PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR IKUTI SOSIALISASI KEPMENDAGRI NO.146.1-4717 TAHUN 2020


Waingapu - Pemerintah kabupaten Sumba Timur yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kabupaten Sumba Timur, Yacobus Yiwa, SH, didampingi Sekretaris Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa bersama seorang pejabat strukural, Sekretaris Inspektorat kabupaten Sumba Timur dan Kepala bagian Tata pemerintahan Setda Kabupaten Sumba Timur, mengikuti kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Jumlah Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020 yang digabungkan dengan Rapat Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan pengisian dan Peresmian Anggota BPD yang akan dilaksanakan dalam masa Pandemi COVID-19 yang dilakukan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kemendagri dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Tata Wilayah Desa bertempat di Ruang Rapat Bupati, Setda kabupaten Sumba Timur, kamis (14/01/2020).
Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kemendagri dan diikuti Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dan bagian pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota Se-Indonesia.
Desa merupakan unit pemerintahan terkecil, dimaknai sebagai etalase atau garis depan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang secara empiris  bersinggungan langsung dengan kepentingan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, sekaligus menjadi institusi terdepan untuk menguatkan dan jati diri masyarakat di Indonesia. Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, meletakkan Desa memiliki peran yang sangat strategis tidak saja pada aspek penyelenggaraan pemerintahan akan tetapi sebagai lokomotif pembangunan bangsa dan negara. Atas hal tersebut pemerintah dituntut melakukan perumusan kebijakan terkait penataan wilayah administrasi pemerintahan Desa melalui revitalisasi data nama dan kode Desa yang saat ini sejumlah 74.961 yang ditetapkan dalam regulasi berupa Kepmendagri No. 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Jumlah Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020.
Untuk menjawab tantangan sekaligus menyajikan akurasi data jumlah Desa di seluruh Indonesia yang transparan dan akuntabel sehingga dapat menjadi acuan dan dasar dalam perumusan/pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait Desa untuk selanjutnya dapat diakses oleh pemangku kepentingan maupun masyarakat.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kemendagri Dalam paparannya saat membuka kegiatan ini mengatakan, saat ini terjadi perubahan jumlah desa dari awalnya 74.593 desa menjadi 74.961 desa di 33 provinsi, 415 kabupaten dan 19 kota, selanjutnya beliau juga mengatakan terkait nama, kode, dan jumlah desa yang sudah ditetapkan  tersebut hendaknya menjadi acuan setiap daerah.
Direktur Penataan Administrasi Desa Ditjen Pemerintahan Desa, Aferi Syamsidar Fudail dalam paparannya menjelaskan penetapan ini diharapkan menjadi best line atau garis terbaik data untuk sistem informasi lain yang dikelola Ditjen Pemerintahan Desa. Menurutnya penetapan nama, kode, dan jumlah desa seluruh Indonesia 2020 itu sebagai prasyarat untuk penyaluran dana desa TA 2021. Jadi dengan adanya Kepmendagri No146.1-571/2020, maka Kepmendagri No414.11-721 2019 tentang penetapan jumlah desa se Indonesia dicabut.
Aferi Syamsidar Fudail menjelaskan, terkait pelaksanaan Surat Mendagri Perihal Pelaksanaan Pengisian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), secara prinsip pengisian Anggota BPD diatur untuk zona hijau dan kuning bisa pemilihan langsung dan musyawarah dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Sedangkan zona orange dan merah dilakukan dengan mekanisme musyawarah perwakilan. Sedangkan untuk pelantikan BPD sendiri diharapkan untuk mematuhi 3M plus 1, yakni menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Pelaksanaan Pelantikan anggota BPD dilakukan hanya di kecamatan atau ruang terbuka dengan koordinasi satgas penanganan COVID-19 dan setelah pelaksanaan pelantikan diminta menyampaikan laporan tetulis ke Kemendagri UP Dirjen Bina Pemdes.(dd)