SEKDA SUMBA TIMUR HADIRI RAKOR PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN TAHUN 2021

Waingapu - Mewakili Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Domu Warandoy, SH, M.Si didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kabupaten Sumba Timur, Yacobus Yiwa, SH, Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, Dr.Lely Harakai, M.Kes, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Tinus Ndjurumbaha, SKM dan Kepala Bidang P2P, Jonker Litelnoni, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumba Timur, Ir. Mikail Jaka Laki mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Tahun 2021 (secara Virtual) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, di Ruang Rapat Bupati, Selasa (05/01/2021).
Rakor yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhamad Tito Karnavian serta dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
Sebagai pimpinan rapat, Mendagri, Tito Karnavian dalam paparannya menegaskan pentingnya penegakan protokol kesehatan kepada seluruh pimpinan daerah, baik gubernur serta bupati/walikota dalam mencegah penyebaran Covid yang sempat meningkat. Di samping program vaksinasi Covid–19 yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Vaksinasi yang belum dapat dilaksanakan secara serempak terhadap seluruh masyarakat dan baru bertahap untuk yang diprioritaskan seperti tenaga kesehatan, masih membuka peluang terjadinya penyebaran pandemi bagi mereka belum tervaksinasi. Sehingga penegakan protokol Kesehatan mutlak masih diperlukan sepanjang pandemi masih terjadi dan program vaksinasi belum usai.

Sosialisasi terkait vaksinasi pun diharapkan segera dilaksanakan oleh daerah agar masyarakat memahami tujuan vaksinasi dan siapa saja yang berhak menerima serta mekanisme pelaksanaannya yang melibatkan unsur TNI-POLRI.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, untuk membangun kepercayaan masyarakat, unsur - unsur pimpinan daerah pun diharapkan ikut melaksanakan program suntik vaksin serempak secara nasional antara tanggal 14 -15 Januari depan. Hal ini dilakukan mengikuti langkah suntik vaksin oleh Presiden RI bersama para pejabat negara dalam hal ini pemerintah pusat sebagai simbolis dimulainya program vaksinasi yang rencananya akan dilaksanakan sehari sebelumnya, yaitu di tanggal 13 Januari 2021.

