarap di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara sudah rampung tahun ini dan dapat segera diselesaikan. Karena menurutnya, apabila program tersebut telah dilakukan, maka tahapan evaluasi penting dilakukan untuk melihat apa saja kendala yang terjadi di lapangan, sehingga nantinya apabila program tersebut berhasil dengan baik Provinsi lain bisa mencontohnya.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo turut menyampaikan apresiasinya terkait adanya pertumbuhan positif pada sektor pertanian terutama pada peningkatan ekspor komoditas pertanian.
Sementara itu Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden RI atas perhatian dan berkenan hadir memberikan arahan serta membuka acara Rakernas secara resmi, menurut Mentan hal ini menunjukan perhatian yang tinggi dari Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Pertanian khususnya kepada para petani.
Menteri pertanian menjelaskan dihadapan Presiden Joko Widodo dan beberapa Menteri serta tamu undangan baik offline maupun online yang hadir dalam Rakernas bahwa Kementan telah menetapkan arah kebijakan yaitu pertanian Maju Mandiri Modern, sehingga arah kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam bertindak cerdas cepat dan tepat bagi seluruh jajaran Kementerian pertanian, dengan Membangun pertanian yang maju, mandiri dan modern kian tertantang kala wabah corona masuk ke Indonesia, dan menghantam perekonomian dunia termasuk Indonesia.
Untuk itu dalam rangka mencapai ketahanan pangan, nilai tambah dan ekspor yang pertama harus dilakukan adalah meningkatkan produkivitas kemudian melakukan program pendukung yang telah diformat dengan 5 cara bertindak (CB) sesuai  arahan Presiden Joko Widodo. Cara Bertindak (CB) yang dilakukan oleh kementerian pertanian adalah meliputi peningkatkan kapasitas dan produksi, diversifikasi pangan, penguatan cadangan atau lumbung pangan, penerapan pertanian Modern atau modernisasi pertanian serta peningkatan ekspor pertanian melalui Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks).
Lebih lanjut Menteri Pertanian mengatakan bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertanian telah melakukan upaya terobosan melalui pengembangan kawasan pertanian skala luas (food estate) dan program koorporasi Pertanian di 6 Provinsi serta melakukan perluasan areal tanam.
Diakhir laporannya, Menteri Pertanian mengungkapkan bahwa dirinya beserta seluruh jajaran Kementerian Pertanian siap menjalankan tugas dan bekerja keras dilapangan serta menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pembanguanan pertanian. Dimana Kementerian Pertanian akan terus meminta arahan dan perintah dari Presiden RI, untuk menjalankan tugas Kementerian Pertanian, dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah baik itu gubernur maupun bupati serta para Menteri yang lainya sangat luar biasa bagi bagi jajaran Kementerian Pertanian.
Dalam Rakernas Pertanian 2021 ini juga ditayangkan video sektor Pertanian Tangguh hadapi pandemi. Beberapa narasumber yang hadir selain Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Kepala BKPM, Mitra Kementerian Pertanian, Jajaran Kementerian Pertanian. Hadir pada saat yang sama dan yang memberikan arahan dalam Rakornas ini, terkait perspektif anggaran keuangan untuk ketahanan pangan disampaikan Wakil Menteri Keuangan, ‘road map’ dan klaster pangan untuk mendukung pertanian disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN, dari BKPM Deputi Bidang Kerjasama Investasi BKPM menyampaikan peningkatan investasi di sektor pertanian pada era kenormalan baru, dan Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Dedi Mulyadi memaparkan bagaimana mengembalikan kerangka kerja petani Indonesia agar bergairah kembali, pertanian yang terintegrasi dan kembali ke pertanian organik. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2021 juga diikuti 1.300 peserta, 800 orang secara virtual di antaranya 200 Bupati dan Gubernur se-Indonesia.

