Asisten I Sumba Timur Ikuti Video Conference Akselerasi Capaian Vaksinasi Covid-19

Waingapu - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kabupaten Sumba Timur, Yacobus Yiwa, SH, bersama kepala bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan, Jonker Litelnoni dan seorang pejabat struktural dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumba Timur mengikuti Rapat koordinasi yang dilakukan secara virtual bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pembahasan akselerasi capaian program vaksinasi Covid-19 di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati, Setda kabupaten Sumba Timur, Jumat (29/1/2021).
Rakor melalui video conference yang dipimpin langsung oleh Menteri Kesehatan ini bertujuan untuk membahas akselerasi percepatan capaian vaksinasi Covid-19 di seluruh Indonesia dengan target yang telah ditentukan.
Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, vaksinasi adalah salah satu solusi untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) buatan. Herd immunity (kekebalan kelompok) terbentuk apabila 2/3 populasi terbentuk antibodi dalam periode yang sama, sehingga perlu dilaksanakan vaksinasi yang lebih cepat. Indonesia harus melakukan vaksinasi 181.5 juta penduduk, dengan 363 juta suntikan dalam 300-365 hari ekuivalen 1 juta vaksin/hari.
Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan sesuai arahan Presiden agar setiap kepala daerah menyukseskan program vaksinasi, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penduduk yang harus di vaksin di Indonesia mencapai 181.5 juta jiwa dan setiap orang akan mendapatkan dua dosis suntikan atau dua dosis vaksin Covid-19. Untuk itu dengan total dosis yang akan diberikan sebesar 363.108.930, maka diperlukan satu juta vaksinasi dalam sehari agar program vaksinasi ini dapat selesai dalam waktu 1 tahun.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin juga berharap agar para bupati dan wali kota se-Indonesia dapat mendukung penyediaan kebutuhan vaksin di samping menyukseskan proses vaksinasi kepada masyarakat yang menjadi target vaksinasi. Untuk mendukung program vaksinasi, pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19.
Dalam peraturan Menteri yang telah dikeluarkan menyebutkan prioritas penerima vaksin pertama adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Setelah itu, ada pula tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/rukun warga. Untuk prioritas berikutnya adalah guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/sederajat, dan perguruan tinggi; aparatur kementerian/lembaga, aparatur organisasi perangkat Pemerintah Daerah, dan anggota legislatif. Prioritas lainnya adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, ekonomi dan masyarakat pelaku perekonomian lainnya atau dapat dikatakan bahwa vaksinasi saat ini lebih difokuskan kepada tenaga kesehatan dan ditargetkan pada akhir februari vaksinasi untuk tenaga kesehatan ini dapat dirampungkan, kemudian baru dilanjutkan kepada para kepala daerah dan para pejabat lanjutnya.
Untuk mencapai target ini, Menteri Kesehatan menyerukan kepada semua pihak baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk lebih bekerja keras dan saling bekerjasama dalam upaya melaksanakan percepatan vaksinasi ini.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam paparannya menekankan peran kepala daerah harus sejalan dengan pusat dan daerah dengan mengefektifkan sosialisasi, terutama dalam menangkal isu hoax dalam penggunaan vaksin-19. Selanjutnya dalam rancangan dan rencana penggunaan vaksin, pemerintah telah menetapkan dua skema, yakni skema mandiri dan skema program. Untuk vaksinasi kuncinya adalah percepatan dan keamanan pelaksanaannya, sehingga penyebaran Covid-19 semakin cepat diredam di Tanah Air. Beberapa peran penting kepala daerah dalam menyukseskan pelaksanaan Covid-19. Diantaranya pemerintah daerah harus dapat menyediakan pendanaan melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah masing-masing.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, kepala daerah memiliki peran penting dalam mensukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dimana setiap daerah harus memberikan dukungannya yang mesti dilakukan diantaranya meliputi dukungan penyediaan tenaga kesehatan, penyediaan tempat vaksinasi, penyediaan logistic dan transportasi, penyediaan gudang/tempat penyimpanan vaksin termasuk ‘buffer’ persediaan/stok pilling dan keamanan dalam pendistribusian vaksin serta melakukan sosialisasi secara masiv kepada masyarakat terkait pentingnya Vaksinasi Covid-19 dalam hal ini Pemerintah daerah juga harus melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19 bersama Kemenkes dan BPOM.
Kepala daerah sesuai arahan mendagri, harus mempunyai inovasi dan terobosan agar penyaluran vaksin ini dapat berjalan lancar dan cepat sehingga proses vaksinasi diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.(dd)