• Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_1
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_2
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_3
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_4
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_5
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_6
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_7
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_8
  • Pemimpin Baru Sumba Timur 2021 - 2026_9
1 2 3 4
Login Form



SEKDA SUMBA TIMUR HADIRI VIDCON RAKOR FORSESDASI TAHUN 2021

Sekda Sumba Timur Hadiri Vidcon Rakor Forsesdasi Tahun 2021

Waingapu - Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Domu Warandoy, SH, M.Si didampingi Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Lexi Kristian Henuk, Ap, M.Si, mengikuti video conference Rapat koordinasi dan Silaturahmi antara Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forsesdasi dengan Anggota Forsesdasi (sekda provinsi dan sekda kabupaten/kota) se-Indonesia di ruang kerja sekda, Kompleks Perkantoran Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Jumat (22/1/2021).
Rakor ini menghadirkan beberapa narasumber, Sekretaris jenderal Kementrian Dalam Negeri, Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si, Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur, Deputi Bidang SDM Apartur - Kementerian PANRB, Aba Subagja dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Dr. Agus Pramusinto, dan Ketua Umum DPP Forsesdasi, Nasrun Umar, yang juga merupakan Sekda Sumatera Selatan.
Rakor Forum Sekda Seluruh Indonesia (Forsesdasi) tahun 2021 yang mengusung tema Peran Sekretaris Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang lebih baik menuju Indonesia Maju, dibuka secara langsung oleh Ketua DPP Forsesdasi sekaligus Sekda Provinsi Sumatra Selatan Nasrun Umar dan diikuti oleh Sekdaprov, Sekdakab/Sekdako se-Indonesia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera selatan, H. Nasrun Umar selaku Ketua Umum DPP Forsesdasi dalam sambutannya menjelaskan beberapa hal terkait tugas dan fungsi Sekretaris Daerah yang merupakan puncak tertinggi dalam pemerintahan. Nasrun Umar juga menjelaskan rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menambah wawasan Sekretaris Daerah khususnya kepada seluruh anggota Forsesdasi agar berpartisipasi aktif mendukung Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pengelolaan sumber daya manusia ASN yang profesional, berintegritas dan berkinerja tinggi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik menuju indonesia maju. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo, ASN harus tetap produktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pemanfaatan teknologi menjadi salah satu alternatif ASN dalam menyelenggarakan suatu pertemuan maupun memberikan pelayanan ditengah pandemi Covid-19.
Selanjutnya Nasrun menambahkan, peran Sekretaris Daerah semakin strategis serta mempunyai peran penting dalam mengawal proses perubahan dengan cara melakukan gerakan reformasi birokrasi dimana Di bidang pemerintahan berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Sekretaris Daerah merupakan jabatan puncak tertinggi dalam pemerintahan.
Selain itu, Sekretaris Daerah juga mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam rangka peryusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif tugas Kepala Daerah dalam rangka pelayanan administratif yang memang dibutuhkan masyarakat terutama dalam situasi pandemi saat ini.