 

SEKDA SUMBA TIMUR HADIRI RAKOR PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN TAHUN 2021

SEKDA SUMBA TIMUR HADIRI RAKOR PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN TAHUN 2021

Waingapu - Mewakili Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Domu Warandoy, SH, M.Si didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kabupaten Sumba Timur, Yacobus Yiwa, SH, Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, Dr.Lely Harakai, M.Kes, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Tinus Ndjurumbaha, SKM dan Kepala Bidang P2P, Jonker Litelnoni, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumba Timur, Ir. Mikail Jaka Laki mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Tahun 2021 (secara Virtual) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, di Ruang Rapat Bupati, Selasa (05/01/2021).
Rakor yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhamad Tito Karnavian serta dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
Sebagai pimpinan rapat, Mendagri, Tito Karnavian dalam paparannya menegaskan pentingnya penegakan protokol kesehatan kepada seluruh pimpinan daerah, baik gubernur serta bupati/walikota dalam mencegah penyebaran Covid yang sempat meningkat. Di samping program vaksinasi Covid–19 yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Vaksinasi yang belum dapat dilaksanakan secara serempak terhadap seluruh masyarakat dan baru bertahap untuk yang diprioritaskan seperti tenaga kesehatan, masih membuka peluang terjadinya penyebaran pandemi bagi mereka belum tervaksinasi. Sehingga penegakan protokol Kesehatan mutlak masih diperlukan sepanjang pandemi masih terjadi dan program vaksinasi belum usai.

Sosialisasi terkait vaksinasi pun diharapkan segera dilaksanakan oleh daerah agar masyarakat memahami tujuan vaksinasi dan siapa saja yang berhak menerima serta mekanisme pelaksanaannya yang melibatkan unsur TNI-POLRI.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, untuk membangun kepercayaan masyarakat, unsur - unsur pimpinan daerah pun diharapkan ikut melaksanakan program suntik vaksin serempak secara nasional antara tanggal 14 -15 Januari depan. Hal ini dilakukan mengikuti langkah suntik vaksin oleh Presiden RI bersama para pejabat negara dalam hal ini pemerintah pusat sebagai simbolis dimulainya program vaksinasi yang rencananya akan dilaksanakan sehari sebelumnya, yaitu di tanggal 13 Januari 2021.