Selanjutnya Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin memaparkan Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Menteri kesehatan menyampaikan tugas yang diberikan oleh Pak Presiden dalam jangka pendek adalah menyelesaikan program vaksinasi dengan sebaik-baiknya dan mengatasi pandemi ini dengan secepat-cepatnya. Untuk itu Menteri Kesehatan mengapresiasi Menteri dalam negeri yang telah memberikan kesempatan untuk sharing dengan para Kepala Daerah terkait Program Vaksinasi Covid-19.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, dari 269 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 18 tahun, kita identifikasi ada 188 juta rakyat. Dari 188 juta ini, yang dikeluarkan karena kondisi hamil, memiliki komorbit (Penyakit bawaan) yang banyak, dan pernah terkena Covid-19 jadi tinggal 181 juta rakyat. 181 juta inilah yang menjadi target vaksinasi kita. Karena vaksinasi membutuhkan 2 dosis, jadi dikali 2. Sesudah itu, kita mencadangkan 15% dari jumlah tersebut jadi total 426 juta. Itu adalah angka jumlah dosis vaksin yang harus kita siapkan.”
Menteri Kesehatan Budi mengungkapkan bahwa saingan untuk mendapatkan vaksin ini di dunia, tinggi sekali. Karena jumlah penduduk dunia ada 7,8 miliar, jika yang harus divaksinasi 70% sekitar 5,5miliar, dikalikan 2 jadi total 11miliar. Sedangkan produksi vaksin di dunia, kapasitasnya hanya 6,2miliar, itupun sudah dipakai untuk vaksin yang lain. Jadi membutuhkan waktu antri sekitar 2 tahun untuk mendapatkan vaksin tersebut, dan Indonesia bersyukur telah mendapatkan vaksin tersebut.
Menurut Menkes Budi, ada 4(empat) jenis vaksin yang sudah disecure (amankan), yaitu dari Cina “Sinovac” 125juta, itu sudah kontrak pasti, dari Amerika-Canada “Novavax” 50juta, dari Inggris “AstraZeneca” 50 juta, “Covax/Gavi” organisasi multilateral, Badan WHO (yang memberikan akses vaksin gratis ke negara-negara menengah ke bawah, termasuk Indonesia) sejumlah 10% dari populasi kita yaitu 54juta, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan mendapat kontrak dengan “Pfizer” perusahaan Amerika-Jerman 50juta. Jadi total vaksin yang pasti sudah dimiliki adalah sekitar 270- an juta. Sisanya berupa opsi dari 420-an juta yang dibutuhkan. Beliau juga menjelaskan jadwal kedatangan vaksin mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan tahapan pemberian vaksin, dimana pada Tahap I, Periode vaksinasi Januari – April 2021 yaitu untuk Petugas Kesehatan 1,6juta dan Petugas Publik 17,4juta, Tahap II, Periode vaksinasi April 2021 – Maret 2022 untuk Masyarakat Rentan 63,9juta dan Masyarakat Lainnya 77,1juta.
Selanjutnya Menteri Kesehatan, Budi juga mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk dapat memastikan dan memonitor data Tenaga Kesehatan adalah valid, semua telah terdaftar.
Rencana Penyuntikan Vaksin perdana pada 13 Januari 2021, diikuti secara serentak di 34 Provinsi, bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap. Hal ini dilakukan dengan menyiarkan secara langsung dan positif proses vaksinasi pertama di Indonesia, dilakukan pada tiga kelompok, yaitu bagi Pejabat Publik Pusat dan Daerah (Presiden, Menteri, Gubernur, Panglima, Jendral, Kepala Dinas Kesehatan, Sekda, Pangdam, Kapolda, dan Direktur Utama RSUD Rujukan Covid-19), Pengurus Asosiasi Profesi Tenaga Kesehatan dan “Key Leader” Kesehatan Daerah dan Tokoh Agama Daerah (Perwakilan Nahdatul Ulama, Perwakilan Muhammadiyah, Perwakilan Organisasi Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghuchu). Penyuntikan perdana akan dilakukan di Jakarta, Bapak Presiden, tanggal 13 Januari, hari Rabu depan, dan diharapkan segera diikuti penyuntikan di provinsi hari Kamis dan paling lambat hari Jumat. Menteri Kesehatan mengharapkan dukungan dari seluruh Kepala Daerah untuk menyiapkan segala sesuatunya dan dapat hadir dalam penyuntikan tanggal 14-15 Januari tersebut agar semua dapat berjalan dengan lancar.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo memaparkan tentang Penegakan Prokes Tahun 2021. Dalam pemaparannya Kepala BNPB menjelaskan bahwa vaksin tidak akan seketika menghentikan covid. Vaksin tidak akan bisa membuat orang yang tidak di vaksin juga terluput dari Covid. Sementara pemerintah, Bapak Menteri Kesehatan sedang berjuang untuk memperbanyak vaksin dalam waktu yang secepat-cepatnya. Namun kita lihat jumlah penduduk kita 269-270 juta orang tidak mungkin di vaksin dalam waktu yang bersamaan, butuh waktu, oleh karena itu beliau mengingatkan agar masyarakat untuk tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan. Guna menjamin penegakan disiplin protokol kesehatan, Doni Monardo mengimbau untuk kembali mengaktifkan Posko Terpadu Penanganan Covid-19 sampai pada tingkat RT/RW dalam rangka perubahan perilaku. Bila ini bisa terus dilakukan maka akan bisa mengubah perilaku masyarakat untuk lebih disiplin dan apabila disiplin semakin baik maka kasus aktif akan berkurang dan tentu resiko kematian pun akan bisa berkurang dan akan bisa menyelamatkan para dokter yang jumlahnya sangat terbatas.
Rapat koordinasi ini juga diikuti oleh para Gubernur, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian dan Lembaga, para Bupati/Walikota, beserta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia secara virtual.

Waingapu - Mewakili Bupati Sumba Timur, Asisten Perkonomian dan Pembangunan (Asisten II) Kabupaten Sumba Timur, Umbu Maramba Memang, S.Pt didampingi Kapolres Sumba Timur, AKBP. Handrio Wicaksono, S.IK, Komandan Kodim 1601 Sumba Timur, Letkol Czi Dwi Joko Siswanto, S.E, MIPol, Plt Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sumba Timur, Melkianus Patimara, SH dan SatPol PP Sumba Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Penertiban Umum, Robi Praing, Mengikuti Rapat Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam PILKADA serentak Tahun 2020 pada Rabu, 02 September 2020 bertempat di ruang kerja Asisten II kabupaten Sumba Timur.

