• Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_1
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_2
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_3
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_4
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_5
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_6
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_7
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_8
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_9
1 2 3 4
Login Form



ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMBA TIMUR IKUTI PELUNCURAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Kabupaten Sumba Timur Ikuti Peluncuran Program Sekolah Penggerak

Waingapu - Hadir mewakili Bupati Sumba Timur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Kabupaten Sumba Timur, Umbu Maramba Memang, S.Pt bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur, Ir. Yunus d. Wulang serta Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid) SD, Umbu Ndilu Hamandika, SP., M.AP mengikuti pertemuan yang dilakukan secara virtual oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka Peluncuran Merdeka Belajar Episode / Tahap 7 yaitu PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati, Setda kabupaten Sumba Timur, Senin (1/02/2021).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7 yaitu Program Sekolah Penggerak, secara daring di Jakarta, pada Senin (01/02/2021), Turut hadir dalam peluncuran kegiatan ini secara daring mewakili Menteri dalam negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.    
Dalam paparannya, Mendikbud mengatakan Program Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui enam Profil Pelajar Pancasila. Mendagri mengatakan Program program sekolah penggerak dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global.
Secara umum, Program Sekolah Penggerak terfokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru, sampai kepala sekolah. Kualitas siswa diukur melalui pencapaian hasil belajar di atas level yang diharapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan, yaitu Melalui pembelajaran yang berpusat pada murid maka akan menciptakan perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi diri, refleksi guru, sehingga terjadi perbaikan pada pembelajaran dan sekolah melakukan pengimbasan.
Program Sekolah Penggerak merupakan kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah di mana komitmen dari Pemerintah daerah menjadi kunci utama. Intervensi yang dilakukan akan diterapkan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah. Ruang lingkup Program Sekolah Penggerak mencakup seluruh kategori sekolah, baik negeri dan swasta dan pendampingan akan dilakukan selama tiga tahun ajaran kemudian sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Tujuan besar program sekolah penggerak ini adalah kemudian terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia dapat menjadi sekolah penggerak. Dalam sekolah penggerak, tidak ada yang namanya sekolah unggulan, tidak ada yang mengubah input, tetapi mengubah proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas SDM.
Program sekolah penggerak akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi sehingga seluruh ekosistem sekolah di Indonesia akan menjadi Sekolah Penggerak. “Pada tahun ajaran 2021/2022, program ini akan melibatkan 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 kab/kota; untuk tahun ajaran 2022/2023, kita akan libatkan 10.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 250 kab/kota; untuk tahun ajaran 2023/2024 kita akan libatkan 20.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 514 kab/kota; selanjutnya sampai 100 persen satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak
Pendaftaran Program Sekolah Penggerak dimulai dari pendaftaran kepala sekolah.  Pendaftaran dibuka untuk kepala sekolah semua jenjang mulai dari PAUD (5-6 tahun), SD, SMP, SMA, SLB.  Bagi kepala sekolah yang ingin menjadi bagian dari program ini dapat segera mendaftar sebelum 6 Maret 2021 di https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/pendaftaran.../.
Dukungan Kemendagri dan DPR RI terhadap Program Sekolah Penggerak, diantaranya dengan hadir secara daring Sekjen Kemendagri dan ketua komisi X DPR RI dalam peluncuran program sekolah penggerak ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Muhammad Hudori mewakili Mendagri menyampaikan dukungan Kemendagri terhadap program Sekolah Penggerak, dimana dalam arahannya beliau menyampaikan bahwa Pemerintah daerah (pemda) segera memahami konsep program Sekolah Penggerak secara menyeluruh, selanjutnya pemda membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut untuk mendukung program Sekolah Penggerak berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kemendikbud dan dinas terkait segera memetakan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Penggerak, serta untuk tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal empat tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak. Hal I ini perlu kolaborasi, pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda dalam kesempatan yang sama menyampaikan arahannya, bahwa DPR RI mengapresiasi dan mendukung gagasan serta inisiasi Kemendikbud terkait program Sekolah Penggerak. Program ini adalah bagian dari Peta Jalan Pendidikan Merdeka Belajar yang sudah memasuki episode ke-7 dan Ini adalah upaya percepatan transformasi Pendidikan.
Program sekolah penggerak adalah bagian penyempurnaan peningkatan mutu sekolah yang sudah beberapa kali dicanangkan Kemendikbud. Kebijakan ini Menurut Syaiful Huda sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap stigma Sekolah Unggulan. Hal Ini bukan pembeda antara sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. DPR akan terus memantau pelaksanaannya di lapangan agar tidak ada jarak antara perencanaan dan implementasi.
DPR mendorong dibentuknya tim dan pelibatan seluruh anggota masyarakat agar target Sekolah Penggerak dipahami dengan komprehensif oleh seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, komunikasi dan kolaborasi efektif termasuk dinas pendidikan di seluruh Indonesia juga harus dilakukan. Semua celah yang bisa menunda efektivitas pelaksanaan program Sekolah Penggerak harus segera ditutup dengan membuat aturan yang melekat pada semua pihak.
Syaiful Huda dalam paparannya yang terakhir mengatakan, butuh usaha yang lebih dalam mensukseskan program Sekolah Penggerak karena kita semua sedang menghadapi kondisi darurat Covid-19 dan memberikan selamat kepada Kemendikbud dan harapan semoga program ini menjadi bagian yang utuh dari kebijakan transformasi pendidikan di negara kita.