Selanjutnya Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin memaparkan Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Menteri kesehatan menyampaikan tugas yang diberikan oleh Pak Presiden dalam jangka pendek adalah menyelesaikan program vaksinasi dengan sebaik-baiknya dan mengatasi pandemi ini dengan secepat-cepatnya. Untuk itu Menteri Kesehatan mengapresiasi Menteri dalam negeri yang telah memberikan kesempatan untuk sharing dengan para Kepala Daerah terkait Program Vaksinasi Covid-19.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, dari 269 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 18 tahun, kita identifikasi ada 188 juta rakyat. Dari 188 juta ini, yang dikeluarkan karena kondisi hamil, memiliki komorbit (Penyakit bawaan) yang banyak, dan pernah terkena Covid-19 jadi tinggal 181 juta rakyat. 181 juta inilah yang menjadi target vaksinasi kita. Karena vaksinasi membutuhkan 2 dosis, jadi dikali 2. Sesudah itu, kita mencadangkan 15% dari jumlah tersebut jadi total 426 juta. Itu adalah angka jumlah dosis vaksin yang harus kita siapkan.”
Menteri Kesehatan Budi mengungkapkan bahwa saingan untuk mendapatkan vaksin ini di dunia, tinggi sekali. Karena jumlah penduduk dunia ada 7,8 miliar, jika yang harus divaksinasi 70% sekitar 5,5miliar, dikalikan 2 jadi total 11miliar. Sedangkan produksi vaksin di dunia, kapasitasnya hanya 6,2miliar, itupun sudah dipakai untuk vaksin yang lain. Jadi membutuhkan waktu antri sekitar 2 tahun untuk mendapatkan vaksin tersebut, dan Indonesia bersyukur telah mendapatkan vaksin tersebut.
Menurut Menkes Budi, ada 4(empat) jenis vaksin yang sudah disecure (amankan), yaitu dari Cina “Sinovac” 125juta, itu sudah kontrak pasti, dari Amerika-Canada “Novavax” 50juta, dari Inggris “AstraZeneca” 50 juta, “Covax/Gavi” organisasi multilateral, Badan WHO (yang memberikan akses vaksin gratis ke negara-negara menengah ke bawah, termasuk Indonesia) sejumlah 10% dari populasi kita yaitu 54juta, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan mendapat kontrak dengan “Pfizer” perusahaan Amerika-Jerman 50juta. Jadi total vaksin yang pasti sudah dimiliki adalah sekitar 270- an juta. Sisanya berupa opsi dari 420-an juta yang dibutuhkan. Beliau juga menjelaskan jadwal kedatangan vaksin mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan tahapan pemberian vaksin, dimana pada Tahap I, Periode vaksinasi Januari – April 2021 yaitu untuk Petugas Kesehatan 1,6juta dan Petugas Publik 17,4juta, Tahap II, Periode vaksinasi April 2021 – Maret 2022 untuk Masyarakat Rentan 63,9juta dan Masyarakat Lainnya 77,1juta.
Selanjutnya Menteri Kesehatan, Budi juga mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk dapat memastikan dan memonitor data Tenaga Kesehatan adalah valid, semua telah terdaftar.
Rencana Penyuntikan Vaksin perdana pada 13 Januari 2021, diikuti secara serentak di 34 Provinsi, bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap. Hal ini dilakukan dengan menyiarkan secara langsung dan positif proses vaksinasi pertama di Indonesia, dilakukan pada tiga kelompok, yaitu bagi Pejabat Publik Pusat dan Daerah (Presiden, Menteri, Gubernur, Panglima, Jendral, Kepala Dinas Kesehatan, Sekda, Pangdam, Kapolda, dan Direktur Utama RSUD Rujukan Covid-19), Pengurus Asosiasi Profesi Tenaga Kesehatan dan “Key Leader” Kesehatan Daerah dan Tokoh Agama Daerah (Perwakilan Nahdatul Ulama, Perwakilan Muhammadiyah, Perwakilan Organisasi Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghuchu). Penyuntikan perdana akan dilakukan di Jakarta, Bapak Presiden, tanggal 13 Januari, hari Rabu depan, dan diharapkan segera diikuti penyuntikan di provinsi hari Kamis dan paling lambat hari Jumat. Menteri Kesehatan mengharapkan dukungan dari seluruh Kepala Daerah untuk menyiapkan segala sesuatunya dan dapat hadir dalam penyuntikan tanggal 14-15 Januari tersebut agar semua dapat berjalan dengan lancar.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo memaparkan tentang Penegakan Prokes Tahun 2021. Dalam pemaparannya Kepala BNPB menjelaskan bahwa vaksin tidak akan seketika menghentikan covid. Vaksin tidak akan bisa membuat orang yang tidak di vaksin juga terluput dari Covid. Sementara pemerintah, Bapak Menteri Kesehatan sedang berjuang untuk memperbanyak vaksin dalam waktu yang secepat-cepatnya. Namun kita lihat jumlah penduduk kita 269-270 juta orang tidak mungkin di vaksin dalam waktu yang bersamaan, butuh waktu, oleh karena itu beliau mengingatkan agar masyarakat untuk tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan. Guna menjamin penegakan disiplin protokol kesehatan, Doni Monardo mengimbau untuk kembali mengaktifkan Posko Terpadu Penanganan Covid-19 sampai pada tingkat RT/RW dalam rangka perubahan perilaku. Bila ini bisa terus dilakukan maka akan bisa mengubah perilaku masyarakat untuk lebih disiplin dan apabila disiplin semakin baik maka kasus aktif akan berkurang dan tentu resiko kematian pun akan bisa berkurang dan akan bisa menyelamatkan para dokter yang jumlahnya sangat terbatas.
Rapat koordinasi ini juga diikuti oleh para Gubernur, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian dan Lembaga, para Bupati/Walikota, beserta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia secara virtual.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

SEKDA KABUPATEN SUMBA TIMUR HADIRI RAKOR PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN TAHUN 2021

Waingapu - Mewakili Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Domu Warandoy, SH, M.Si didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kabupaten Sumba Timur, Yacobus Yiwa, SH, Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, Dr.Lely Harakai, M.Kes, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Tinus Ndjurumbaha, SKM dan Kepala Bidang P2P, Jonker Litelnoni, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumba Timur, Ir. Mikail Jaka Laki mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Tahun 2021 (secara Virtual) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, di Ruang Rapat Bupati, Selasa (05/01/2021).

