Bupati Sumba Timur Resmi Membuka Rapat Kerja Pamong Praja dan Musrenbang Kabupaten Tahun Anggaran 2026

Rapat Kerja Pamong Praja yang dirangkaikan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2026

Foto : Bupati Sumba Timur Resmi Membuka Rapat Kerja Pamong Praja dan Musrenbang Kabupaten Tahun Anggaran 2026

Waingapu, 13 April 2026 - Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, ST., M.T., secara resmi membuka kegiatan Rapat Kerja Pamong Praja yang dirangkaikan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2026. Kegiatan pembukaan berlangsung di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Senin (13/4/2026).

‎Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumba Timur didampingi oleh Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, S. Kom., M.Ap., pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Timur, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur.

‎Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Timur, Ketua Pengadilan Agama Waingapu, Komandan Pos-AL Waingapu, Kasubden POM Kabupaten Sumba Timur, Komandan Pos TNI-AU Kabupaten Sumba Timur, Komandan Kompi 4 Yon C Pelopor Sumba Timur, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sumba Timur, para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, pimpinan perangkat daerah, Ketua Dharma Wanita Persatuan, pimpinan instansi vertikal, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, pimpinan BUMN/BUMD, pimpinan perguruan tinggi, para camat, Danramil/Danposramil, Kapolsek/Kapolpos, para kepala desa dan lurah, serta berbagai unsur organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan insan pers se-Kabupaten Sumba Timur.

‎Dalam sambutannya, Bupati Sumba Timur menegaskan bahwa Rapat Kerja Pamong Praja harus dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh aktor kunci di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Forum ini, menurutnya, menjadi ruang strategis untuk mengemukakan dan membahas berbagai kebijakan, isu-isu aktual, serta permasalahan yang dihadapi daerah melalui diskusi yang intens dan konstruktif.

‎“Melalui forum ini, kita membangun kesamaan persepsi dengan seluruh komponen daerah, termasuk TNI dan Polri, untuk merumuskan solusi terbaik yang nantinya dituangkan dalam rekomendasi Rapat Kerja Pamong Praja dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah,” ujarnya.

‎Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus membangun sinergi dalam konsep pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.

‎Ia juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik (public trust) melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kepercayaan tersebut akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

‎Terkait pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, Bupati menyampaikan bahwa forum ini merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sebagai kelanjutan dari Musrenbang tingkat kecamatan dan forum perangkat daerah. Melalui Musrenbang, berbagai pendekatan perencanaan—baik teknokratik, partisipatif, politik, top-down maupun bottom-up—dapat dipadukan secara komprehensif.

‎“Dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah, baik sumber daya material maupun immaterial seperti kohesi sosial, kita harapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju visi ‘Sumba Timur Harmonis, Unggul, Mandiri, Berbudaya, Adil (HUMBA), Maju dan Berkelanjutan’,” jelasnya.

‎Kegiatan Rapat Kerja Pamong Praja dan Musrenbang Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2026 ini akan berlangsung selama kurang lebih tiga hari. Diharapkan, melalui forum ini akan lahir berbagai gagasan, inovasi, serta rekomendasi konstruktif yang mampu meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pembangunan di Kabupaten Sumba Timur.

‎Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai sarana diskusi, bertukar pikiran, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat diimplementasikan secara nyata. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah.

‎“Tidak ada satu pun instansi yang dapat bekerja sendiri. Kita harus bekerja secara kolaboratif, saling mendukung, dan saling melengkapi demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya.

LINK TERKAIT