 

ASISTEN I SUMBA TIMUR IKUTI VIDCON AKSELERASI CAPAIAN VAKSINASI Covid-19

Asisten I Sumba Timur Ikuti Video Conference Akselerasi Capaian Vaksinasi Covid-19

Waingapu - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kabupaten Sumba Timur, Yacobus Yiwa, SH, bersama kepala bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan, Jonker Litelnoni dan seorang pejabat struktural dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumba Timur mengikuti Rapat koordinasi yang dilakukan secara virtual bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pembahasan akselerasi capaian program vaksinasi Covid-19 di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati, Setda kabupaten Sumba Timur, Jumat (29/1/2021).
Rakor melalui video conference yang dipimpin langsung oleh Menteri Kesehatan ini bertujuan untuk membahas akselerasi percepatan capaian vaksinasi Covid-19 di seluruh Indonesia dengan target yang telah ditentukan.
Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, vaksinasi adalah salah satu solusi untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) buatan. Herd immunity (kekebalan kelompok) terbentuk apabila 2/3 populasi terbentuk antibodi dalam periode yang sama, sehingga perlu dilaksanakan vaksinasi yang lebih cepat. Indonesia harus melakukan vaksinasi 181.5 juta penduduk, dengan 363 juta suntikan dalam 300-365 hari ekuivalen 1 juta vaksin/hari.
Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan sesuai arahan Presiden agar setiap kepala daerah menyukseskan program vaksinasi, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penduduk yang harus di vaksin di Indonesia mencapai 181.5 juta jiwa dan setiap orang akan mendapatkan dua dosis suntikan atau dua dosis vaksin Covid-19. Untuk itu dengan total dosis yang akan diberikan sebesar 363.108.930, maka diperlukan satu juta vaksinasi dalam sehari agar program vaksinasi ini dapat selesai dalam waktu 1 tahun.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin juga berharap agar para bupati dan wali kota se-Indonesia dapat mendukung penyediaan kebutuhan vaksin di samping menyukseskan proses vaksinasi kepada masyarakat yang menjadi target vaksinasi. Untuk mendukung program vaksinasi, pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19.
Dalam peraturan Menteri yang telah dikeluarkan menyebutkan prioritas penerima vaksin pertama adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Setelah itu, ada pula tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/rukun warga. Untuk prioritas berikutnya adalah guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/sederajat, dan perguruan tinggi; aparatur kementerian/lembaga, aparatur organisasi perangkat Pemerintah Daerah, dan anggota legislatif. Prioritas lainnya adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, ekonomi dan masyarakat pelaku perekonomian lainnya atau dapat dikatakan bahwa vaksinasi saat ini lebih difokuskan kepada tenaga kesehatan dan ditargetkan pada akhir februari vaksinasi untuk tenaga kesehatan ini dapat dirampungkan, kemudian baru dilanjutkan kepada para kepala daerah dan para pejabat lanjutnya.
Untuk mencapai target ini, Menteri Kesehatan menyerukan kepada semua pihak baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk lebih bekerja keras dan saling bekerjasama dalam upaya melaksanakan percepatan vaksinasi ini.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam paparannya menekankan peran kepala daerah harus sejalan dengan pusat dan daerah dengan mengefektifkan sosialisasi, terutama dalam menangkal isu hoax dalam penggunaan vaksin-19. Selanjutnya dalam rancangan dan rencana penggunaan vaksin, pemerintah telah menetapkan dua skema, yakni skema mandiri dan skema program. Untuk vaksinasi kuncinya adalah percepatan dan keamanan pelaksanaannya, sehingga penyebaran Covid-19 semakin cepat diredam di Tanah Air. Beberapa peran penting kepala daerah dalam menyukseskan pelaksanaan Covid-19. Diantaranya pemerintah daerah harus dapat menyediakan pendanaan melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah masing-masing.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, kepala daerah memiliki peran penting dalam mensukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dimana setiap daerah harus memberikan dukungannya yang mesti dilakukan diantaranya meliputi dukungan penyediaan tenaga kesehatan, penyediaan tempat vaksinasi, penyediaan logistic dan transportasi, penyediaan gudang/tempat penyimpanan vaksin termasuk ‘buffer’ persediaan/stok pilling dan keamanan dalam pendistribusian vaksin serta melakukan sosialisasi secara masiv kepada masyarakat terkait pentingnya Vaksinasi Covid-19 dalam hal ini Pemerintah daerah juga harus melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19 bersama Kemenkes dan BPOM.
Kepala daerah sesuai arahan mendagri, harus mempunyai inovasi dan terobosan agar penyaluran vaksin ini dapat berjalan lancar dan cepat sehingga proses vaksinasi diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.(dd)