Rakor yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhamad Tito Karnavian serta dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Sebagai pimpinan rapat, Mendagri, Tito Karnavian dalam paparannya menegaskan pentingnya penegakan protokol kesehatan kepada seluruh pimpinan daerah, baik gubernur serta bupati/walikota dalam mencegah penyebaran Covid yang sempat meningkat. Di samping program vaksinasi Covid–19 yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Vaksinasi yang belum dapat dilaksanakan secara serempak terhadap seluruh masyarakat dan baru bertahap untuk yang diprioritaskan seperti tenaga kesehatan, masih membuka peluang terjadinya penyebaran pandemi bagi mereka belum tervaksinasi. Sehingga penegakan protokol Kesehatan mutlak masih diperlukan sepanjang pandemi masih terjadi dan program vaksinasi belum usai.

Sosialisasi terkait vaksinasi pun diharapkan segera dilaksanakan oleh daerah agar masyarakat memahami tujuan vaksinasi dan siapa saja yang berhak menerima serta mekanisme pelaksanaannya yang melibatkan unsur TNI-POLRI.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, untuk membangun kepercayaan masyarakat, unsur - unsur pimpinan daerah pun diharapkan ikut melaksanakan program suntik vaksin serempak secara nasional antara tanggal 14 -15 Januari depan. Hal ini dilakukan mengikuti langkah suntik vaksin oleh Presiden RI bersama para pejabat negara dalam hal ini pemerintah pusat sebagai simbolis dimulainya program vaksinasi yang rencananya akan dilaksanakan sehari sebelumnya, yaitu di tanggal 13 Januari 2021.

Selanjutnya Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin memaparkan Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Menteri kesehatan menyampaikan tugas yang diberikan oleh Pak Presiden dalam jangka pendek adalah menyelesaikan program vaksinasi dengan sebaik-baiknya dan mengatasi pandemi ini dengan secepat-cepatnya. Untuk itu Menteri Kesehatan mengapresiasi Menteri dalam negeri yang telah memberikan kesempatan untuk sharing dengan para Kepala Daerah terkait Program Vaksinasi Covid-19.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, dari 269 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 18 tahun, kita identifikasi ada 188 juta rakyat. Dari 188 juta ini, yang dikeluarkan karena kondisi hamil, memiliki komorbit (Penyakit bawaan) yang banyak, dan pernah terkena Covid-19 jadi tinggal 181 juta rakyat. 181 juta inilah yang menjadi target vaksinasi kita. Karena vaksinasi membutuhkan 2 dosis, jadi dikali 2. Sesudah itu, kita mencadangkan 15% dari jumlah tersebut jadi total 426 juta. Itu adalah angka jumlah dosis vaksin yang harus kita siapkan.”

Menteri Kesehatan Budi mengungkapkan bahwa saingan untuk mendapatkan vaksin ini di dunia, tinggi sekali. Karena jumlah penduduk dunia ada 7,8 miliar, jika yang harus divaksinasi 70% sekitar 5,5miliar, dikalikan 2 jadi total 11miliar. Sedangkan produksi vaksin di dunia, kapasitasnya hanya 6,2miliar, itupun sudah dipakai untuk vaksin yang lain. Jadi membutuhkan waktu antri sekitar 2 tahun untuk mendapatkan vaksin tersebut, dan Indonesia bersyukur telah mendapatkan vaksin tersebut.

Menurut Menkes Budi, ada 4(empat) jenis vaksin yang sudah disecure (amankan), yaitu dari Cina “Sinovac” 125juta, itu sudah kontrak pasti, dari Amerika-Canada “Novavax” 50juta, dari Inggris “AstraZeneca” 50 juta, “Covax/Gavi” organisasi multilateral, Badan WHO (yang memberikan akses vaksin gratis ke negara-negara menengah ke bawah, termasuk Indonesia) sejumlah 10% dari populasi kita yaitu 54juta, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan mendapat kontrak dengan “Pfizer” perusahaan Amerika-Jerman 50juta. Jadi total vaksin yang pasti sudah dimiliki adalah sekitar 270- an juta. Sisanya berupa opsi dari 420-an juta yang dibutuhkan. Beliau juga menjelaskan jadwal kedatangan vaksin mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan tahapan pemberian vaksin, dimana pada Tahap I, Periode vaksinasi Januari – April 2021 yaitu untuk Petugas Kesehatan 1,6juta dan Petugas Publik 17,4juta, Tahap II, Periode vaksinasi April 2021 – Maret 2022 untuk Masyarakat Rentan 63,9juta dan Masyarakat Lainnya 77,1juta.

