Pada tanggal 15 Agustus 2015 Bupati Sumba Timur Drs. Gidion Mbilijora, M.Si, bertindak selaku Inspektur pada upacara Pemberian Remisi kepada narapidana Lapas kelas IIA Waingapu tahun 2015 yang bertempat di halaman Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Waingapu Sumba Timur. Turut hadir dalam upacara tersebut Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, Asisten Administrasi Dan Kepegawaian, Forkopimda, pimpinan SKPD dan disaksikan juga oleh para petugas Lapas serta warga binaan yang ada. Sambutan tertulis Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly, yang dibacakan oleh Bupati Sumba Timur  mengatakan bahwa sebagai nikmat dan anugerah Allah SWT, kemerdekaaan memang perlu disyukuri. Rasa syukur dalam memperingati hari kemerdekaan ini tentunya menjadi milik segenap lapisan masyarakat khususnya para warga binaan pemasyarakatan, sebab pada hari yang sama pemerintah memberikan apresiasi berupa pengurangan masa menjalani pidana (remisi) bagi mereka yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan, serta telah memenuhi syarat yang ditentukan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi. Selanjutnya pemerintah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 120 Tahun 1955 yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-21.PK.01.01.02 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pengurangan secara khusus pada peringatan 70 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, memberikan remisi dasawarsa. Remisi ini diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada saat pemerintah memperingati 10 (sepuluh) tahunan (dasawarsa) proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia.
Menteri Yasonna juga menyampaikan bahwa kedepan pemberian remisi akan dilakukan dengan sistem aplikasi remisi Online sebagai bentuk percepatan pemberian remisi, mempermudah pemantauan, penghematan biaya, mengurangi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dan sistem aplikasi penilaian pembinaan narapidana (SPPN) melalui sistem scoring guna pembinaan narapidana lebih efektif, efisien, terukur, tepat, dan akurat. selain itu, Pemerintah mencanangkan akan merehabilitasi 100.000 pecandu narkotika baik yang berada di masyarakat, juga yang berada di Lapas/Rutan. Kurang lebih ada 15.285 orang pecandu narkotika berada didalam lapas/rutan. Kementerian Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP), Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), akan melakukan proses rehabilitasi. Pada tahap pertama telah direhabilitasi sejumlah 2.266 orang di 62 Lapas/Rutan diseluruh Indonesia, selanjutnya akan ditingkatkan terus jumlah narapidana pecandu yang akan direhabilitasi.

Selanjutnya, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, pada tanggal 5 Agustus 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Anak Bandung Jawa Barat, Pemerintah secara nasional melalui Menteri Hukum dan HAM RI meresmikan perubahan Nomenklatur dari Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), peresmian ini menandakan perwujudan transformasi hukum dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Remisi tahun 2015 pada Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sumba Timur diberikan kepada sejumlah 215 orang  Warga Binaan.