Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri Ke Kab. Sumba Timur

Bidang Pengelolaan Diskominfo Berita 03 Juni 2021 24 kali Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri Ke Kab. Sumba Timur

Bupati Sumba Timur, Drs. Khristofel Praing, M.Si bersama Wakil Bupati, David M Wadu, ST dan para pimpinan perangkat daerah menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri Bapak Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. MuhammadTito Karnavian, M.A., PH.D. bersama Ketua Harian Dekranas Ny. Tri Tito Karnavian dalam rangka kunjungan kerja Mendagri saat menyambangi Kabupaten Sumba Timur, Kamis, 3 Juni 2021 di Bandara Umbu Mehang Kunda, Waingapu.
Dalam sambutannya saat menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri RI di kabupaten Sumba Timur yang dilaksanakan di Gedung Umbu Tipuk marisi, Drs. Khristofel Praing, M.Si mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam suasana kepemimpinan yang baru sedang berupaya untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya Bupati Sumba Timur mengatakan, “Persoalan pertama yang sedang dihadapi yaitu masalah stunting, di mana pada tahun 2018 Kabupaten Sumba Timur ditetapkan sebagai Locus Kabupaten Stunting bersama 150 Kabupaten lainnya di Indonesia”. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur serius dan sistematis dalam upaya melakukan intervensi untuk pencegahan stunting melalui 8 aksi konvergensi pencegahan stunting mulai dari analisa situasi atau melakukan identifikasi sebaran stunting, menyusun rencana kegiatan, integrasi intervensi gizi, melakukan rembug stunting, memberikan kepastian hukum bagi desa, memastikan tersedia dan berfungsinya kader pembangunan manusia serta meningkatkan sistem pengelolaan data, melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita serta melakukan review kinerja pelaksanaan program”.
Sementara itu, angka gizi buruk di Kabupaten Sumba Timur malah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, ditemukan 135 kasus, pada tahun 2019 ditemukan 228 kasus, dan pada tahun 2020 ditemukan 327 kasus, dan Untuk tahun 2021 sampai dengan saat ini sudah ditemukan 121 kasus.
Upaya penanggulangan balita gizi buruk yang dilakukan adalah melakukan rawat inap bagi setiap balita gizi buruk yang mengalami kelainan klinis dan dengan penyakit penyerta, sedangkan bagi yang tidak mengalami kelainan maka dilakukan rawat jalan melalui pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT-P). Upaya yang dilakukan antara lain pemantauan pertumbuhan perkembangan anak, pelacakan gizi buruk, pedampingan pola makan keluarga berbasis gizi seimbang, konseling pemberian makanan bagi anak dan balita, pemberian tablet tambahan darah dan peningkatan kapasitas tenaga gizi puskesmas.
Upaya terbaru yang sedang dilakukan adalah memberikan obat gizi yaitu RUTF yang merupakan bantuan UNICEF bagi balita gizi buruk dan pengembangan orang tua asuh bagi setiap penderita gizi buruk dan saat ini telah disiapkan instruksi Bupati untuk para pejabat Eselon II, III, PKK dan Dharmawanita untuk menjadi orang tua asuh bagi anak - anak penderita gizi buruk.
Selain itu, pada akhir Tahun 2020 hingga awal tahun 2021 terjadi peningkatan kasus covid 19 yang cukup signifikan di Sumba Timur sebagai akibat adanya kluster Pilkada dan situasi bencana badai siklon tropis Seroja sehingga kerumunan di tempat pengungsian tak terhindari. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan laboratorium yang belum ada di Sumba Timur sehingga terjadi keterlambatan dalam mengetahui hasil sampel yang dikirim. Hal ini menyebabkan terjadinya penularan yang sulit untuk dikendalikan.