 

BUPATI SUMBA TIMUR IKUTI VIDCON BERSAMA YAYASAN SATRIABUDI DHARMA SETIA

Bupati Sumba Timur Ikuti Vidcon Bersama Yayasan Satriabudi Dharma Setia

Waingapu - Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si mengikuti pertemuan secara daring melalui video conference bersama Yayasan Satriabudi Dharma Setia (SDS) dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) di Rumah Jabatan Bupati, Rabu (26/1/2021).
Pertemuan yang dilaksanakan bersama Yayasan Satriabudi Dharma Setia dan Kemenkomarves dalam rangka membahas permohonan bantuan mesin Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan APD dan rapid test antigen dan antibody serta rencana pengadaan laboratorium pemeriksaan SWAB Di Kabupaten Sumba Timur.
Mendampingi Bupati pada saat pertemuan bersama Yayasan SDS, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumba Timur, Domu Warandoy, SH, M.Si, Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sumba Timur (BKAD), Umbu N Wohangara, dan Plh. Kepala Dinas sekaligus sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Sumba Timur, Tinus Ndjurumbaha, S.KM, dan bergabung secara virtual ditempat terpisah Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Lely Harakai, M. Kes dan Wakil Bupati terpilih, David M. Wadu, ST turut mengikuti pertemuan tersebut.
Sementara itu mewakili Kemenkomarves, Jona W Putri sebagai perpanjangan tangan dari Menteri Luhut Binsar Panjaitan yang mendapat tanggung jawab dari Presiden Jokowi untuk menekan laju penularan Corona dengan mempercepat penanganan Covid-19 dan dari Yayasan SDS, Erlina victoria feriani ratu ragalay, S.Si serta dr. Vincentius Simeon Weo Budhiyanto dan Adrian Lembong sebagai Komisaris Mustiko Bawono dan Direktur PT Adaro Power sebagai Donatur dan penyandang dana dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Yayasan Satriabudi Dharma Setia (SDS).
Dalam vidcon ini, sebagai moderator Erlina Victoria Feriani Ratu Ragalay, mempersilahkan untuk kesempatan yang pertama
kepada Adrian lembong untuk menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan oleh PT.Adaro sebagai penyandang dana dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Yayasan SDS.
Adrian lembong memaparkan bahwa Yayasan Satriabudi Dharma Stia (SDS) melalui PT.Adaro bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kemenkomarves telah melakukan kerjasama dengan beberapa uninersitas memberikan pinjaman dan selanjutnya dihibahkan alat tes PCR kepada beberapa universitas besar di Indonesia dalam rangka percepatan penanganan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. Hal ini dimaksudkan akan dilakukan juga diwilayah timur Indonesia seperti surat permohonan bantuan yang telah masuk dari kabupaten sumba timur kepada Yayasan SDS sehingga dilaksanakan pertemuan ini dalam rangka memfasilitasi keinginan baik dari pemerintah Sumba Timur dalam mengantisipasi laju peningkatan penyebaran Covid-19.
Selanjutnya Adrian menjelaskan, fasilitas yang akan diberikan bila kerjasama dilakukan adalah sebuah laboatorium mobile yang akan dirakit dalam satu tempat (kontainer) sehingga tidak diperlukan lagi kerja ekstra untuk merakit atau mengatur alat laboratorium yang dimaksud tetapi langsung dapat digunakan untuk beroperasi. Selanjutnya dari tim laboratorium mobile sendiri akan memberikan pelatihan khusus bagi tenaga yang akan bertugas pada laboratorium mobile tersebut bagaimana cara pengoperasian dan menangani sampel - sampel yang akan dan setelah diuji oleh labortorium mobile.