Selanjutnya Menteri Kesehatan, Budi juga mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk dapat memastikan dan memonitor data Tenaga Kesehatan adalah valid, semua telah terdaftar.

Rencana Penyuntikan Vaksin perdana pada 13 Januari 2021, diikuti secara serentak di 34 Provinsi, bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap. Hal ini dilakukan dengan menyiarkan secara langsung dan positif proses vaksinasi pertama di Indonesia, dilakukan pada tiga kelompok, yaitu bagi Pejabat Publik Pusat dan Daerah (Presiden, Menteri, Gubernur, Panglima, Jendral, Kepala Dinas Kesehatan, Sekda, Pangdam, Kapolda, dan Direktur Utama RSUD Rujukan Covid-19), Pengurus Asosiasi Profesi Tenaga Kesehatan dan “Key Leader” Kesehatan Daerah dan Tokoh Agama Daerah (Perwakilan Nahdatul Ulama, Perwakilan Muhammadiyah, Perwakilan Organisasi Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghuchu). Penyuntikan perdana akan dilakukan di Jakarta, Bapak Presiden, tanggal 13 Januari, hari Rabu depan, dan diharapkan segera diikuti penyuntikan di provinsi hari Kamis dan paling lambat hari Jumat. Menteri Kesehatan mengharapkan dukungan dari seluruh Kepala Daerah untuk menyiapkan segala sesuatunya dan dapat hadir dalam penyuntikan tanggal 14-15 Januari tersebut agar semua dapat berjalan dengan lancar.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo memaparkan tentang Penegakan Prokes Tahun 2021. Dalam pemaparannya Kepala BNPB menjelaskan bahwa vaksin tidak akan seketika menghentikan covid. Vaksin tidak akan bisa membuat orang yang tidak di vaksin juga terluput dari Covid. Sementara pemerintah, Bapak Menteri Kesehatan sedang berjuang untuk memperbanyak vaksin dalam waktu yang secepat-cepatnya. Namun kita lihat jumlah penduduk kita 269-270 juta orang tidak mungkin di vaksin dalam waktu yang bersamaan, butuh waktu, oleh karena itu beliau mengingatkan agar masyarakat untuk tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan. Guna menjamin penegakan disiplin protokol kesehatan, Doni Monardo mengimbau untuk kembali mengaktifkan Posko Terpadu Penanganan Covid-19 sampai pada tingkat RT/RW dalam rangka perubahan perilaku. Bila ini bisa terus dilakukan maka akan bisa mengubah perilaku masyarakat untuk lebih disiplin dan apabila disiplin semakin baik maka kasus aktif akan berkurang dan tentu resiko kematian pun akan bisa berkurang dan akan bisa menyelamatkan para dokter yang jumlahnya sangat terbatas.

Rapat koordinasi ini juga diikuti oleh para Gubernur, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian dan Lembaga, para Bupati/Walikota, beserta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia secara virtual.
 

Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID 19

Waingapu - Mewakili Bupati Sumba Timur, Asisten Perkonomian dan Pembangunan (Asisten II) Kabupaten Sumba Timur, Umbu Maramba Memang, S.Pt didampingi Kapolres Sumba Timur, AKBP. Handrio Wicaksono, S.IK, Komandan Kodim 1601 Sumba Timur, Letkol Czi Dwi Joko Siswanto, S.E, MIPol, Plt Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sumba Timur, Melkianus Patimara, SH dan SatPol PP Sumba Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Penertiban Umum, Robi Praing, Mengikuti Rapat Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam PILKADA serentak Tahun 2020 pada Rabu, 02 September 2020 bertempat di ruang kerja Asisten II kabupaten Sumba Timur.