Rapat koordinasi secara telekonference ini dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (MenkopolHukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P, sekaligus yang memimpin Rakortas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, Kepala BIN yang diwakili oleh Deputi II Bidang Intelejen Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Abhan, S.H, M.H, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Kapolri, Jenderal Idham Azis, Panglima TNI yang diwakili oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, Jaksa Agung RI Dr. H. ST. Burhanuddin bersama bersama para Gubernur serta Bupati dan Wali kota.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, penyelenggaran Pilkada serentak harus disertai dengan penerapan protokol Kesehatan dan harus ada tindakan tegas oleh semua penyelenggara dalam rangka menjaga disiplin dengan menjatuhkan sanksi yang tegas bagi calon Kepala Daerah yang melanggar aturan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, dimana Bawaslu telah mengirimkan hampir 300 laporan pelanggaran Pilkada, terkait adanya kerumunan masa dan mengabaikan standar kesehatan saat berkampanye dan hal ini merupakan pelanggaran dan tidak sesuai dengan protokol Kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menekankan fokus utama pemerintah adalah menjaga kesehatan masyarakat termasuk dalam kegiatan Pilkada, oleh karena itu para kontestan dan masyarakat diingatkan harus disiplin terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini Sesuai dengan instruksi Presiden, Joko Widodo bahwa fokus utama pekerjaan pemerintah saat ini adalah menjamin kesehatan dan memberikan pelayanan prima untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, penanganan terhadap Covid 19 harus diutamakan di dalam berbagai kegiatan, termasuk Pilkada. Oleh sebab itu, perkara Covid-19 di dalam penyelengaraan Pilkada serentak harus selalu disertai dengan protokol kesehatan untuk penanggulangannya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D mengatakan telah memberikan sanksi berupa teguran dan juga kemungkinan untuk mendiskualifikasi petahana yang tercatat melakukan pelanggaran, dimana beliau telah mengeluarkan 56 teguran kepada petahana yang ikut dan melakukan pengerumunan massa. Sementara yang di luar petahana karena bukan ASN, ketua Bawaslu dan jajarannya yang akan melakukan teguran. Kemudian selain teguran, kemungkinan akan ada aturan diskualifikasi jika pelanggaran dilakukan berulang-ulang.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap agar media massa dapat memberikan informasi yang mendinginkan atau cooling sistem dalam situasi kontestasi politik, dan jika ada kontestan yang taat pada peraturan KPU dan kalau kontestan itu Kepala Daerah maka Kemendagri akan memberikan Reward yan tentunya akan memberikan nilai yang posiitif bagi calon pemimpin yang akan berkontestasi.

Sebagai pimpinan rapat dan moderator pada rakortas ini, Menkopolhukam, Mahfud Md diakhir pelaksanaan kegiatan ini menarik kesimpulan, pertama bahwa perlu dilakukan sosailisasi dan koordinasi peraturan KPU No.10 Tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu No.5 Tahun 2020 yang dikaitkan dengan perpres No.6 Tahun 2020.

kedua, menyangkut penjatuhan sanksi maka ada yang sifatnya admnistratif dengan pendekatan persuasif sedangkan hukuman pidana yang merupakan pilihan terakhir ini tidak cukup terwadahi Undang - Undang No.10 tahun 2016 tetapi dapat menggunakan instrument Undang - Undang yang lain dan dapat menjadi pedoman pada waktu pelaksanaan penerapannya.

ketiga, KPU dan Bawaslu perlu segera mengumpulkan kontestan dan pimpinan parpol di daerah - daerah yang melaksanakan PILKADA sampai tingkat pusat bila perlu untuk menjelaskan peraturan menyangkut protokol Kesehatan dan segala konsekuensinya.

keempat, menyangkut pengamanan PILKADA dan Penegakan disiplin serta hukum, dikoordinasikan oleh Kapolda ditingkat Provinsi dan Kapolres ditingkat Kabupaten/Kota.

kelima, Pemerintah Pusat sedang memikirkan kemungkinan penjatuhan sanksi lain yaitu penjatuhan sanksi yaitu diskualifikasi yang akan didiskusikan lebih lanjut, dan yang kedua yang melanggar ,bagi tetapi terpilih dimana Mendagri akan menjatuhkan sanksi menjelang pelantikan,serta perlu dilakukan Langkah - langkah yang tegas dan sanksi yang tidak tegas serta perlu pengetatan pengaturan mekanisme baik itu pengaturan maupun penindakan.

Tugas utama pemerintah dalam kaitannya dengan pilkada serentak tahun 2020 adalah menjamin menjaga Kesehatan masyarakat dengan terus melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sesuai instrument peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara tegas.