Bupati sumba timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si menjelaskan situasi terkini terkait penanganan covid-19, dimana di awal desember posisi Covid-19 itu sudah nol kasus tetapi di tanggal 12 desember 2020 sampai beberapa hari yang lalu di Sumba Timur posisinya langsung melonjak di 163 orang kasus positif Covid-19 dan semakin berkurang sekarang diposisi 89 kasus positif yang masih sementara dirawat. Butuh waktu lama untuk mendapatkan hasil dari Kupang karena sumba timur harus mengirim sampel untuk diuji di Kupang, hal ini yang menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten sumba timur mengajukan permohonan bantuan laboratorium PCR sehingga bila alat yang dimaksud dapat difasilitasi oleh Yayasan Satriabudi Dharma Setia maka pemerintah dapat mempersingkat waktu uji dibanding ketika menunggu hasil laboratorium dari kupang. Hal ini juga dapat membantu tiga kabupaten lain untuk dapat mengirim sampelnya ke sumba timur untuk diuji bila rencana pengadaan laboratorium PCR di Sumba Timur terlaksana.
Jona Widagdo Putri mewakili Kemenkomarves mengatakan sebagai perpanjangan tangan dari Menteri Luhut Binsar Panjaitan yang mendapat tanggung jawab dari Presiden Jokowi untuk menekan laju penularan Corona di Sembilan provinsi dengan mempercepat penanganan Covid-19 dengan baik dan terukur yaitu dengan melihat secara lebih detail dan hati-hati guna menentukan Langkah yang akan diambil kedepan. Tiga strategi yang utama dari pak Menko adalah disiplin, pembentukan karantina terpusat dan manajemen perawatan Covid-19.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumba Timur, Tinus Ndjurumbaha, S.KM menjelaskan dalam pertemuan ini, terkait dengan peningkatan kasus yang terjadi di kabupaten Sumba Timur maka APD yang digunakan oleh Tenaga Kesehatan dan dokter dan rapid tes yang digunakan sangat terbatas. Selanjutnya sampel yang telah diambil akan menumpuk di Sumba Timur karena pesawat yang tidak ada selanjutnya setelah tiba di Kupang akan menumpuk lagi menunggu hasil sekitar dua sampai tiga minggu sehingga dari waktu yang terbuang hanya untuk menuggu hasil saja kurang efektif sehingga kesulitannya adalah ketika deteksi awal yaitu melakukan tracing dan tracking pada suspect sangat kesulitan karena rapid antigen dan rapid antibody yang sudah habis dan terakhir dibantu dari TNI untuk rapid antigen dan rapid antibody untuk digunakan oleh tenaga Kesehatan. Hal ini disampaikan pada saat rapat berlangsung agar Yayasan SDS dapat mengetahui dan memberikan solusi untuk dapat mengadakan APD, alat rapid antigen dan rapid antibody untuk Kabupaten Sumba Timur.
Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Lely Harakai, M. Kes, memaparkan untuk Labkesda, Kabupaten Sumba Timur belum mempunyai, hampir diseluruh Rumah Sakit di kabupaten Sumba Timur blm mepunyai Labkesda sedangkan untuk laboratorium swabnya Pemda Kabupaten Sumba Timur bersedia untuk membangunnya, sesuai dengan pembicaraan terakhir yang telah dilakukan bersama yayasan SDS. Terkait pertanyaan dari Adrian Lembong, Untuk menjalankan Labkesda perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni artinya tenaga dokter dan tenaga Kesehatan yang qualified karena kompleksitas dari laboratorium dapat menjamin mutu dari hasil yang didapatkan. Untuk tenaga dalam laboratorium menurut dr. Lely, saat ini kabupaten Sumba Timur memiliki dua spesialis patologis klinis, lima belas analis dan satu sarjana kimia yang akan mengoperasikan bila memiliki laboratorium PCR. Disamping itu tenaga laboratorium juga telah dilakukan pelatihan khusus dalam pengambilan PCR dan Swab sehingga kualifikasi dari tenaga laboratium tersebut dapat diandalkan sesuai standar Kesehatan yang diharuskan.
Ditambahkan dr. Lely, untuk tes TCM sendiri kenapa beberapa waktu lalu kurang efektif disamping dari cartridge yang habis dari mesin TCM itu sendiri, juga hasil tes TCM yang dibawa ke kupang masih menunggu jadwal pesawat dan setelah sampai di kupang masih menunggu lagi hasil lab yang hampir dua sampai tiga minggu baru mendapatkan hasil, ketika mendapatkan hasil transmisi lokal terutama transmisi dalam keluarga di masyarakat sudah terjadi sehingga menyusahkan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan tracing dan tracking dari pasien covid. Atas dasar inilah yang menjadi pertimbangan apabila ada laboratorium PCR di Sumba Timur akan dapat membantu kecepatan diagnosa bagi masyarakat sumba timur khususnya dan untuk dapat membantu tiga kabupaten lain di pulau sumba.
