Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Kabupaten Sumba Timur Ikuti Peluncuran Program Sekolah Penggerak

Waingapu - Hadir mewakili Bupati Sumba Timur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Kabupaten Sumba Timur, Umbu Maramba Memang, S.Pt bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur, Ir. Yunus d. Wulang serta Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid) SD, Umbu Ndilu Hamandika, SP., M.AP mengikuti pertemuan yang dilakukan secara virtual oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka Peluncuran Merdeka Belajar Episode / Tahap 7 yaitu PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati, Setda kabupaten Sumba Timur, Senin (1/02/2021).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7 yaitu Program Sekolah Penggerak, secara daring di Jakarta, pada Senin (01/02/2021), Turut hadir dalam peluncuran kegiatan ini secara daring mewakili Menteri dalam negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.    
Dalam paparannya, Mendikbud mengatakan Program Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui enam Profil Pelajar Pancasila. Mendagri mengatakan Program program sekolah penggerak dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global.
Secara umum, Program Sekolah Penggerak terfokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru, sampai kepala sekolah. Kualitas siswa diukur melalui pencapaian hasil belajar di atas level yang diharapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan, yaitu Melalui pembelajaran yang berpusat pada murid maka akan menciptakan perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi diri, refleksi guru, sehingga terjadi perbaikan pada pembelajaran dan sekolah melakukan pengimbasan.
Program Sekolah Penggerak merupakan kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah di mana komitmen dari Pemerintah daerah menjadi kunci utama. Intervensi yang dilakukan akan diterapkan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah. Ruang lingkup Program Sekolah Penggerak mencakup seluruh kategori sekolah, baik negeri dan swasta dan pendampingan akan dilakukan selama tiga tahun ajaran kemudian sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Tujuan besar program sekolah penggerak ini adalah kemudian terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia dapat menjadi sekolah penggerak. Dalam sekolah penggerak, tidak ada yang namanya sekolah unggulan, tidak ada yang mengubah input, tetapi mengubah proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas SDM.
Program sekolah penggerak akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi sehingga seluruh ekosistem sekolah di Indonesia akan menjadi Sekolah Penggerak. “Pada tahun ajaran 2021/2022, program ini akan melibatkan 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 kab/kota; untuk tahun ajaran 2022/2023, kita akan libatkan 10.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 250 kab/kota; untuk tahun ajaran 2023/2024 kita akan libatkan 20.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 514 kab/kota; selanjutnya sampai 100 persen satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak
Pendaftaran Program Sekolah Penggerak dimulai dari pendaftaran kepala sekolah.  Pendaftaran dibuka untuk kepala sekolah semua jenjang mulai dari PAUD (5-6 tahun), SD, SMP, SMA, SLB.  Bagi kepala sekolah yang ingin menjadi bagian dari program ini dapat segera mendaftar sebelum 6 Maret 2021 di https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/pendaftaran.../.
Dukungan Kemendagri dan DPR RI terhadap Program Sekolah Penggerak, diantaranya dengan hadir secara daring Sekjen Kemendagri dan ketua komisi X DPR RI dalam peluncuran program sekolah penggerak ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Muhammad Hudori mewakili Mendagri menyampaikan dukungan Kemendagri terhadap program Sekolah Penggerak, dimana dalam arahannya beliau menyampaikan bahwa Pemerintah daerah (pemda) segera memahami konsep program Sekolah Penggerak secara menyeluruh, selanjutnya pemda membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut untuk mendukung program Sekolah Penggerak berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kemendikbud dan dinas terkait segera memetakan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Penggerak, serta untuk tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal empat tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak. Hal I ini perlu kolaborasi, pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda dalam kesempatan yang sama menyampaikan arahannya, bahwa DPR RI mengapresiasi dan mendukung gagasan serta inisiasi Kemendikbud terkait program Sekolah Penggerak. Program ini adalah bagian dari Peta Jalan Pendidikan Merdeka Belajar yang sudah memasuki episode ke-7 dan Ini adalah upaya percepatan transformasi Pendidikan.
Program sekolah penggerak adalah bagian penyempurnaan peningkatan mutu sekolah yang sudah beberapa kali dicanangkan Kemendikbud. Kebijakan ini Menurut Syaiful Huda sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap stigma Sekolah Unggulan. Hal Ini bukan pembeda antara sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. DPR akan terus memantau pelaksanaannya di lapangan agar tidak ada jarak antara perencanaan dan implementasi.
DPR mendorong dibentuknya tim dan pelibatan seluruh anggota masyarakat agar target Sekolah Penggerak dipahami dengan komprehensif oleh seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, komunikasi dan kolaborasi efektif termasuk dinas pendidikan di seluruh Indonesia juga harus dilakukan. Semua celah yang bisa menunda efektivitas pelaksanaan program Sekolah Penggerak harus segera ditutup dengan membuat aturan yang melekat pada semua pihak.
Syaiful Huda dalam paparannya yang terakhir mengatakan, butuh usaha yang lebih dalam mensukseskan program Sekolah Penggerak karena kita semua sedang menghadapi kondisi darurat Covid-19 dan memberikan selamat kepada Kemendikbud dan harapan semoga program ini menjadi bagian yang utuh dari kebijakan transformasi pendidikan di negara kita.