Sekda Provinsi Sumatera selatan, H. Nasrun Umar diakhir sambutannya berharap dengan berkumpulnya nanti para Sekda di Forsesdasi tahun 2021 bisa menemukan jalan keluar terbaik permasalahan dan saling berbagi dalam memperjuangkan harkat dan martabat sebagai Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Sekretaris jenderal (sekjen) Kementrian Dalam Negeri Kemendagri Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si dalam arahannya menyampaikan agar Pemerintah daerah diharapkan untuk terus mengoptimalkan penanganan covid 19 sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dengan memperhatikan karakteristik kearifan lokal masing-masing daerah.
Pemerintah daerah agar selalu dapat memastikan keterpaduan program dan kegiatan penanganan covid-19 sampai pada level pemerintahan terdepan (desa dan kelurahan) dan pemerintah daerah selalu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran penanganan covid 19 yang akuntabel dan tepat sasaran. Kemendagri bersama dengan Kementerian atau lembaga terkait akan terus berkoordinasi dalam upaya mendorong pemerintah daerah terkait dengan penyerapan realisasi APBD 2021 guna penanganan covid-19 dan peningkatan stimulus ekonomi didaerah.
Selanjutnya Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur, Deputi Bidang SDM Apartur - Kementerian PANRB, Aba Subagja dalam arahannya menjelaskan beberapa hal penting, pertama, Satu pengembangan karir ASN berbasis sistem merit, terdapat 5 survei di yang menjadi prioritas utama pengelolaan SDM yaitu pengembangan SDM secara berkesinambungan, merekrut orang yang tepat, pengembangan budaya organisasi, membangun jalur karir dan mengelola Talents. Adapun pola karir ASN berbasis merit yaitu sistem merit, integritas, kompetensi dan kinerja, dalam pengembangan karir ASN dilakukan mutasi/promosi dan penugasan yang merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan di lingkungan instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Kedua, Pengembangan karir ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), dalam pengembangan karir JPT terbagi menjadi dua yaitu untuk PNS (JPT, jabatan administrasi dan jabatan fungsional), Sedangkan untuk PPPK (JPT utama dan Madya Pratama serta jabatan fungsional). Ketiga, Manajemen Talenta ASN dan Pola Karir JPT Nasional,untuk tingkatkan implementasi manajemen talenta ASN pada instansi pemerintah memiliki beberapa tahapan yaitu membangun komitmen dan kapasitas organisasi, persiapan infrastruktur penyelenggaraan, akuisisi talenta, pengembangan dan retensi talenta, penempatan instansi/nasional. Mutasi JPT nasional bertujuan untuk mengakselerasi kinerja instansi pemerintah dan mendorong pencapaian percepatan pembangunan nasional serta sebagai jaminan pengembangan pola karir karir ASN pada tingkat nasional.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Dr. Agus Pramusinto MDA pada kesempatan ini  menyampaikan bahwa KASN harus memastikan mengisi jabatan dengan orang - orang yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi serta dengan pengaturan yang ada saat ini semua harus berproses sesuai dengan aturan dan prosedur yang jelas. Sehingga kepada para Sekretaris Daerah dimohon untuk tegas dalam hal pengisian jabatan ini agar tidak ada yang melanggar aturan sehingga tidak terjadi kegaduhan, karena KASN fungsinya adalah untuk mengawasi dan memastikan agar ASN dapat bekerja sesuai dengan aturan dan tidak melakukan kekeliruan.
Pada kesempatan ini, diinformasikan Rakornas Forsesdasi tahun 2021 akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