Adrian lembong, direktur adora mengatakan dari Fasilitas Kesehatan yang sudah ada di kabupaten Sumba Timur sudah sangat mendukung. Yayasan Satriabudi Dharma Setia (SDS) dalam hal ini diwakili oleh dr. Vincentius Simeon Weo Budhiyanto dan Erlina victoria feriani ratu ragalay, S.Si berkoordinasi dengan Kemenkomarves pada saat ini diwakili oleh Jona Putri akan mengadakan yang artinya akan MEMBANGUN laboratorium SWAB di kabupaten Sumba Timur serta menyediakan alat habis pakai yang dilaksanakan oleh Yayasan Satriabudi Dharma Setia (SDS). Hal yang perlu diperhatikan nanti menurut Adrian adalah alat habis pakai yang nanti dapat disiapkan anggaran untuk alat habis pakai dimana nantinya setelah Yayasan SDS menyediakan ditahap pertama selanjutnya ditahap berikut pemerintah Kabupaten Sumba Timur maupun kabupaten lain yang akan menggunakan fasilitas Kesehatan terkait laboratorium Swab yang berhubungan dengan alat habis pakai terkait penggunaannya dapat menyiapkan dana berhubungan dengan hal tersebut. menambahkan penjelasannya, Adrian lembong mengatakan agar dapat dibentuk satu tim kerja yang dapat mendukung fasilitas Kesehatan yang telah diberikan (laboratorium mobile PCR) maupun yang akan dibangun nantinya (Laboratorium SWAB) dalam hal ini orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kerja kemanusiaan ini.
Erlina Victoria Feriani Ratu Ragalay, S.Si yang nantinya akan menjadi fasilitator dari tim kerja pengadaan laboratorium PCR mobile dan laboratorium Swab mengucapkan syukur dan terimakasih kepada Yayasan SDS dan Adrian lembong terkait pengadaan laboratorium ini merupakan jawaban Doa dari seluruh masyarakat sumba timur khususnya dan masyarakat daratan sumba umumnya karena hasil pertemuan yang memberikan kelegaan ini.
Bupati Sumba Timur melalui kesempatan ini pada saat vidcon berlangsung menunjuk Sekretaris Daerah kabupaten Sumba Timur menjadi Ketua Tim kerja yang nantinya akan berkoordinasi dengan Yayasan SDS dalam hal ini ibu Erlina victoria feriani ratu ragalay, S.Si sebagai fasilitator yang nantinya dibantu oleh Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dr. Lely Harakai, M. Kes, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumba Timur, Tinus Ndjurumbaha, S.KM dan Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sumba Timur (BKAD) Umbu N Wohangara sebagai Tim Kerja Kabupaten yang akan bahu membahu bekerja dalam pengadaan Laboratorium mobile PCR dan Pembangunan Laboaratorium Swab di Kabupaten Sumba Timur.
Untuk kerjasama dengan tiga kabupaten lainnya di pulau sumba yaitu Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya terkait dengan pemanfaatan laboratorium ini maka Bupati Sumba Timur akan membicarakan terlebih dahulu bersama Bupati tiga kabupaten lain tersebut dimana bila dimanfaatkan untuk satu pulau sumba maka perlu kontribusi dari tiga kabupaten lain terkait APD dan alat lainnya yang merupakan alat habis pakai yang digunakan oleh tenaga Kesehatan dalam laboratorium yang akan dibangun.
Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si, mengatakan ini merupakan kejutan ketika Sumba Timur diberikan kepercayaan untuk dapat dibangun laboratorium Swab ini, untuk itu kabupaten Sumba Timur memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi serta ucapan syukur dan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada Yayasan Satriabudi Dharma Setia (SDS) karena telah berkorban dan berbesar hati untuk membangun laboratorium Swab serta mengadakan laboratorium mobile PCR untuk kabupaten Sumba Timur karena hal ini akan sangat membantu bagi Kabupaten Sumba Timur Khususnya dan tiga kabupaten lainnya di pulau Sumba.(dd)

 
Yang Online
Kami punya 88 tamu online