Waingapu - Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Domu Warandoy, SH, M.Si didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bartolomeus Nggama Landumeha, SH, M.Si, Kepala Badan Litbang Kabupaten Sumba Timur Drs. Dominggus Bandi, M.Si dan Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) Kabupaten Sumba Timur, mengikuti Webinar (Seminar Online) yang dibuka oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri DR. Agus Fatoni, M.Si mengenai Solusi Refocusing dan Realokasi Belanja APBD Tahun 2020 untuk Percepatan Penanganan dan Penanggulangan Covid-19, Rabu, 20 Mei 2020 bertempat di Ruang Rapat Bupati Sumba Timur.

Kegiatan ini menindak lanjuti antara lain Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Agus Fatoni sebagai Keynote Speaker Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Dalam arahannya menjelaskan bahwa di tengah keberagaman kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, pembebanan melalui belanja tidak terduga merupakan langkah strategis dalam aspek fleksibilitas penggunaan anggaran. Dalam hal pos belanja tidak terduga tidak mencukupi pendanaan dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah menggunakandana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan seperti Perjalanan Dinas, Biaya Rapat, dan biaya yang tidak prioritas lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Webinar ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan solusi kebijakan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dalam mengambil langkah-langkah melandaikan kurva COVID-19. Untuk itu, diperlukan dukungan data yang akurat terkait total dana refocussing dan realokasi APBD secara nasional  terhadap penambahan anggaran untuk kegiatan pada bidang - bidang seperti kesehatan, penanganan bencana, penanganan dampak ekonomi dan jaringan pengaman sosial serta Evaluasi proses penyaluran jaring pengaman sosial melalui sinkronisasi data antar kementerian dan kementerian dengan Pemda, Dengan tetap Pemda bertanggung jawab terhadap penggunaan dana.