 

BUPATI SUMBA TIMUR HADIRI VIDCON PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PMA/PMDN DENGAN UMKM

Bupati Sumba Timur Hadiri Vidcon Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Pma/Pmdn Dengan UMKM

Waingapu - Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si menghadiri secara virtual Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Antara Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di ruang rapat Bupati, Kompleks Perkantoran Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Senin (18/1/2021).
Mendampingi Bupati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Kabupaten Sumba Timur, Umbu Maramba Memang, S.Pt dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumba Timur beserta jajarannya mengikuti Kegiatan tersebut.
Penandatanganan Kerjasama yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini, disaksikan dan di buka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat serta diikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala DPMPTSP seluruh Indonesia, pimpinan perusahaan PMA/PMDN dan Pimpinan UMKM.
Pada kesempatan pertama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, S.E,  dalam sambutannya menjelaskan penandatanganan komitmen kerja sama ini antara 56 usaha besar dengan 196 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, program tersebut diselenggarakan untuk menegaskan kembali pentingnya kemitraan antara investasi yang dilakukan oleh pengusaha besar nasional maupun asing, dengan pengusaha nasional yang ada di daerah atau UMKM lokal di wilayah proyek investasi.
Program kemitraan usaha besar dengan UMKM kemitraan ini mengolaborasikan 56 usaha besar, yang terdiri atas 29 penanaman modal asing (PMA) dan 27 penanaman modal dalam negeri (PMDN), dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Selanjutnya Menurut kepala BKPM, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, agar setiap investasi yang masuk wajib ‘dikawinkan’ dengan pengusaha nasional atau UMKM lokal. Masuknya investasi ke Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, khususnya dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Bahlil juga memengatakan, kemitraan akan memberikan dampak ganda kepada masyarakat lokal dengan hadirnya investasi di daerahnya. Bagi UMKM itu sendiri, manfaat yang dirasakan akan memacu kualitas produk serta membuka peluang UMKM untuk naik kelas. Lebih jelasnya menurutnya adalah kolaborasi investor itu dilakukan oleh pengusaha lokal atau UMKM di daerah, bukan yang ada di Jakarta sehingga Tentunya, BKPM akan memfasilitasi dan menjamin UMKM yang dilibatkan memiliki kualifikasi yang baik, serta memenuhi syarat dan kriteria, Tidak sembarang UMKM.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam awal sambutannya meyebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah diundangkan dan peraturan turunannya juga akan segera diterbitkan dimana hal ini untuk meningkatkan kemudahan berusaha, kemitraan strategis antara perusahaan besar dengan Uusaha Kcil Menengah Mikro (UMKM) dengan prinsip saling menguntungkan serta meningkatkan daya saing di pasar global. Kemitraan UMKM sangat penting karena dengan adanya perjanjian kemitraan ini UKM dan UKM/UMKM yang ada di Indonesia bergabung di distribusi global sehingga bisa masuk dalam rantai produksi global (Global Value Chain). Ditambahkan Presiden dengan adanya perjanjian kerja sama ini dapat menguatkan usaha mikro yang ada di Indonesia serta merupakan langkah strategis agar UMKM menjadi serta kualitas produk UMKM menjadi kompetitiif karena bisa belajar melalui perusahaan besar baik itu dalam negeri maupun perusahaan asing yang tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta pemerataan ekonomi.
Presiden Joko Widodo selanjutnya mengatakan, program kerja sama ini harus berlangsung terus secara berkelanjutan dan meningkat nilainya serta meluas pula wilayah cakupannya, mendorong UMKM untuk terus belajar meningkatkan kualitas produknya memperbaiki manajemen dan memperluas kemitraannya. Diakhir sambutannya, presiden Joko Widodo mengatakan, Bisnis ini harus saling menguntungkan dimana harus menemukan pola relasi yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan UMKM, Perusahaan besar tidak boleh mementingkan usahanya sendiri, libatkan usaha menengah dan mikro dalam usahanya. Pemerintah akan terus berupaya untuk membangun ekosistem yang kondusif agar kolaborasi ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) yang terus melakukan percepatan dan melayani investasi baik dari dalam maupun luar negeri demi peningkatan naiknya kelas UMKM yang ada di Indonesia.(dd)

 

SE BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR: KESRA.400/104/I/2021 TANGGAL 16 JANUARI 2021 PENINGKATAN KEWASPADAAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Mohon diperhatikan untuk wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Sumba Timur, Surat Edaran Bupati Sumba Timur Nomor: Kesra.400/104/I/2021 tanggal 16 Januari 2021 tentang PENINGKATAN KEWASPADAAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK MENGENDALIKAN DAN MEMINIMALKAN PENULARAN TRANSMISI LOKAL COVID-19 DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Surat Edaran ini Wajib dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sumba Timur dalam rangka mengendalikan dan meminimalkan penularan transmisi Covid -19, dan SATPOL PP Kab. Sumba Timur untuk berkoordinasi dengan TNI POLRI beserta jajarannya serta kepada para Camat, Lurah / Kepala Desa untuk mendukung pengawasan secara tegas dan ketat terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini di wilayah masing – masing.

 

d

unduh dokumen disini

 
Yang Online
Kami punya 186 tamu online