Rapat koordinasi secara telekonference ini dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (MenkopolHukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P, sekaligus yang memimpin Rakortas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, Kepala BIN yang diwakili oleh Deputi II Bidang Intelejen Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Abhan, S.H, M.H, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Kapolri, Jenderal Idham Azis, Panglima TNI yang diwakili oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, Jaksa Agung RI Dr. H. ST. Burhanuddin bersama bersama para Gubernur serta Bupati dan Wali kota.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, penyelenggaran Pilkada serentak harus disertai dengan penerapan protokol Kesehatan dan harus ada tindakan tegas oleh semua penyelenggara dalam rangka menjaga disiplin dengan menjatuhkan sanksi yang tegas bagi calon Kepala Daerah yang melanggar aturan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, dimana Bawaslu telah mengirimkan hampir 300 laporan pelanggaran Pilkada, terkait adanya kerumunan masa dan mengabaikan standar kesehatan saat berkampanye dan hal ini merupakan pelanggaran dan tidak sesuai dengan protokol Kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menekankan fokus utama pemerintah adalah menjaga kesehatan masyarakat termasuk dalam kegiatan Pilkada, oleh karena itu para kontestan dan masyarakat diingatkan harus disiplin terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini Sesuai dengan instruksi Presiden, Joko Widodo bahwa fokus utama pekerjaan pemerintah saat ini adalah menjamin kesehatan dan memberikan pelayanan prima untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, penanganan terhadap Covid 19 harus diutamakan di dalam berbagai kegiatan, termasuk Pilkada. Oleh sebab itu, perkara Covid-19 di dalam penyelengaraan Pilkada serentak harus selalu disertai dengan protokol kesehatan untuk penanggulangannya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D mengatakan telah memberikan sanksi berupa teguran dan juga kemungkinan untuk mendiskualifikasi petahana yang tercatat melakukan pelanggaran, dimana beliau telah mengeluarkan 56 teguran kepada petahana yang ikut dan melakukan pengerumunan massa. Sementara yang di luar petahana karena bukan ASN, ketua Bawaslu dan jajarannya yang akan melakukan teguran. Kemudian selain teguran, kemungkinan akan ada aturan diskualifikasi jika pelanggaran dilakukan berulang-ulang.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap agar media massa dapat memberikan informasi yang mendinginkan atau cooling sistem dalam situasi kontestasi politik, dan jika ada kontestan yang taat pada peraturan KPU dan kalau kontestan itu Kepala Daerah maka Kemendagri akan memberikan Reward yan tentunya akan memberikan nilai yang posiitif bagi calon pemimpin yang akan berkontestasi.

Sebagai pimpinan rapat dan moderator pada rakortas ini, Menkopolhukam, Mahfud Md diakhir pelaksanaan kegiatan ini menarik kesimpulan, pertama bahwa perlu dilakukan sosailisasi dan koordinasi peraturan KPU No.10 Tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu No.5 Tahun 2020 yang dikaitkan dengan perpres No.6 Tahun 2020.

kedua, menyangkut penjatuhan sanksi maka ada yang sifatnya admnistratif dengan pendekatan persuasif sedangkan hukuman pidana yang merupakan pilihan terakhir ini tidak cukup terwadahi Undang - Undang No.10 tahun 2016 tetapi dapat menggunakan instrument Undang - Undang yang lain dan dapat menjadi pedoman pada waktu pelaksanaan penerapannya.

ketiga, KPU dan Bawaslu perlu segera mengumpulkan kontestan dan pimpinan parpol di daerah - daerah yang melaksanakan PILKADA sampai tingkat pusat bila perlu untuk menjelaskan peraturan menyangkut protokol Kesehatan dan segala konsekuensinya.

keempat, menyangkut pengamanan PILKADA dan Penegakan disiplin serta hukum, dikoordinasikan oleh Kapolda ditingkat Provinsi dan Kapolres ditingkat Kabupaten/Kota.

kelima, Pemerintah Pusat sedang memikirkan kemungkinan penjatuhan sanksi lain yaitu penjatuhan sanksi yaitu diskualifikasi yang akan didiskusikan lebih lanjut, dan yang kedua yang melanggar ,bagi tetapi terpilih dimana Mendagri akan menjatuhkan sanksi menjelang pelantikan,serta perlu dilakukan Langkah - langkah yang tegas dan sanksi yang tidak tegas serta perlu pengetatan pengaturan mekanisme baik itu pengaturan maupun penindakan.

Tugas utama pemerintah dalam kaitannya dengan pilkada serentak tahun 2020 adalah menjamin menjaga Kesehatan masyarakat dengan terus melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sesuai instrument peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara tegas.