Memperhatikan kondisi tersebut, maka Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk segera mengadakan Laboratorium PCR di Sumba Timur karena keberadaan Laboratorium ini merupakan salah satu titik krusial yang harus segera diatasi. Akan tetapi pada saat yang sama jika memperhatikan kondisi keuangan daerah maka sangat berat dapat melakukan pengadaan Laboratorium dari dana APBD Kabupaten Sumba Timur, mengingat pemerintah juga berkonsentrasi untuk menyelesaikan persoalan pasca bencana banjir dan Badai Siklon Tropis Seroja. Dalam konsep kepemerintahan yang baik (good goverment) ada 3 pilar Kepemerintahan yang baik yakni pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha, dalam posisi seperti inilah pemerintah mengambil langkah melibatkan masyarakat sipil dan dunia usaha untuk mengambil bagian dalam persoalan ini yang pada akhirnya beberapa orang donator yang terhimpun dalam Yayasan Satria Budi Dharma Setia di Jakarta bersedia membantu pengadaan Lab.PCR di Sumba Timur.
Hasilnya, Laboratorium PCR telah ada dan telah diresmikan pada 31 Mei 2021 yang lalu dan ditempatkan di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu yang akan melayani 4 Kabupaten yang ada di daratan Sumba dan Kabupaten Sabu Raijua. Dengan adanya Lab-PCR tersebut, diharapkan penyebaran Covid 19 di Kabupaten Sumba Timur dapat dikendalikan dengan baik.
Melajutkan sambutannya, Bupapti Sumba Timur, Drs. Khristofel Praing, M.Si mengatakan “terkait Inovasi Daerah. Saat ini Kabupaten Sumba Timur masih berada pada kategori “Kabupaten Kurang Inovatif”. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur akan berupaya untuk keluar dari kondisi ini. Hal yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi pelaksanaan program Inovasi daerah kepada para pimpinan perangkat daerah, para camat serta stake holders terkait dalam pengembangan inovasi daerah serta pengembangan Pusat Jaringan Inovasi Daerah. Terkait dengan hal ini beberapa hari yang lalu kami telah mengirim surat kepada Bapak menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri untuk menugaskan staf yang membidangi Inovasi Daerah sebagai Nara Sumber pada kegiatan Sosialisasi yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni mendatang”.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. MuhammadTito Karnavian, M.A., Ph.d dalam sambutannya mengatakan telah begitu lama berkeinginan untuk berkunjung ke pulau Sumba karena terkesan dengan keindahannya "saya sudah lama ingin ke Sumba bersama istri dan sudah banyak mendengar tentang Sumba baik dari teman dan literatur yang ada, saya sangat terkesan dengan keindahan pulau Sumba yang penuh dengan potensi alam yang jika di kembangkan dan dikelola dengan baik akan meningkatkan pendapatan daerah", ucap Mendagri.
Tito karnavian dalam sambutannya juga mengatakan otonomi daerah merupakan semangat daerah untuk pemekaran dalam wilayahnya, tetapi perlu juga diperhatikan soal kondisi fiskal dan kemiskinan didaerahnya.
"Saya membalikkan konsep, kalau kita gunakan konsep itu maka kita tidak akan maju, karena, tujuan pemekaran hanya dengan tujuan adanya dana transfer dari pusat ke daerah. Otonomi daerah seharusnya juga merupakan spirit daerah untuk berusaha memacu menggali potensi daerah dan kewenangan daerah sehingga dapat tergali secara maksimal potensi dan Pendapatan Asli Daerah", jelasnya.
Mendagri, Tito Karnavian pada intinya menyampaikan bahwa Pemerintah pusat dalam hal ini kementerian Dalam Negeri RI secara khusus siap sedia untuk selalu membantu akan persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur.
Di waktu bersamaan, Ketua Harian Dekranas Ny. Tri Tito Karnavian turut menyerahkan bantuan Susu dan pemberian makanan tambahan serta penyerahan masker kepada masyarakat Kabupaten Sumba Timur yang di terima oleh Bupati Sumba Timur dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Timur, Selanjutnya diserahkan juga Bantuan Sosial Kepada 15 orang Pengrajin yang terkena dampak bencana oleh Ny. Tri Tito Karnavian, kegiatan ini dilaksanakan ini di Gedung Umbu Tipuk Marisi, Waingapu, dan dihadiri oleh Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri RI, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Forkopimda Kabupaten Sumba Timur, Seretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, para Asisten Setda kabupaten Sumba Timur dan Pimpinan Perangkat Daerah.